Hadiri Pasar Rakyat “Berbelanja dan Berbagi” di Denpasar, Ibu Putri Koster Ajak Kader PKK Aktif Gerakkan Ekonomi Warga

 

DENPASAR,gianyardaily.com Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, mengajak seluruh kader TP PKK se-Bali untuk lebih aktif menggerakkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan nyata di lingkungan masing-masing. Kader PKK diharapkan menjadi contoh sekaligus penggerak kegiatan yang memberikan manfaat bagi keluarga dan warga sekitar.

Ajakan tersebut disampaikan Ibu Putri Koster saat menghadiri pasar rakyat “Berbelanja dan Berbagi” putaran terakhir di Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung, Denpasar, Jumat (13/11/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Ketua TP PKK kabupaten/kota se-Bali.

Menurut Ibu Putri Koster, kader PKK dapat memanfaatkan ide dan potensi yang dimiliki untuk menghadirkan kegiatan produktif bagi masyarakat. Ia mendorong setiap gagasan yang bermanfaat agar tidak berhenti sebagai wacana, tetapi diwujudkan melalui aksi nyata.

“Saya ajak seluruh Kader Tim Penggerak PKK se-Bali untuk bergerak aktif, sehingga mampu memutar roda perekonomian di wilayahnya masing-masing, agar kita mampu menciptakan kesejahteraan bagi keluarga dan warga sekitarnya,” tegasnya.

Salah satu contoh yang disampaikan adalah membantu memasarkan hasil pertanian lokal. Kader PKK dapat membeli hasil panen petani dengan harga yang layak, kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat sekitar dengan harga yang sesuai. Cara ini diharapkan dapat mendukung petani sekaligus memudahkan warga memperoleh kebutuhan pangan tanpa harus berbelanja jauh dari tempat tinggal.

Libatkan UMKM dan Petani Lokal

Pasar rakyat “Berbelanja dan Berbagi” yang digelar sehari sebelum Rahina Tumpek Landep tersebut menghadirkan berbagai pelaku UMKM, mulai dari kuliner, kain tenun tradisional endek Bali, hingga produk pertanian berupa buah dan sayur yang didatangkan langsung oleh petani.

Karena melibatkan petani secara langsung, produk pertanian yang dijual dapat ditawarkan dengan harga lebih terjangkau karena tidak melalui tengkulak. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang promosi bagi UMKM dan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan dengan harga lebih murah.

Sekretaris I TP PKK Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, menyampaikan bahwa sebanyak 100 warga dari empat kecamatan di Kota Denpasar menjadi penerima bantuan dan bingkisan belanja. Mereka merupakan warga yang tercatat dalam kelompok desil 1 hingga desil 5.

Setiap paket belanja senilai Rp150 ribu yang dibeli oleh pengurus TP PKK se-Bali kemudian dibagikan kepada warga penerima. Selain itu, TP PKK Provinsi Bali juga memberikan bantuan berupa 20 kilogram beras, dua krat telur, dan satu liter minyak tanusan untuk masing-masing penerima.

Pasar rakyat ini juga disinergikan dengan berbagai layanan publik. Dinas Kesehatan menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis, Dinas Ketenagakerjaan menyiapkan informasi lowongan pekerjaan, sedangkan Dinas Pertanian menghadirkan layanan vaksinasi hewan peliharaan.

Selain itu, tersedia layanan dari DP3AP2KB, Dinas Pendidikan melalui area parenting, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta layanan SIM keliling. Pedagang canang juga mendapat kesempatan berjualan dengan dukungan subsidi dari Bank BPD.

Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga pukul 18.00 WITA ini memadukan kegiatan sosial dan penguatan ekonomi keluarga. Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, bersama jajaran turut hadir memberikan dukungan dengan berbelanja di pasar rakyat tersebut.

Ajak Masyarakat Lebih Bijak Bermedia Sosial

Dalam kesempatan tersebut, Ibu Putri Koster juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Ia meminta warga tidak mudah percaya atau terprovokasi oleh pemberitaan yang belum dipastikan kebenarannya.

Menurutnya, setiap informasi perlu dipilah dan diperiksa terlebih dahulu agar tidak memicu kesalahpahaman maupun perpecahan di tengah masyarakat.

“Informasi yang dilihat di media sosial harus dipilah dulu, jangan asal telan mentah-mentah dan percaya,” pesannya.

Melalui pasar rakyat “Berbelanja dan Berbagi”, TP PKK diharapkan tidak hanya menjalankan kegiatan sosial, tetapi juga mengambil peran dalam memperkuat ekonomi keluarga, mendukung produk lokal, serta membangun kepedulian dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Read More

Gubernur Koster: Kerja Sama Singapura-Bali Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat dan Pariwisata

 

DENPASAR,gianyardaily.com Gubernur Bali Wayan Koster berharap peresmian Singapore Chamber (SingCham) Bali Chapter menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan dunia usaha Singapura dan Bali. Kerja sama yang terbangun diharapkan tidak hanya membuka peluang investasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung keberlanjutan pariwisata Bali.

Harapan tersebut disampaikan Koster saat menghadiri peresmian SingCham Bali Chapter di Bali International Hospital, Sanur, Kamis (12/11/2026).

Dalam sambutannya, Koster mengapresiasi kehadiran wadah tersebut sebagai ruang untuk memperluas jejaring bisnis dan mendorong kolaborasi antara pelaku usaha Singapura dan Bali.

Ia mengingatkan bahwa pihak yang ingin membangun kerja sama bisnis dengan Bali perlu memahami karakter dan keunikan Pulau Dewata. Menurutnya, kekuatan budaya, adat istiadat, tradisi, dan kehidupan masyarakat merupakan daya tarik utama yang membedakan Bali dari destinasi lainnya.

“Yang lebih indah dari Bali banyak, tetapi budaya, tradisi, dan adat istiadat inilah yang menjadi magnet pariwisata Bali. Ini yang membedakan Bali dengan destinasi lainnya,” ujarnya.

Karena itu, Koster mengajak investor dan seluruh pelaku usaha yang beraktivitas di Bali untuk turut berkontribusi menjaga kelestarian daerah. Menurutnya, pembangunan dan investasi harus berjalan seiring dengan upaya merawat budaya, tradisi, lingkungan, serta kenyamanan masyarakat.

“Kita tidak hanya datang, tetapi juga harus ikut berkontribusi merawat Bali agar semua nyaman di Bali dan Bali tidak rusak,” tegasnya.

Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata Perlu Diperkuat

Koster juga menyoroti besarnya kontribusi Bali terhadap sektor pariwisata nasional. Pada 2025, Bali menerima sekitar 7,05 juta kunjungan wisatawan mancanegara dari total 15,39 juta kunjungan wisman secara nasional atau sekitar 45,8 persen. Kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata nasional disebut mencapai sekitar 55 persen.

Menurutnya, kontribusi tersebut perlu diimbangi dengan dukungan pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat. Bali tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan budaya dan keindahan alam, tetapi juga membutuhkan infrastruktur memadai agar mampu bersaing dengan destinasi pariwisata negara lain.

Pemerintah Provinsi Bali, lanjutnya, terus mendorong pembangunan secara menyeluruh, meliputi infrastruktur, kepastian pasokan pangan, ketersediaan air, serta ketahanan energi. Seluruh aspek tersebut menjadi bagian penting dalam menopang keberlanjutan pariwisata dan aktivitas ekonomi di Bali.

SingCham Dorong Peluang Investasi dan Kolaborasi

Sementara itu, Chairman of Singapore Chamber Indonesia, Shoeb Kagda, menyampaikan bahwa pembukaan SingCham Bali Chapter merupakan langkah penting untuk memperluas jejaring bisnis dan memperkuat kemitraan ekonomi Singapura-Indonesia, khususnya di Bali.

Melalui wadah tersebut, diharapkan terbuka lebih banyak peluang investasi, pertukaran pengetahuan, inovasi, dan kolaborasi antarpelaku usaha. Kerja sama yang terbangun juga diharapkan dapat mendukung potensi ekonomi Bali serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Ari Prasetio, memaparkan tiga area prioritas kerja sama Singapura-Bali.

Pertama, pengembangan integrated wellness destinations melalui fasilitas kesehatan dan resor wellness. Kedua, penguatan connectivity and market access melalui paket wisata kesehatan, peningkatan konektivitas penerbangan, serta akses digital. Ketiga, penguatan standards and sustainability melalui penerapan standar kualitas bersama dan investasi hijau.

Ari juga menekankan pentingnya konsep inclusive growth atau pertumbuhan ekonomi inklusif. Pengembangan industri wellness diharapkan turut melibatkan pengusaha lokal dan UMKM, petani herbal, perajin, serta tenaga profesional muda.

Keterlibatan tersebut dapat diwujudkan melalui pemanfaatan produk lokal, penyerapan tenaga kerja lokal, serta penghormatan terhadap budaya dan lembaga adat setempat.

Melalui peresmian SingCham Bali Chapter, kerja sama ekonomi dan investasi Singapura-Bali diharapkan semakin berkembang melalui kolaborasi konkret yang saling menguntungkan. Penguatan kemitraan ini juga diharapkan membuka peluang investasi baru, memperkuat sektor pariwisata dan wellness, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dengan tetap menjaga budaya, lingkungan, dan identitas Bali.

Read More

Anom Gumanti Ajak Stakeholder Pariwisata Siaga Hadapi Sampah Kiriman di Pantai Kuta

 

BADUNG,gianyardaily.com  Ancaman sampah kiriman yang kerap mewarnai kawasan pesisir Bali saat musim penghujan mulai menjadi perhatian. Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, meminta seluruh pihak meningkatkan kesiapan menghadapi potensi penumpukan sampah di Pantai Kuta yang diperkirakan meningkat mulai November 2026.

Menurutnya, perubahan musim yang diikuti pergerakan angin barat berpotensi membawa sampah kiriman dalam jumlah besar hingga ke pesisir. Karena itu, upaya menjaga kebersihan pantai perlu diperkuat melalui keterlibatan masyarakat dan seluruh stakeholder pariwisata.

Hal tersebut disampaikan Anom Gumanti ketika mengikuti Aksi Kerja Bakti Massal dan Pilah Sampah PDI Perjuangan di kawasan Tsunami Shelter Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Badung, Sabtu (14/11/2026).

Ia mengingatkan bahwa kondisi pantai yang saat ini masih relatif bersih tidak boleh membuat semua pihak mengurangi perhatian terhadap persoalan sampah. Terlebih, Pantai Kuta merupakan destinasi yang memiliki peran penting dalam mendukung sektor pariwisata Badung.

“Jadi, sudah sangat jelas, bahwa satu yang harus kita jaga adalah pesan peduli sampah dan selalu merawat pertiwi ini dengan baik,” ujarnya.

Anom Gumanti menilai, kebersihan kawasan pantai bukan hanya berkaitan dengan kenyamanan pengunjung, melainkan juga menyangkut keberlangsungan pariwisata Bali. Citra destinasi wisata di mata wisatawan domestik maupun mancanegara turut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang terjaga.

Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi berbagai pihak yang selama ini telah mengambil peran menjaga kebersihan Pantai Kuta. Mulai dari pedagang di kawasan pantai, pelaku usaha, hingga masyarakat yang secara rutin melakukan pembersihan secara gotong royong.

Ia berharap keterlibatan tersebut semakin meluas sehingga upaya menjaga kawasan pesisir tidak hanya bergantung pada petugas kebersihan.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap sampah yang tertimbun di dalam pasir. Menurutnya, pembersihan perlu dilakukan secara menyeluruh karena sampah kecil seperti puntung rokok dan plastik sering kali tidak terlihat dari permukaan.

“Merawat pertiwi itu enggak ada istilah mubazir,” tegasnya.

Anom Gumanti menambahkan, gerakan bersih pantai merupakan bagian dari Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 yang dilaksanakan PDI Perjuangan secara serentak di Indonesia. Mengangkat semangat “Merawat Pertiwi”, kegiatan tersebut juga dilaksanakan di enam kecamatan di Kabupaten Badung.

Pelaksanaan kegiatan secara serentak ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemecahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Ia menjelaskan, gerakan tersebut sejalan dengan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengenai pentingnya menjaga kelestarian bumi melalui tindakan nyata.

“Kita harus jaga pantai ini, kita harus bersihkan pantai ini untuk selalu menjadi the top destination di wilayah Badung yang kita cintai,” katanya.

Anom Gumanti berharap semangat gotong royong yang ditunjukkan dalam kegiatan tersebut dapat terus berlanjut dan menjadi budaya masyarakat. Sebab, menurutnya, menjaga kebersihan Pantai Kuta merupakan tanggung jawab bersama demi mempertahankan daya tarik pariwisata kawasan tersebut.

“Karena inilah satu-satunya aset kita yang memang perlu kita jaga demi kelangsungan pariwisata di Kuta,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut diikuti Jero Bandesa Adat Kuta bersama krama Desa Adat Kuta, karyawan hotel, pengemudi dokar, serta berbagai unsur masyarakat. Hadir pula Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Badung sekaligus Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Kuta, Nyoman Graha Wicaksana, bersama kader PDI Perjuangan dari tingkat kecamatan, kelurahan hingga banjar.

Read More

Sekda Bali Dorong Penguatan Pencegahan Korupsi, APIP Diminta Bertransformasi Jadi Pengawas Strategis

 

DENPASAR,gianyardaily.com Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mendorong seluruh pemerintah daerah di Bali memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan diharapkan tidak lagi berfokus pada pemenuhan administrasi, tetapi mampu mengidentifikasi risiko dan mencegah potensi penyimpangan sejak dini.

Hal tersebut disampaikan Dewa Made Indra saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (12/11/2026).

Dalam sambutannya, Dewa Made Indra mengapresiasi pendampingan dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, koordinasi tersebut penting untuk menyamakan komitmen seluruh pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Ia menegaskan, pencegahan harus menjadi perhatian bersama agar aparatur dan penyelenggara pemerintahan tidak terjerat persoalan hukum akibat penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, arahan dan rekomendasi dalam kegiatan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui langkah nyata di masing-masing daerah.

“Jangan ada yang sampai keluar jalur dan bermasalah secara hukum. Oleh karena itu, mari kita ikuti bersama kegiatan ini dengan baik. Tidak hanya pada pertemuan kali ini, tetapi juga melalui aksi nyata untuk melakukan pencegahan terhadap semua hal yang berpotensi menimbulkan tindakan melawan hukum,” tegasnya.

Kapabilitas APIP Perlu Ditingkatkan

Penguatan kapabilitas APIP menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat koordinasi tersebut. Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Provinsi Bali, Rustam, menjelaskan bahwa penilaian kapabilitas APIP kini lebih menekankan kualitas pelaksanaan pengawasan, kecukupan bukti, analisis akar permasalahan, serta efektivitas rekomendasi.

Perubahan model penilaian berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan APIP tidak lagi hanya diukur dari kelengkapan dokumen atau pencapaian level maturitas.

Menurut Rustam, Inspektorat Daerah perlu memperkuat lima elemen kapabilitas APIP, meningkatkan kompetensi auditor, serta menerapkan pengawasan berbasis risiko melalui penyusunan risk register dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Kualitas penugasan, pengendalian mutu, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan juga perlu ditingkatkan.

Ia turut menyoroti hasil evaluasi kapabilitas APIP se-Provinsi Bali tahun 2025 yang berada pada Level 2 atau Terstruktur. Capaian tersebut perlu menjadi momentum pembenahan, terlebih periode pembinaan hingga Desember 2026 harus dimanfaatkan sebagai persiapan menghadapi evaluasi kapabilitas APIP pada 2027.

Dengan penguatan tersebut, APIP diharapkan mampu bertransformasi dari pengawasan administratif menjadi pengawasan strategis berbasis risiko, termasuk memberikan peringatan dini dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.

APIP Jadi Garda Terdepan Pencegahan Korupsi

Sementara itu, Plt. Inspektur II Kementerian Dalam Negeri, Yudawan Roswinardo, menyampaikan bahwa APIP merupakan garda terdepan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.

Penguatan peran tersebut perlu didukung independensi kelembagaan, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran, peningkatan kompetensi auditor, serta penerapan pengawasan berbasis risiko dengan memprioritaskan area rawan korupsi.

Ia menambahkan, efektivitas pengawasan tidak cukup diukur dari jumlah pemeriksaan atau rekomendasi yang diterbitkan. Keberhasilan APIP juga tercermin dari kemampuannya mengidentifikasi akar permasalahan, memastikan tindak lanjut hasil pengawasan, memperbaiki kelemahan sistem pengendalian intern, dan mencegah penyimpangan berulang.

Untuk itu, sinergi antara KPK, Inspektorat Jenderal Kemendagri, BPKP, dan Inspektorat Daerah perlu terus diperkuat melalui koordinasi, pertukaran informasi, serta pendampingan sesuai kewenangan masing-masing.

KPK Soroti Tiga Area Rawan Korupsi

Dalam kesempatan yang sama, Kasatgas Korsup Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Ichsan Alhuda, menyoroti tiga area strategis yang memiliki kerawanan terhadap praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah, yakni perencanaan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, penganggaran belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.

Ia menegaskan, pencegahan korupsi pada ketiga area tersebut tidak cukup dilakukan melalui pemenuhan administrasi dan kelengkapan dokumen. Pengawasan perlu menggunakan pendekatan berbasis risiko dengan mengidentifikasi pola penyimpangan, anomali, indikasi konflik kepentingan, kelemahan pengendalian, hingga potensi kerugian keuangan daerah.

APIP atau Inspektorat Daerah memiliki peran untuk memastikan perencanaan dan penganggaran Pokir DPRD berjalan sesuai ketentuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat, serta bebas dari konflik kepentingan.

Pemberian hibah juga harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, memenuhi persyaratan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, proses pengadaan barang dan jasa perlu dilaksanakan secara kompetitif, efisien, serta bebas dari praktik pengaturan penyedia, kemahalan harga, suap, gratifikasi, maupun konflik kepentingan.

Nurul menambahkan, setiap indikasi penyimpangan harus segera ditindaklanjuti melalui reviu, audit, monitoring, evaluasi, maupun audit investigasi sesuai tingkat risikonya. Hasil pengawasan juga harus menghasilkan rekomendasi konkret yang dipantau tindak lanjutnya, termasuk melalui koreksi anggaran tahun 2026 dan 2027.

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah di Bali diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan sinergi antarlembaga, serta memastikan komitmen pencegahan korupsi diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keberhasilan pencegahan korupsi, sebagaimana ditekankan dalam forum tersebut, tidak semata-mata diukur dari capaian nilai Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), tetapi juga dari perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Read More

Putri Koster Ingin Tinggalkan Legacy Pelestarian Tenun Bali melalui Wastra Hitakara

 

KARANGASEM, gianyardaily.com Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Putri Suastini Koster, berkomitmen memperkuat pelestarian kain tenun tradisional Bali sekaligus meningkatkan kesejahteraan para perajin lokal. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan ruang lebih luas bagi desainer untuk mengembangkan kain tradisional menjadi produk fesyen yang memiliki nilai ekonomi.

Komitmen itu diwujudkan melalui Dekranasda Bali Fashion Road Show bertajuk “Wastra Hitakara Goes to Karangasem” yang berlangsung di Gedung Kesenian, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karangasem, Amlapura, Rabu (11/11/2026).

Dalam sambutannya, Putri Koster mengatakan Dekranasda Bali memiliki tiga agenda utama peragaan busana untuk memperkenalkan kain tenun tradisional sekaligus mengangkat potensi desainer lokal.

“Kami ingin punya legacy untuk mengangkat para desainer lokal. Melalui kegiatan ini, kami ingin kain tenun tradisional semakin dikenal, digunakan, dan memberikan manfaat nyata bagi para penenun,” ujarnya.

Tiga agenda tersebut meliputi Dekranasda Bali Fashion Day, Dekranasda Bali Fashion Week, serta peragaan busana yang sebelumnya direncanakan berlangsung di Rusia.

Dekranasda Bali Fashion Day melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan antara OPD dan pelaku UMKM sekaligus mendorong kecintaan terhadap kain tenun tradisional.

Sementara itu, Dekranasda Bali Fashion Week direncanakan berlangsung selama satu minggu pada penghujung tahun dengan melibatkan desainer papan atas Bali, desainer yang sedang berkembang, serta berbagai organisasi lainnya.

Adapun agenda peragaan busana di Rusia belum dapat dilaksanakan akibat situasi politik. Sebagai alternatif, kegiatan tersebut dialihkan menjadi fashion road show ke kabupaten/kota di Bali.

Jaga Identitas dan Keberlangsungan Penenun Bali

Putri Koster menilai keterlibatan desainer memiliki peran penting dalam memperluas penggunaan kain tenun tradisional. Melalui kreativitas dan idealisme desainer, kain lokal dapat diolah menjadi produk fesyen yang memiliki nilai tambah dan daya tarik lebih luas.

Peningkatan penggunaan kain tenun diharapkan berdampak langsung terhadap permintaan produk perajin sehingga aktivitas menenun tetap berkelanjutan.

Namun, ia mengingatkan bahwa pelestarian kain tradisional juga menghadapi tantangan terkait asal-usul dan identitas produk. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan penelitian yang dipaparkannya, sekitar 87 persen kain yang beredar justru ditenun di luar Bali.

“Ini bukan soal fanatisme, tetapi bagaimana kita menjaga para penenun kita. Jangan mengatakan endek Bali jika tidak ditenun di Bali,” tegasnya.

Menurutnya, pelestarian wastra tidak cukup hanya melalui promosi motif dan produk. Asal-usul kain, keberadaan perajin, serta keberlanjutan proses produksinya juga harus dijaga.

Karangasem sendiri memiliki potensi besar dalam pengembangan kain tenun tradisional. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan Bali adalah kain Gringsing dari Desa Tenganan Pegringsingan, yang dikenal sebagai kain tenun ikat ganda atau double ikat.

Selain melibatkan penenun dan desainer, Putri Koster juga ingin memberikan ruang kepada generasi muda Bali untuk berpartisipasi dalam pengembangan industri fesyen berbasis wastra lokal. Anak-anak muda berbakat dapat dilibatkan sebagai model untuk memperkenalkan karya desainer dan produk kerajinan daerah.

Dengan demikian, pengembangan kain tenun tradisional diharapkan mampu menggerakkan ekosistem ekonomi kreatif yang lebih luas, mulai dari perajin, desainer, model, hingga pelaku usaha.

Ia berharap kegiatan fashion road show dapat terus dilaksanakan di berbagai kabupaten/kota sehingga penggunaan dan kecintaan masyarakat terhadap kain tenun tradisional Bali semakin meningkat.

“Mari terus bersinergi bersama untuk tetap melestarikan kain tenun tradisional kita,” ajaknya.

Karangasem Dorong Kerajinan Lokal Naik Kelas

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Karangasem, Ny. Mas Parwata, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Wastra Hitakara di Karangasem. Menurutnya, kesempatan menjadi tuan rumah merupakan momentum strategis untuk memperkenalkan potensi kerajinan dan industri kreatif daerah.

Ia menegaskan bahwa kerajinan tradisional tidak hanya menjadi warisan budaya yang perlu dijaga, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi produk fesyen bernilai tinggi.

Karangasem memiliki kekayaan kain tenun dengan karakteristik khas yang perlu diperkenalkan lebih luas. Untuk itu, para perajin didorong terus meningkatkan kualitas produk, mengembangkan inovasi, serta membangun kolaborasi dengan desainer dan dunia usaha agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Ny. Mas Parwata berharap Wastra Hitakara tidak hanya menjadi ajang pameran dan peragaan busana, tetapi juga menghasilkan dampak nyata bagi promosi produk lokal dan peningkatan kesejahteraan perajin.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah desainer Bali turut menampilkan karya busana berbahan wastra melalui parade di atas catwalk. Para desainer yang berpartisipasi yakni Adi Taksu melalui Taksu Design, Turah Mayun melalui koleksi busana adat pengantin, Dayu Karang melalui Body & Mind, Krisna Gani melalui Mahakara, Gus Arka melalui Mimba Bali, Dayu Dian melalui Deluxe Design, serta Angga Sari melalui Wastra Bali.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata. Melalui Wastra Hitakara, pelestarian kain tenun tradisional diharapkan semakin terarah, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi para perajin dan pelaku industri kreatif di Bali.

Read More

Gubernur Wayan Koster Hadiri Pernikahan Putra Wakil Bupati Buleleng di Tejakula

 

BULELENG, gianyardaily.com Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri acara pernikahan Gede Pandya Wicaksana Gara, putra Wakil Bupati Buleleng, yang berlangsung di Jalan Pantai Buitan, Banjar Sukadarma, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Rabu (11/11/2026).

Kehadiran Gubernur Koster dalam acara tersebut menjadi bentuk perhatian dan kebersamaan dengan keluarga Wakil Bupati Buleleng dalam momen bahagia tersebut.

Acara pernikahan berlangsung di kawasan Pantai Buitan, Tejakula, dengan dihadiri keluarga, kerabat, serta undangan.

Kehadiran Gubernur Bali di tengah keluarga besar tersebut turut menambah suasana kehangatan dalam rangkaian acara pernikahan.

Read More

DPRD Badung Soroti Kinerja Perumda Pasar, Minta Transparansi dan Pembenahan Pengelolaan

 

BADUNG, gianyardaily.com Komisi III DPRD Kabupaten Badung menyoroti kinerja Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana, khususnya terkait transparansi pengelolaan keuangan, kondisi pasar, hingga pencapaian target keuntungan perusahaan.

Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPRD Badung yang dipimpin Ketua Komisi III I Made Ponda Wirawan di Ruang Gosana II Lantai 2 Gedung DPRD Kabupaten Badung, Kamis (5/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Komisi III meminta Direksi Perumda memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi keuangan perusahaan, kinerja masing-masing pasar, pengelolaan kepegawaian, serta realisasi target laba. DPRD juga mempertanyakan perkembangan kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Food Station Jakarta dan kebutuhan anggaran penyehatan perusahaan pada tahun 2027.

Sejumlah penggunaan anggaran turut menjadi perhatian, termasuk biaya penyusunan master plan digitalisasi pasar yang mencapai sekitar Rp100 juta. Komisi III meminta agar setiap penggunaan anggaran memiliki perencanaan yang jelas dan selaras dengan target dalam rencana bisnis perusahaan.

Selain persoalan keuangan, kondisi infrastruktur pasar juga menjadi sorotan. Salah satunya Pasar Kuta yang masih mengalami kebocoran, becek, dan kondisi lingkungan yang dinilai kurang tertata. DPRD menilai pembenahan pasar tersebut perlu menjadi prioritas mengingat lokasinya berada di kawasan pariwisata internasional.

Komisi III juga meminta pemetaan pasar yang mengalami keuntungan maupun kerugian, termasuk langkah konkret untuk memperbaiki pengelolaannya. Terhadap pasar yang terus mengalami kerugian, seperti Pasar Tenten, muncul usulan agar pengelolaannya dipertimbangkan untuk diserahkan kepada desa adat setempat.

Pada aspek kepegawaian, DPRD menyoroti kesesuaian penggajian pegawai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) serta pembatasan jumlah karyawan maksimal 150 orang berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Evaluasi kinerja pegawai dinilai perlu dilakukan dengan mempertimbangkan produktivitas dan kebutuhan operasional perusahaan.

Tidak hanya itu, Komisi III turut meminta keterbukaan mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun sebelumnya, perkembangan penagihan piutang, keseimbangan utang perusahaan, serta biaya perbaikan pasar yang telah direalisasikan.

Melalui rapat kerja ini, DPRD Kabupaten Badung menekankan pentingnya pembenahan tata kelola Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana agar berjalan lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Direksi diharapkan mampu menghadirkan langkah strategis dan terukur untuk menyehatkan perusahaan, meningkatkan keuntungan, serta mengoptimalkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung.

Upaya pembenahan tersebut juga diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan pasar tradisional sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pedagang maupun masyarakat.

Read More