Melawan Stigma Lewat Bisnis: Kisah Agung Krisna Bangun 'Offline Store' Game Pertama di Bali

Dunia game digital bagi sebagian anak muda tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga membuka peluang untuk mengembangkan keterampilan dan aktivitas usaha.

BKS-LPD Badung Genap 26 Tahun, Bupati Adi Arnawa: Bangun Ekosistem Ekonomi yang Kuat

Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) Kabupaten Badung memperingati hari jadinya yang ke-26 dengan menggelar perayaan di Wantilan Pura Lingga Bhuwana, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Sabtu (22/8/2026).

Ketua DPRD Badung Hadiri Simulasi Sispamkota, Perkuat Sinergi Jaga Kondusivitas

Kesiapan menghadapi berbagai situasi kontingensi menjadi perhatian bersama di Kabupaten Badung.

Tujuh Tahun Tanpa Pekerjaan Tetap, Mangku Wijana Terbantu Aksi Sosial TP PKK Bali

Selama kurang lebih tujuh tahun, Jero Mangku Ketut Wijana menjalani kehidupan tanpa pekerjaan tetap.

TPA Suwung Kembali Terbakar, Cuaca Panas Diduga Picu Kobaran Api

Kebakaran kembali muncul di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung, Bali, Minggu (23/8/2026). Kobaran api yang berasal dari tumpukan sampah berhasil ditangani dengan cepat setelah petugas langsung melakukan pemadaman.

Wednesday, September 23, 2026

Putri Koster Soroti Regenerasi Penenun, 83 Persen Endek Bali di Pasaran Disebut dari Luar Bali

 



DENPASAR , gianyardaily Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, menyoroti keberlanjutan kain tenun Endek Bali, khususnya minimnya regenerasi penenun di kalangan generasi muda.

Hal tersebut disampaikan Putri Koster saat membuka Dekranasda Bali Fashion Day di Gedung Ksirarnawa, Art Centre Denpasar, Selasa (22/9/2026).

Menurut Putri Koster, pelestarian Endek Bali tidak cukup hanya dengan meningkatkan penggunaan dan pemasaran. Keberlanjutan produksi juga menjadi hal penting agar keterampilan menenun tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Fenomena yang ada saat ini semakin kita memakai kain tenun Endek Bali, tetapi kenapa minat anak-anak muda kita untuk menenun sangat kecil. Ini sangat berbanding terbalik,” ujar Putri Koster.

Ia juga menyoroti penenun yang sebelumnya aktif memproduksi kain tenun, namun kemudian memilih berhenti. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi keberlangsungan ekosistem tenun Bali.

“Tenun Endek kita sedang tidak baik-baik saja,” imbuhnya.

Putri Koster mengajak seluruh pihak dalam ekosistem tenun, mulai dari penenun, pedagang hingga konsumen, untuk memiliki kesadaran bersama dalam menjaga keberadaan produk tenun Bali.

Ia juga mengingatkan pedagang agar tidak menjual produk tenun dari luar Bali sebagai produk lokal Bali. Menurutnya, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap keberlangsungan industri tenun lokal sekaligus membuat konsumen kesulitan membedakan produk yang benar-benar diproduksi oleh perajin Bali.

Dalam kesempatan tersebut, Putri Koster menyebut hasil survei yang pernah dilakukan bersama Universitas Hindu Indonesia (UNHI) terkait peredaran Endek Bali di pasaran.

“Ketika UNHI membantu kami melakukan survei, hasilnya sangat mencengangkan. 83 persen Endek Bali yang beredar di pasaran berasal dari luar Bali dan hanya 17 persennya saja yang dari Bali,” jelasnya.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Bali untuk memastikan Endek tetap memiliki ruang sebagai produk budaya sekaligus produk ekonomi masyarakat lokal.

Putri Koster juga mengajak generasi muda Bali tidak hanya menggunakan kain Endek, tetapi turut mengenal dan mempelajari proses pembuatannya. Menurutnya, regenerasi penenun menjadi kunci agar kemampuan memproduksi kain tenun tetap dimiliki masyarakat Bali.

“Suatu saat bila anak-anak Bali tidak bisa menenun lagi, tenun dan Endek Bali akan diambil oleh daerah lain. Namanya bukan lagi Endek Bali, mungkin saja Endek Troso atau Endek Jepara. Orang Bali hanya akan menjadi pemakai tanpa bisa menenunnya lagi,” katanya.

Selain regenerasi, ia mengingatkan masyarakat sebagai konsumen agar lebih cermat dalam memilih produk tenun. Harga murah, kata dia, tidak seharusnya menjadi satu-satunya pertimbangan. Asal-usul, kualitas produk, serta dukungan terhadap perajin lokal juga perlu menjadi perhatian.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual dan produk budaya Bali, Putri Koster mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Hukum Wilayah Bali.

Ia menegaskan terdapat ketentuan hukum yang memberikan perlindungan terhadap karya dan produk budaya, termasuk hak cipta, beserta sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan.

“Kedepannya kita akan mulai tegakkan sanksinya bagi para pelanggar,” ungkapnya.

Sementara itu, Dekranasda Bali Fashion Day menjadi ruang untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan penggunaan kain tradisional Bali. Kegiatan tersebut melibatkan peragawan dan peragawati dari sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Sejumlah instansi yang terlibat di antaranya Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, serta Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Melalui kegiatan tersebut, penggunaan kain tradisional Bali diharapkan tidak berhenti pada aspek fesyen, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kerajinan, memperkuat posisi perajin lokal, serta mendorong generasi muda untuk mengenal dan meneruskan keterampilan menenun sebagai bagian dari warisan budaya Bali.

Tuesday, September 22, 2026

Gubernur Bali Koster Paparkan Jurus Atasi Sampah, dari Rumah Tangga hingga Larangan Plastik

 



DENPASAR, gianyardaily.com Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan sejumlah kebijakan dan program pengelolaan sampah di Bali saat diwawancarai Tim DPP PDI Perjuangan di Kediaman Resmi Gubernur Bali, Jayasabha, Selasa (22/9/2026).

Koster mengatakan kebijakan pengelolaan lingkungan yang dibangun selama memimpin Bali berangkat dari nilai kearifan lokal yang mengedepankan keharmonisan antara manusia dan alam.

Nilai tersebut dituangkan dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia secara sekala dan niskala.

“Semuanya harus harmonis, alam beserta isinya. Ada manusia, tumbuhan, air, danau, laut, gunung, keanekaragaman hayati,” ujar Koster.

Menurutnya, visi tersebut kemudian diterjemahkan dalam konsep pembangunan yang ramah lingkungan agar pembangunan Bali tidak menimbulkan kerusakan alam.

Salah satu kebijakan yang dipaparkan Koster adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

Regulasi tersebut mengatur pembatasan penggunaan sejumlah produk plastik sekali pakai, termasuk kantong plastik, sedotan, dan styrofoam.

Koster mengatakan penerapan kebijakan tersebut sempat menghadapi tantangan karena berkaitan dengan mata rantai produksi.

Pembatasan plastik sekali pakai bahkan sempat mendapat reaksi dari produsen yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Koster menyebut pengajuan tersebut akhirnya ditolak sehingga regulasi tetap berlaku.

Menurut Koster, kebijakan tersebut juga mendorong berkembangnya industri bahan kemasan yang lebih ramah lingkungan.

Mulai dari tas berbahan kain hingga pipet berbahan kertas yang mudah terurai.

Perubahan juga terjadi pada industri dekorasi yang sebelumnya banyak menggunakan styrofoam.

“Sekarang sudah berubah total, mereka menggunakan bahan ramah lingkungan seperti janur. Selain ramah lingkungan, juga lebih estetik,” imbuhnya.

Penggunaan bahan alami juga diterapkan dalam pembuatan ogoh-ogoh saat Hari Raya Nyepi.

Sampah Bali Diminta Ditangani dari Rumah

Koster juga menyoroti Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Melalui kebijakan tersebut, pengelolaan sampah didorong dimulai dari sumbernya, terutama rumah tangga.

Koster menegaskan sampah perlu dipilah dan diolah sejak dari rumah sebelum masuk ke proses pengelolaan berikutnya.

“Basisnya di hulu yaitu rumah tangga, sampah harus dikelola dengan pemilahan dan pengolahan. Sampah organik bisa dimanfaatkan sebagai pupuk dan sisanya secara berjenjang diserap di pengelolaan sampah berbasis desa,” jelasnya.

Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan sampah tidak hanya mengandalkan penanganan ketika sampah sudah berada di tempat pembuangan, tetapi dimulai sejak sampah dihasilkan.

Gubernur Bali Perketat Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Memasuki periode kedua kepemimpinannya, Gubernur Koster mengatakan program penanganan sampah kembali diperkuat melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah.

Salah satu poin yang disoroti adalah larangan produksi, distribusi, dan penjualan air minum dalam kemasan plastik sekali pakai berukuran di bawah satu liter.

Koster mengatakan kebijakan tersebut dikeluarkan setelah melihat banyaknya kemasan air mineral ukuran kecil yang berserakan dan menjadi beban lingkungan.

“Larangan ini saya keluarkan setelah mencermati banyaknya kemasan air mineral di bawah satu liter yang berserakan dan menjadi beban lingkungan,” kata Koster.

Ia menyebut penerapan surat edaran tersebut telah berjalan dengan baik di lapangan.

Dorong Energi Bersih dan Kendaraan Listrik

Selain pengelolaan sampah, Gubernur Koster juga memaparkan kebijakan di bidang lingkungan lainnya.

Pemprov Bali mendorong pengembangan energi bersih melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), serta penggunaan kendaraan listrik.

Koster menyebut Bali saat ini menempati posisi kedua setelah Jakarta dalam jumlah pengguna kendaraan listrik.

Berbagai kebijakan tersebut, menurut Koster, menjadi bagian dari arah pembangunan Bali yang mengedepankan kelestarian lingkungan dan keharmonisan alam beserta kehidupan masyarakat.

Paparan tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat diwawancarai Tim DPP PDI Perjuangan di Jayasabha, Denpasar, Selasa (22/9/2026).

Saturday, September 19, 2026

Gubernur Koster Hadiri Karya Agung Pamahayu Bumi di Pura Luhur Pucak Sari

 


BULELENG, gianyardaily.com Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri rangkaian Karya Agung Pamahayu Bumi, Wana Kerthi lan Danu Kerthi di Pura Luhur Pucak Sari, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Sabtu (19/9/2026).

Kehadiran Gubernur Koster turut menyaksikan rangkaian upacara yang digelar di pura tersebut. Karya Agung Pamahayu Bumi, Wana Kerthi lan Danu Kerthi ini dirangkaikan dengan sejumlah upacara, meliputi Memungkah, Taur Walik Sumpah, Melaspas, Ngenteg Linggih, Mapeselang, Mapedudusan Agung, serta Menawa Ratna.

Ketua Panitia Karya, Wayan Wartawan, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kehadiran Gubernur Bali beserta para undangan yang turut menyaksikan rangkaian karya tersebut.

Ia berharap Gubernur Bali Wayan Koster dapat kembali hadir pada 21 September 2026. Pada tanggal tersebut akan dilaksanakan rangkaian upacara Danu Kerthi di Pura Luhur Pucak Sari.

Selain Gubernur Bali Wayan Koster, kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Nusakti Yasa Weda.

Karya Agung Pamahayu Bumi, Wana Kerthi lan Danu Kerthi menjadi bagian dari rangkaian kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di

Ny. Putri Koster Dorong Kain Tenun Bali Tembus Industri Fesyen Dunia

 


GIANYAR,gianyardaily.com Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Tuksedo Auto and Fashion Gala 2026 yang digelar di Tuksedo Studio, Gianyar, Jumat (19/9/2026).

Ny. Putri Koster berharap kegiatan yang mempertemukan kreativitas otomotif dan fesyen tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan semacam ini penting untuk membuka ruang yang lebih luas bagi desainer dan pelaku industri kreatif Bali untuk berkembang.

Ia juga mendorong penguatan ekosistem fesyen Bali dengan mengangkat kekayaan kain tenun tradisional sebagai identitas sekaligus bagian dari industri mode.

“Teruslah digaungkan, angkat juga kearifan tenun tradisional kita, hingga suatu saat Bali tidak hanya terkenal karena tariannya, tidak hanya terkenal dengan tembangnya, tetapi suatu saat nanti Bali bisa menjadi kiblat mode dunia selain negara-negara di Eropa,” ujar Ny. Putri Koster.

Menurutnya, cita-cita tersebut membutuhkan konsistensi dan keberlanjutan dari seluruh pihak. Pengembangan fesyen Bali tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan proses yang terus menerus agar karya para desainer serta kain tradisional Bali semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional.

Ny. Putri Koster mencontohkan kiprah desainer Bali, Nyoman Adi melalui brand TAKSU, yang telah mendapatkan kesempatan tampil dalam agenda fesyen di luar negeri, termasuk Paris dan Jepang.

Pengalaman tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa kain tradisional Bali memiliki peluang untuk menembus pasar dan panggung fesyen internasional apabila dikembangkan secara kreatif dan didukung promosi yang berkelanjutan.

“Semoga dari acara ini akan bangkit desainer-desainer Bali lainnya,” harapnya.

Sementara itu, CEO Tuksedo Studio, Pudji Handoko, mengatakan Tuksedo Auto and Fashion Gala 2026 juga menjadi momentum peluncuran First Lady, mobil mewah pertama yang didesain di Indonesia dan Bali.

Kendaraan tersebut mengusung konsep dan desain yang terinspirasi dari mobil klasik era 1930-an yang banyak dipengaruhi gaya Art Deco.

Peluncuran First Lady dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan kreativitas di bidang otomotif dengan industri fesyen. Acara juga diisi dengan peragaan busana yang menampilkan karya para desainer menggunakan kain tenun Endek Bali dan kain berciri khas Bali lainnya.

Melalui dukungan terhadap kegiatan seperti Tuksedo Auto and Fashion Gala, Dekranasda Bali mendorong agar kreativitas berbasis budaya terus berkembang. Dengan demikian, kain tradisional Bali tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi juga memiliki nilai tambah dan daya saing dalam industri fesyen global.

Ketua DPRD Badung Ngupasaksi Karya Mamungkah di Pura Dalem Kahyangan Tuban

 



BADUNG, gianyardaily.com Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri sekaligus ngupasaksi pelaksanaan upacara Melaspas, Nyusun Pedagingan, Mecaru Manca Rupa, dan Rsi Gana di Pura Dalem Kahyangan Desa Adat Tuban, Kamis (17/9/2026).

Upacara tersebut merupakan bagian dari rangkaian Karya Mamungkah, Ngenteg Linggih, Padudusan Agung, Manawa Ratna, dan Tawur Balik Sumpah Utama. Puncak karya dijadwalkan berlangsung pada 26 September 2026.

Kehadiran jajaran pemerintah daerah dan DPRD Badung menjadi bentuk dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan dan adat yang digelar Desa Adat Tuban. Selain menjadi bagian dari rangkaian upacara, karya tersebut juga menjadi momentum bagi krama untuk memperkuat kebersamaan serta menjaga keberlanjutan tradisi dan nilai-nilai keagamaan.

Anom Gumanti mengatakan, pelaksanaan karya di Pura Dalem Kahyangan Desa Adat Tuban merupakan bagian dari upaya krama dalam menjaga dan melestarikan adat, agama, serta tradisi Bali.

Menurutnya, pelaksanaan karya tidak hanya memiliki makna secara niskala, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan masyarakat.

“Pelaksanaan karya seperti ini tentu memiliki makna yang sangat penting bagi krama. Selain sebagai bentuk bhakti dan yadnya, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan serta menjaga adat dan tradisi yang diwariskan para leluhur,” ujar Anom.

Ia berharap seluruh rangkaian karya hingga puncak pelaksanaan pada 26 September mendatang dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi krama Desa Adat Tuban.

“Kami tentu berharap seluruh rangkaian karya dapat berjalan lancar, baik dari persiapan hingga puncak karya. Yang terpenting, kebersamaan dan gotong royong krama tetap dijaga,” imbuhnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Badung Dapil Kuta I Nyoman Graha Wicaksana, I Nyoman Sudana, I Wayan Puspa Negara, dan I Made Sada.

Hadir pula Camat Kuta I Made Agus Suantara, jajaran Majelis Desa Adat Kabupaten Badung dan Kecamatan Kuta, Lurah Tuban, Kapolsek Kuta, Koramil 1611-03/Kuta, Detasemen Kavaleri 4/Simha Pasupati (Denkav 4/SP), Komandan Lanud Ngurah Rai, Polres Bandara, Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Ngurah Rai, BBMKG Wilayah III, serta jajaran PT Jasamarga Bali Tol.

Thursday, September 17, 2026

Diundang Siswa, Gubernur Koster Datang ke SMPN 13 Denpasar dan Traktir Nasi Jinggo

 


DENPASAR, gianyardaily.com Suasana SMPN 13 Denpasar di Padangsambian Kelod, Denpasar, mendadak lebih meriah pada Jumat (18/9/2026). Gubernur Bali Wayan Koster datang menyapa ratusan siswa dan guru sekaligus mentraktir mereka makan nasi jinggo.

Koster hadir didampingi Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara. Kunjungan berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban. Koster bahkan ikut makan bersama para siswa di lingkungan sekolah.

Kehadiran Gubernur Bali disambut antusias. Sejumlah siswa dan guru terlihat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berfoto dan meminta tanda tangan Koster.

Menariknya, kunjungan tersebut bukan bagian dari agenda resmi pemerintahan. Koster mengatakan dirinya datang karena sebelumnya sempat bertemu dengan sejumlah siswa SMPN 13 Denpasar yang kemudian mengundangnya berkunjung ke sekolah.

“Saya hadir bukan resmi, tapi diundang anak-anak,” ujar Koster.

Ia mengatakan kedatangannya sekaligus untuk menepati janji kepada para siswa.

“Anak-anak ingin saya mengunjungi SMPN 13. Jadi saya datang menepati janji,” katanya.

Titip Pesan untuk Siswa

Di hadapan para siswa, Koster mengapresiasi kondisi SMPN 13 Denpasar yang dinilainya memiliki fasilitas fisik yang baik. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para guru yang telah menjalankan proses pembelajaran.

“Sekolah saya lihat sangat bagus. Bangunan fisik bagus. Terima kasih kepada guru-guru yang sudah mengajar dengan baik,” ucapnya.

Koster kemudian berpesan kepada para siswa untuk terus belajar dan mempersiapkan diri menjadi generasi penerus Bali.

“Anak-anak, terima kasih sudah belajar baik. Jadilah pemimpin yang baik untuk Bali, bahkan luar Bali. Saya harap belajar terus dengan baik,” pesannya.

Selain memberikan motivasi, Koster juga membuka ruang bagi pihak sekolah dan siswa untuk menyampaikan kebutuhan yang masih belum terpenuhi.

“Kalau ada yang kurang, tolong sampaikan langsung. Melengkapi hal yang belum tuntas,” ujarnya.

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara turut meminta pihak sekolah dan siswa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan aspirasi maupun kebutuhan sekolah secara langsung kepada Gubernur Bali.

“Silakan sampaikan saja unek-unek kepada Bapak Gubernur, apa yang kurang,” kata Jaya Negara.

SMPN 13 Denpasar Berdiri Sejak 2019

Kepala SMPN 13 Denpasar Ni Made Sukarini mengapresiasi kunjungan tersebut. Menurutnya, kehadiran Gubernur Bali tidak sekadar menjadi kunjungan biasa, tetapi juga memberikan motivasi bagi seluruh warga sekolah.

“Kami merasa bangga atas kunjungan Bapak. Tidak sekadar kunjungan, tetapi motivasi luar biasa,” ungkap Sukarini.

SMPN 13 Denpasar berdiri sejak 2019 dan memiliki 27 ruang dalam bangunan tiga lantai. Fasilitas fisik sekolah juga telah direvitalisasi pada tahun sebelumnya.

Sukarini berharap kunjungan tersebut semakin memotivasi warga sekolah untuk meningkatkan prestasi, baik di bidang akademik maupun olahraga, seni dan bidang lainnya.

“Semoga kunjungan Bapak bisa memotivasi lagi prestasi dan kemajuan kami, akademik maupun prestasi olahraga, seni, dan lain-lain,” katanya.

Kunjungan Gubernur Bali bersama Wali Kota Denpasar tersebut ditutup dengan suasana santai bersama para siswa dan guru. Sebelum meninggalkan sekolah, Koster menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat keluarga besar SMPN 13 Denpasar.

“Terima kasih atas penerimaan dan sambutan yang hangat,” tutupnya.

DPRD Badung Dampingi Bupati Hadiri Karya Pedudusan Alit di Pura Dalem Sari Kedampal

 


BADUNG,gianyardaily.com Anggota DPRD Kabupaten Badung I Putu Dendy Astra Wijaya mendampingi Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri pelaksanaan Karya Pedudusan Alit, Ngenteg Linggih, Melaspas, Mupuk Pedagingan dan Tawur Balik Sumpah Madya di Pura Dalem Sari, Banjar Adat Kedampal, Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal, Selasa (15/9).

Kehadiran jajaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan karya tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan masyarakat sekaligus upaya menjaga keberlangsungan adat, agama, tradisi dan budaya Bali.

Dendy mengatakan keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan keagamaan masyarakat diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjaga tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

“Kehadiran kami bersama pemerintah daerah dalam pelaksanaan karya ini merupakan bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan masyarakat. Tentunya, adat, agama, tradisi dan budaya Bali harus terus dijaga dan dilestarikan,” ujar Dendy.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa turut menandatangani prasasti sebagai bagian dari rangkaian pelaksanaan karya.

Bupati juga menyerahkan bantuan hibah secara simbolis kepada pengempon Pura Dalem Sari. Bantuan tersebut menjadi bentuk dukungan Pemkab Badung terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan masyarakat.

Menurut Dendy, dukungan pemerintah diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menjalankan seluruh rangkaian karya sekaligus memperkuat kebersamaan dalam menjaga adat dan tradisi.

“Kami berharap pelaksanaan karya berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang terpenting, nilai-nilai adat dan tradisi yang ada tetap dipertahankan serta diwariskan kepada generasi berikutnya,” katanya.

Pelaksanaan karya di Pura Dalem Sari melibatkan sejumlah unsur masyarakat dan perangkat wilayah. Turut hadir Camat Abiansemal, Perbekel Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kelian Banjar Adat, Prajuru Dinas, para pemangku, serta seluruh Prawartaka Karya.

Seluruh rangkaian upacara adat tersebut dijadwalkan berlangsung hingga prosesi penyineban pada 27 Oktober 2026 mendatang.

Wednesday, September 16, 2026

Pansus DPRD Badung Matangkan Raperda Pelestarian Seni dan Budaya

 


BADUNG,gianyardaily.com Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelestarian Seni dan Budaya. Pendalaman dan penyempurnaan draf dilakukan dalam rapat lanjutan yang digelar Selasa (15/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua Pansus I Nyoman Graha Wicaksana bersama anggota Pansus I Made Suwardana, I Made Retha dan I Gede Aryantha. Pembahasan turut melibatkan sejumlah perangkat daerah, tim penyusun, serta tenaga ahli.

Ketua Pansus I Nyoman Graha Wicaksana mengatakan, pembahasan Raperda diarahkan agar regulasi yang disusun dapat menjadi pijakan dalam menjaga keberadaan seni dan budaya di Kabupaten Badung.

“Raperda ini diharapkan menjadi landasan yang kuat untuk menjaga, melindungi, mengembangkan, dan melestarikan seni dan budaya sebagai bagian penting dari jati diri masyarakat Badung dan Bali,” ujar Graha.

Menurutnya, penyusunan regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelestarian seni dan budaya di tengah perkembangan masyarakat dan pembangunan daerah.

Dalam rapat tersebut, Pansus bersama pihak terkait menyepakati draf Raperda untuk selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna Intern DPRD Kabupaten Badung.

Setelah melalui tahapan tersebut, draf Raperda akan disampaikan kepada pihak eksekutif untuk memasuki proses pembahasan lebih lanjut.

Dengan semakin matangnya draf Raperda, DPRD Badung berharap regulasi tentang pelestarian seni dan budaya nantinya dapat memberikan landasan yang jelas dalam menjaga sekaligus mengembangkan kekayaan seni dan budaya di Kabupaten Badung.

Integrasi Data BPHTB dan Pertanahan Diperkuat, Pemprov Bali Dorong Pelayanan Publik Lebih Efektif

 


DENPASAR , gianyardaily.com Pemerintah Provinsi Bali memperkuat integrasi data pertanahan dan perpajakan daerah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Integrasi Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pertanahan.

Penandatanganan PKS tersebut disaksikan langsung Gubernur Bali Wayan Koster pada Selasa (15/9/2026) siang di Gedung Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar. Kegiatan tersebut turut disaksikan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali Eko Priyanggodo.

Kerja sama antara Pemprov Bali dan BPN ini menjadi langkah untuk memperkuat integrasi data pertanahan dengan data perpajakan daerah di Provinsi Bali. Melalui integrasi tersebut, pengelolaan data diharapkan dapat berjalan lebih optimal, akurat, dan efektif.

Integrasi data juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas serta efektivitas pelayanan publik, khususnya dalam layanan yang berkaitan dengan pertanahan dan perpajakan daerah.

Selain meningkatkan pelayanan, kerja sama ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah, terutama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sinergi antara Pemprov Bali dan BPN tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data. Dengan tersedianya data yang terintegrasi dan akurat, proses pelayanan serta pengelolaan penerimaan daerah diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Langkah ini menegaskan komitmen Pemprov Bali dalam mendorong pemanfaatan data secara terpadu untuk mendukung pelayanan publik sekaligus memperkuat pengelolaan pendapatan daerah.

Monday, September 14, 2026

Bahas Perubahan APBD 2026, Gubernur Bali Siap Tindaklanjuti Masukan Fraksi DPRD

 


DENPASAR,gianyardaily.com Gubernur Bali menyatakan siap berkolaborasi dengan DPRD Provinsi Bali untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin (14/9).

Dalam rapat tersebut, Gubernur mengapresiasi berbagai pandangan, kritik, saran, dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan perubahan APBD.

Menurutnya, masukan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan efektif, efisien, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Bali sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan dari DPRD. Ini adalah bagian dari proses demokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan,” ujar Gubernur.

Ia menegaskan APBD tidak hanya menjadi dokumen keuangan daerah, tetapi juga instrumen kebijakan publik untuk menerjemahkan arah pembangunan Bali ke dalam program yang dirasakan langsung masyarakat.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemprov Bali akan mengoptimalkan PAD melalui perbaikan sistem pemungutan, digitalisasi pajak, peningkatan kepatuhan, optimalisasi retribusi, pemanfaatan aset daerah, hingga peningkatan produktivitas BUMD.

Pengelolaan pendapatan, termasuk retribusi dan Pungutan Wisatawan Asing (PWA), juga akan diperkuat dari sisi pengawasan dan akuntabilitas. Pemerintah memastikan setiap penerimaan daerah diarahkan untuk mendukung pembangunan sekaligus menjaga lingkungan dan kebudayaan Bali.

Di sektor pariwisata, Pemprov Bali menyiapkan langkah mitigasi terhadap berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi kunjungan wisatawan dan penerimaan daerah.

Gangguan konektivitas dan mobilitas menjadi salah satu faktor eksternal yang perlu diantisipasi. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mendorong penguatan sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, UMKM, digitalisasi, dan sektor ekonomi lainnya untuk memperkuat ketahanan ekonomi Bali.

Untuk belanja daerah, Gubernur menekankan agar peningkatan anggaran benar-benar diarahkan pada program prioritas dan produktif.

“Efisiensi tidak boleh dimaknai sekadar mengurangi belanja, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat optimal dan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

Pemprov Bali juga akan mempercepat realisasi belanja modal, terutama untuk proyek-proyek prioritas. Infrastruktur dasar, jalan, trotoar, pasar, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kesiapan pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali menjadi sejumlah perhatian.

Pemanfaatan aset daerah juga didorong agar lebih produktif. Pengembangan green tourism dan sport tourism disebut dapat menjadi salah satu upaya mengubah aset daerah menjadi sumber nilai tambah, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Sementara terkait SiLPA dan rencana pinjaman daerah, pemerintah memastikan kebijakan pembiayaan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal, kebutuhan pembangunan, kewajiban pembayaran, dan manfaat yang dihasilkan.

Pengelolaan hibah juga menjadi perhatian. Gubernur meminta peningkatan belanja hibah diikuti penguatan verifikasi, transparansi, pengawasan, serta evaluasi manfaat agar penyalurannya benar-benar mendukung pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.

Persoalan pemerataan pembangunan turut menjadi bagian dari pembahasan. Pemprov Bali akan terus mendorong penguatan Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mengurangi kesenjangan dengan Bali Selatan.

Dalam hal investasi, Gubernur menegaskan pembangunan harus tetap mengacu pada tata ruang, lingkungan hidup, dan peraturan perundang-undangan. Penegakan aturan, menurutnya, harus dilakukan secara konsisten sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Di sisi lain, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap pengendalian inflasi, daya beli masyarakat, harga pangan, lapangan kerja, hingga tingginya harga tanah dan hunian di sejumlah wilayah Bali.

“Harapan kita, apa yang kita sepakati bersama dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Bali yang sejahtera, maju, berkeadilan, serta tetap menjaga alam, budaya dan jati diri Bali,” pungkasnya.

DPRD Badung Hadiri Upacara Atma Wedana dan Manusa Yadnya di Desa Adat Kuta

 


BADUNG , gianyardaiy.com Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti bersama Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta dan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri rangkaian Upacara Atma Wedana, Nyekah Kurung Nyatur Rebah, serta Upacara Manusa Yadnya (Mepandes/Metatah) yang digelar Desa Adat Kuta, Kamis (10/9/2026).

Rangkaian upacara yang berlangsung di Bale Penyadnyan Desa Adat Kuta tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan yadnya masyarakat sebagai wujud bhakti dan penghormatan kepada leluhur, sekaligus bentuk pelaksanaan ajaran agama Hindu dan adat Bali.

Di tengah perkembangan Kuta sebagai salah satu kawasan pariwisata utama di Bali, pelaksanaan kegiatan adat dan keagamaan dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan budaya dan tradisi masyarakat setempat.

I Gusti Anom Gumanti menyampaikan, perkembangan pariwisata di Kuta hendaknya tetap berjalan beriringan dengan pelestarian adat, budaya dan tradisi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

“Kuta merupakan kawasan pariwisata yang terus berkembang, tetapi adat, budaya dan tradisi tidak boleh ditinggalkan. Justru di tengah perkembangan pariwisata ini, nilai-nilai adat dan budaya harus tetap dijaga dan dilestarikan,” ujar Anom Gumanti.

Tokoh kelahiran Kuta tersebut menilai, pelaksanaan yadnya seperti Atma Wedana, Nyekah Kurung Nyatur Rebah dan Manusa Yadnya bukan hanya berkaitan dengan kewajiban keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari keberlanjutan tradisi masyarakat Bali.

Menurutnya, keberlangsungan kegiatan adat dan keagamaan penting untuk memastikan generasi penerus tetap mengenal dan memahami nilai-nilai yang diwariskan leluhur. Dengan demikian, kemajuan kawasan pariwisata dapat terus berjalan tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat setempat.

“Kemajuan pariwisata harus tetap memiliki pijakan pada adat dan budaya. Ini yang menjadi kekuatan Bali, sehingga tradisi yang ada harus terus diwariskan kepada generasi berikutnya,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Badung I Nyoman Graha Wicaksana, serta Anggota DPRD Kabupaten Badung I Wayan Puspa Negara dan I Nyoman Sudana.

Kehadiran jajaran pemerintah daerah dan legislatif tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan dan adat yang dilaksanakan masyarakat Desa Adat Kuta.

Rangkaian Upacara Atma Wedana, Nyekah Kurung Nyatur Rebah dan Manusa Yadnya (Mepandes/Metatah) tersebut sekaligus mencerminkan komitmen masyarakat Desa Adat Kuta dalam menjaga keberlangsungan adat, budaya dan tradisi di tengah dinamika perkembangan kawasan pariwisata.

Saturday, September 12, 2026

Tegas, Gubernur Koster Pimpin Langsung Pembongkaran Vila di Areal Perhutanan Sosial Hutan Desa Pejarakan



BULELENG , gianyardaily.com Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk menertibkan pembangunan yang tidak mengindahkan peraturan yang berlaku di Provinsi Bali. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin langsung pembongkaran bangunan vila yang berdiri di areal Perhutanan Sosial Hutan Desa Pejarakan, Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Sabtu (12/9/2026).

Pembongkaran tersebut menjadi langkah tegas Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga kawasan hutan sekaligus memastikan pengelolaan Perhutanan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bangunan vila yang berada di Banjar Dinas Goris Kemiri itu dibongkar setelah ditemukan pembangunan sarana akomodasi yang dinilai tidak memenuhi sejumlah persyaratan dalam pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan wisata alam.

Berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen pengelolaan Perhutanan Sosial, pembangunan vila yang sebelumnya menjadi temuan Pansus TRAP tersebut juga tidak tercantum dalam Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS).

Hutan Desa Pejarakan dikelola oleh LPHD Wana Makmur Hutan Desa Pejarakan berdasarkan SK.3583/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2020 tertanggal 5 Juni 2020. Kawasan tersebut memiliki luas sekitar 700 hektare dan mencakup sekitar 3.262 kepala keluarga.

Sebelum dilakukan pembongkaran, pemilik bangunan telah diberikan peringatan sebanyak tiga kali. Namun, hingga hari pelaksanaan pembongkaran, peringatan tersebut tidak diindahkan dan pemilik tidak melakukan pembongkaran secara mandiri.

“Karena itu hari ini dilakukan pembongkaran, berkaitan dengan peraturan daerah tentang pengendalian alih fungsi lahan. Jadi saya tegaskan jangan main-main dengan peraturan yang berlaku di Bali,” tegas Gubernur Koster.

Koster juga mengungkapkan adanya indikasi keterlibatan warga negara asing (WNA) sebagai pemodal dalam pembangunan tersebut dengan menggunakan nama warga lokal.

“Ini masih kita telusuri dan tindak tegas,” ungkapnya.

Selain penertiban bangunan, Koster menugaskan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali untuk segera mengembalikan fungsi lahan tersebut sebagai kawasan hutan sosial. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah melalui penanaman kembali.

Dari hasil penertiban, bangunan vila tersebut juga diketahui belum mengantongi sejumlah izin penting. Di antaranya, Surat Izin Penggunaan Air Bawah Tanah (ABT) yang belum dimiliki, meskipun telah dilakukan aktivitas pengambilan air dari dalam tanah.

Selain itu, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga belum dimiliki. Bangunan tersebut disebut belum memperoleh izin resmi dari Dinas Perizinan serta belum dilakukan penelitian tata kelola landscape.

Langkah pembongkaran ini sekaligus menjadi penegasan Pemerintah Provinsi Bali bahwa pembangunan dan pemanfaatan ruang di Bali harus berjalan sesuai aturan, termasuk dalam menjaga kawasan hutan dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan yang tidak sesuai ketentuan.

Buka UDG XXXIII Bali 2026, Gubernur Koster Tegaskan Pentingnya Membangun SDM Bali Unggul dan Berintegritas

 


DENPASAR, gianyardaily.com Gubernur Bali Wayan Koster membuka Utsawa Dharma Gita (UDG) Provinsi Bali XXXIII Tahun 2026 di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali (Art Center), Denpasar, Jumat (11/9/2026).

Mengusung tema “Dharmagita Atmanam Dharma”, UDG Bali XXXIII berlangsung selama enam hari, 11–16 September 2026. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan dharmagita, tetapi juga momentum memperkuat pelestarian sastra, bahasa, dan budaya Bali sekaligus membangun karakter serta sumber daya manusia (SDM) Bali yang unggul.

Pada pelaksanaan tahun ini, terdapat 11 bidang lomba dengan 37 kategori yang dipertandingkan. Bidang tersebut meliputi membaca Sloka, Palawakya, Kakawin, Kidung, Nyanyian Keagamaan Hindu, Gaguritan, Dharmawacana Bahasa Bali, Dharmawacana Bahasa Inggris, Menghafal Sloka, Dharmawiwada, dan Dharmacarita.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa UDG bukan sekadar kompetisi, melainkan salah satu wahana strategis untuk membangun SDM Bali yang unggul. Hal tersebut sejalan dengan arah pembangunan Bali dalam kerangka Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun.

Menurut Koster, pembangunan SDM Bali yang unggul menjadi salah satu pijakan penting dalam menentukan masa depan Bali. Pemikiran tersebut, kata dia, lahir dari hasil membaca berbagai dokumen penelitian dan buku yang mengulas perjalanan peradaban Bali sejak masa Bali Kuno hingga perkembangan Bali saat ini.

“Kenapa saya mengangkat SDM Bali unggul? Karena saya membaca berbagai dokumen hasil riset dan buku-buku tentang peradaban Bali, mulai dari Bali Kuno hingga perkembangan Bali sampai sekarang,” ujar Gubernur Koster.

Ia mengatakan, nilai-nilai yang terkandung dalam Nangun Sat Kerthi Loka Bali juga bersumber dari khazanah sastra dan peradaban Bali masa lampau. Nilai-nilai tersebut mencerminkan karakter luhur masyarakat Bali yang menjadi modal penting dalam membangun manusia Bali.

Koster menyebut karakter tersebut antara lain tercermin dalam sikap jemet, tekun, ulet, rajin, jujur, berpegang pada satya, serta lebih mengutamakan kewajiban daripada menuntut hak.

“Orang Bali itu jemet, tekun, ulet, rajin, jujur, berpegang pada satya, dan lebih mendahulukan kewajiban daripada hak,” tegasnya.

Namun, Koster mengakui perkembangan zaman telah membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat Bali. Kemajuan yang terjadi di berbagai bidang juga menghadirkan tantangan terhadap nilai-nilai luhur yang selama ini menjadi karakter masyarakat Bali.

Ia menyinggung munculnya sejumlah persoalan sosial, seperti perilaku tidak jujur, korupsi, serta tindakan yang dinilai tidak mencerminkan nilai kesantunan dan karakter masyarakat Bali.

Meski demikian, Koster menegaskan bahwa berbagai persoalan tersebut tidak menggambarkan mayoritas masyarakat Bali. Menurutnya, masyarakat Bali yang masih memegang teguh nilai-nilai kebaikan tetap jauh lebih banyak.

“Memang ada penurunan dari kesunatian orang Bali. Mulai ada korupsi, ada yang nakal, ada yang jahat. Tetapi yang begitu tidak banyak. Yang masih banyak adalah orang-orang yang baik,” ungkapnya.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun kembali integritas orang Bali. Nilai-nilai luhur yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Bali diharapkan dapat terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Menurut Koster, penguatan karakter dan integritas tidak dapat dipisahkan dari keberadaan bahasa Bali, aksara Bali, dan sastra Bali. Ketiganya merupakan bagian penting dari ekosistem kehidupan masyarakat Bali yang mengandung nilai, pengetahuan, sekaligus menjadi identitas kebudayaan.

“Bahasa Bali dan aksara Bali itu adalah ekosistem kehidupan orang Bali,” kata Koster.

Melalui UDG XXXIII, ia berharap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sastra, bahasa, dan budaya Bali tidak berhenti pada kegiatan seremonial maupun perlombaan. Nilai tersebut diharapkan dapat dipahami, dihayati, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan UDG Bali XXXIII Tahun 2026 sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda dan masyarakat Bali untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang sastra dan seni keagamaan Hindu, memperkuat kecintaan terhadap bahasa dan aksara Bali, serta menumbuhkan SDM yang cerdas, berkarakter, berintegritas, dan memiliki jati diri yang kuat.

Dengan tema “Dharmagita Atmanam Dharma”, UDG XXXIII diharapkan semakin memperkuat keberadaan dharmagita sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Bali sekaligus menjadi salah satu fondasi dalam menjaga keberlanjutan peradaban Bali. (*)

Thursday, September 10, 2026

Ibu Putri Koster Kawal “Wastra Hitakara”, Dorong Lahirnya Desainer Berbakat dari Kabupaten/Kota

 


BANGLI, gianyardaily.com Upaya memperkuat ekosistem fesyen berbasis wastra sekaligus mendorong regenerasi desainer muda Bali terus dilakukan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali.

Melalui Dekranasda Bali Fashion Road Show “Wastra Hitakara”, tujuh desainer muda Bali menampilkan karya mereka yang dibawakan oleh 30 model di Alun-Alun Kota Bangli, Kamis (10/9/2026).

Kegiatan tersebut dikawal langsung Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Putri Koster. Road show yang digelar secara bergiliran di kabupaten/kota ini tidak hanya menjadi panggung bagi karya fesyen berbasis wastra, tetapi juga diarahkan untuk membuka ruang bagi munculnya desainer-desainer lokal berbakat di masing-masing daerah.

Ibu Putri Koster menegaskan komitmennya untuk terus mendorong perajin Industri Kecil dan Menengah (IKM) Bali agar berkarya dan berinovasi menghasilkan produk busana berkualitas dengan memanfaatkan kain tenun tradisional endek Bali.

Menurutnya, pengembangan fesyen berbasis endek menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keberlanjutan perajin sekaligus memperluas penggunaan wastra Bali di tengah masyarakat.

“Perajin kain endek kita semakin sedikit dan tergerus karena minimnya masyarakat Bali yang memilih endek sebagai bahan sandang. Oleh karena itu, upaya memperkenalkan kain endek dalam bentuk busana terus saya lakukan. Bahkan, pada periode kedua ini saya menggandeng desainer, model, koreografer, dan komposer untuk berkeliling Bali,” ungkapnya.

Endek Tak Cukup Hanya Diperkenalkan sebagai Kain

Ibu Putri Koster menilai upaya pelestarian endek tidak cukup dilakukan sebatas memperkenalkan kain tradisional kepada masyarakat.

Endek, kata dia, perlu dihadirkan dalam bentuk busana yang menarik, relevan dengan perkembangan zaman, serta dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, Dekranasda Bali Fashion Road Show dirancang dengan melibatkan berbagai unsur dalam ekosistem fesyen, mulai dari perajin kain tenun tradisional, desainer, penjahit, model, koreografer hingga komposer musik.

Sinergi tersebut diharapkan mampu menghidupkan rantai ekonomi kreatif dari hulu hingga hilir, sekaligus memberikan ruang bagi setiap pelaku untuk berkembang.

Pelaksanaan “Wastra Hitakara” secara bergiliran di kabupaten/kota juga menjadi strategi untuk menemukan dan memberikan panggung kepada desainer lokal.

Kehadiran desainer muda Bali dalam setiap road show diharapkan dapat mengetoktularkan kreativitas sekaligus mendorong desainer di daerah agar berani tampil dan memperkenalkan karya mereka.

“Saya berharap kegiatan ini dapat memunculkan desainer lokal dari setiap kabupaten yang kami kunjungi dan pilih sebagai lokasi penyelenggaraan Dekranasda Bali Fashion Road Show ‘Wastra Hitakara’ secara bergantian setiap bulan,” ujarnya.

Wastra Bali Sarat Filosofi dan Taksu

Selain mendorong regenerasi desainer, “Wastra Hitakara” menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan wastra Bali yang memiliki karakter berbeda di setiap wilayah.

Ibu Putri Koster menekankan bahwa kain tradisional Bali tidak hanya memiliki keindahan secara visual, tetapi juga menyimpan motif, filosofi, dan taksu yang mencerminkan identitas masyarakat serta daerah asalnya.

Salah satu yang disampaikan yakni filosofi kain geringsing. Menurutnya, kata “gering” berarti sakit, sedangkan “sing” berarti tidak. Makna tersebut merepresentasikan harapan akan kesehatan dan keselamatan yang diwariskan melalui tradisi menenun.

Nilai-nilai filosofis tersebut, menurutnya, menjadi kekuatan wastra Bali untuk diperkenalkan lebih luas tanpa kehilangan identitas budaya yang melekat di dalamnya.

Pengembangan fesyen berbasis wastra Bali juga diperkuat melalui tiga program utama Dekranasda Provinsi Bali, yakni Dekranasda Bali Fashion Day yang melibatkan perangkat daerah dan dilaksanakan setiap bulan, Dekranasda Bali Fashion Week yang digelar setiap akhir tahun, serta Dekranasda Bali Fashion Road Show “Wastra Hitakara” yang dilaksanakan secara bergiliran di kabupaten/kota.

Melalui rangkaian program tersebut, karya desainer Bali diharapkan tidak berhenti di panggung peragaan busana. Karya-karya tersebut juga didorong masuk ke ruang kreatif dan digital yang lebih luas sehingga mampu menjangkau pasar yang lebih besar.

Endek Bali Berpeluang Mendunia

Ibu Putri Koster juga mengingatkan besarnya potensi endek Bali untuk berkembang di tingkat global.

Pada periode sebelumnya, enam motif kain endek Bali dipilih oleh rumah mode Dior untuk digunakan dalam koleksinya. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti bahwa kekayaan wastra Bali memiliki daya tarik dan potensi untuk mendapatkan tempat dalam industri fesyen dunia.

“Hal ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua. Oleh karena itu, saya mengajak para perajin kain endek untuk terus menenun dan melakukan regenerasi. Sementara itu, para desainer muda Bali agar terus berkreasi dan berinovasi menghasilkan busana untuk ditampilkan di atas panggung, sekaligus menjadi rekomendasi pakaian yang dapat digunakan pada hari kerja,” ungkapnya.

Ia berharap keberadaan industri fesyen berbasis wastra dapat berjalan beriringan dengan pelestarian tradisi. Kreativitas dan inovasi diperlukan agar wastra tetap relevan, namun spirit, estetika, filosofi dan identitas budaya tetap terjaga.

Tujuh Desainer Ramaikan Wastra Hitakara di Bangli

Dalam penyelenggaraan di Bangli, sebanyak tujuh desainer muda Bali menampilkan karya mereka yang diperagakan oleh 30 model.

Ketujuh desainer tersebut yakni A Tiga by Turah Mayun, Taksu Design by Adhi Taksu, Agung Bali Collection by Agung Indira, Limas Boutique by Yenni Limas, Deluxe Design by Dayu Dian, Ipong Design by Ipong, serta Body & Mind Bali by Dayu Karang.

A Tiga by Turah Mayun, antara lain, menampilkan payas agung Kabupaten Karangasem, payas ningrat Kabupaten Buleleng, dan payas agung Kota Denpasar.

Ketua Dekranasda Kabupaten Bangli, Ny. Sariasih Sedana Arta, menyambut positif pelaksanaan “Wastra Hitakara” di Bangli.

Menurutnya, Bangli memiliki beragam produk wastra dan kerajinan dengan keunikan serta karakter tersendiri. Kreativitas dan inovasi para pelaku usaha perlu terus dikembangkan agar mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas daerah.

Melalui kegiatan tersebut, Dekranasda berharap semakin banyak perajin serta pelaku UMKM/IKM yang terdorong untuk berkarya sekaligus memperluas jaringan pemasaran.

Pengembangan fesyen berbasis wastra juga diharapkan mampu membuka peluang ekonomi, meningkatkan kesejahteraan perajin, serta menumbuhkan kebanggaan masyarakat untuk menggunakan produk lokal Bali.

Ibu Putri Koster menegaskan, Bali tidak hanya tumbuh sebagai destinasi pariwisata, tetapi juga sebagai sumber inspirasi. Denyut perekonomian Bali turut digerakkan oleh tangan-tangan terampil para perajin, desainer, seniman dan pelaku industri kreatif yang terus menghasilkan karya berbasis kekayaan budaya Bali.

Di penghujung acara, karya para desainer kembali ditampilkan di area catwalk Dekranasda Bali Fashion Road Show “Wastra Hitakara” di Bangli.

Busana yang diperagakan juga dapat dipilih dan dibeli oleh undangan yang hadir. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan karya desainer dengan pasar secara langsung, sehingga peragaan busana tidak hanya menjadi ruang apresiasi, tetapi juga membuka peluang pemasaran bagi pelaku industri fesyen Bali.

Hadiri Karya di Seminyak, DPRD Badung Tegaskan Komitmen Jaga Adat dan Budaya

 


BADUNG,gianyardaily.com Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri sekaligus ngupasaksi Karya Ngenteg Linggih Pedudusan Alit Wraspati Kalpa di Pura Pemayun Seminyak, Desa Adat Seminyak, Selasa (8/9/2026).

Kehadiran pimpinan legislatif dan eksekutif tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan adat dan keagamaan sekaligus mempererat hubungan pemerintah dengan krama.

Bagi masyarakat Hindu Bali, Karya Ngenteg Linggih merupakan rangkaian upacara yang berkaitan dengan penyucian serta pengembalian fungsi kesucian pura setelah melalui proses pembangunan, perbaikan maupun penataan.

Lebih dari sekadar ritual keagamaan, pelaksanaan karya juga menjadi ruang bagi krama untuk memperkuat kebersamaan dan gotong royong. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan karya mencerminkan tanggung jawab bersama dalam menjaga tempat suci sekaligus melestarikan warisan adat dan budaya.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi pelaksanaan karya tersebut. Ia menilai adat, agama dan budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bali sehingga keberlangsungannya perlu dijaga secara bersama-sama.

“Kami hadir sebagai bentuk dukungan dan penghormatan kepada krama yang melaksanakan karya. Adat, agama dan budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bali. Karena itu, keberlangsungannya harus kita jaga bersama,” ujar Anom Gumanti.

Menurutnya, semangat kebersamaan yang terlihat dalam pelaksanaan karya menjadi salah satu kekuatan masyarakat Bali. Partisipasi krama dalam setiap tahapan kegiatan tidak hanya memperkuat nilai spiritual, tetapi juga mempererat hubungan sosial di lingkungan masyarakat.

Anom Gumanti berharap seluruh rangkaian Karya Ngenteg Linggih Pedudusan Alit Wraspati Kalpa dapat berjalan lancar dan memberikan ketenteraman serta kerahayuan bagi seluruh krama.

“Semoga karya ini berjalan lancar, memberikan ketenteraman dan kerahayuan bagi seluruh krama. Yang tidak kalah penting, semangat kebersamaan dan gotong royong yang tumbuh dalam pelaksanaan karya ini dapat terus dipertahankan,” katanya.

Kehadiran Ketua DPRD Badung bersama Bupati Badung juga mencerminkan sinergi antara unsur legislatif dan eksekutif dalam memberikan perhatian terhadap kehidupan adat, agama dan budaya masyarakat.

Di tengah perkembangan pembangunan Badung, nilai-nilai lokal dinilai tetap memiliki peran penting sebagai identitas dan kekuatan masyarakat. Karena itu, pembangunan diharapkan tidak hanya berorientasi pada kemajuan infrastruktur dan ekonomi, tetapi berjalan seiring dengan pelestarian nilai sosial, spiritual dan budaya.

Melalui kehadiran langsung dalam kegiatan masyarakat, DPRD Badung menegaskan dukungannya terhadap upaya menjaga adat, agama dan budaya sebagai bagian penting dari kehidupan krama Badung.

Aksi Sosial “Bergerak dan Berbagi” TP PKK Bali Sasar Tiga Desa di Bangli



BANGLI,gianyardaily.com Aksi Sosial TP PKK Provinsi Bali “Bergerak dan Berbagi” kembali menyapa masyarakat di Kabupaten Bangli. Kali ini, kegiatan menyasar tiga desa, yakni Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, dan Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Rabu (9/9/2026).

Di masing-masing lokasi, sebanyak 50 masyarakat menerima bantuan yang terdiri dari lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, kader PKK dan balita. Setiap penerima memperoleh bantuan berupa 30 kilogram beras, dua krat telur dan susu.

Penyaluran bantuan turut melibatkan sejumlah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Bali. Bantuan yang disalurkan di antaranya paket Gemarikan, sembako, susu, multivitamin, bibit pohon, tanaman cabai hingga buku resep kuliner.

Bagi masyarakat penerima, bantuan tersebut dinilai memberikan manfaat langsung, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Ni Nengah Masih, anggota PKK Banjar Sunting, Desa Pengotan, mengatakan bantuan dari TP PKK Provinsi Bali turut meringankan beban perekonomian keluarganya.

Ia juga mengapresiasi perhatian yang diberikan kepada kelompok masyarakat lainnya, seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil dan anak-anak.

Hal senada disampaikan Ni Luh Sulastri, anggota PKK Dusun Padpadan, Desa Pengotan. Ia berharap kegiatan sosial tersebut dapat terus dilanjutkan sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat di desa-desa lainnya di Bali.

Ketua TP PKK Kabupaten Bangli Ny. Sariasih Sedana Arta turut menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Aksi Sosial “Bergerak dan Berbagi” yang menyasar tiga desa di Kabupaten Bangli. Menurutnya, kehadiran dan bantuan yang diberikan Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster menjadi perhatian yang selalu dinantikan masyarakat.

Tidak hanya memberikan bantuan, kegiatan “Bergerak dan Berbagi” juga diisi dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) memasak yang bekerja sama dengan Bali Chef Community (BCC). Sebanyak 30 anggota PKK desa dilibatkan dalam setiap pelaksanaan bimtek.

Bimtek tersebut diarahkan untuk meningkatkan keterampilan anggota PKK, khususnya dalam mengolah bahan pangan lokal. Keterampilan yang diperoleh diharapkan dapat dikembangkan menjadi peluang usaha sekaligus membantu meningkatkan perekonomian keluarga.

Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster juga menekankan pentingnya perhatian terhadap asupan makanan keluarga. Menurutnya, masyarakat di pedesaan tetap perlu memastikan makanan yang dikonsumsi keluarga memiliki nilai gizi yang baik.

“Walaupun kita tinggal di desa, makanan yang dikonsumsi oleh keluarga harus tetap makanan yang baik dan penuh gizi,” ujar Ny. Putri Koster.

Ia berharap pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah makanan dapat terus ditingkatkan. Dengan demikian, bahan pangan yang tersedia di lingkungan masyarakat tidak hanya diolah menjadi hidangan yang lezat, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan keluarga.

Selain bantuan sosial dan Bimtek memasak, kegiatan di tiga desa tersebut turut dirangkaikan dengan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Pelayanan vaksinasi rabies gratis bagi Hewan Penular Rabies (HPR) juga diberikan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan.

Melalui Aksi Sosial “Bergerak dan Berbagi”, TP PKK Provinsi Bali tidak hanya menyalurkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga mendorong peningkatan keterampilan, kesehatan serta pemanfaatan potensi pangan lokal di tingkat desa.

Hadiri Karya di Pura Ibu Panti Bualu, DPRD Badung Dorong Krama Jaga Adat



BADUNG, gianyardaily.com Jajaran DPRD Kabupaten Badung terus menunjukkan dukungan terhadap keberlangsungan adat dan agama dengan hadir langsung di tengah masyarakat. Anggota DPRD Badung I Nyoman Karyana, I Wayan Sukses, I Wayan Luwir Wiana dan I Made Rai Wirata mendampingi Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri sekaligus ngupasaksi Karya di Pura Ibu Panti Dukuh Bualu, Wantilan Dadia Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Senin (7/9/2026).

Kehadiran tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kegiatan adat dan keagamaan sekaligus mempererat hubungan dengan krama. Momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat mempertahankan kebersamaan serta semangat gotong royong dalam menjaga adat dan agama.

I Nyoman Karyana mengatakan, pelaksanaan karya tidak hanya memiliki makna dalam konteks ritual keagamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat hubungan sosial masyarakat.

Menurutnya, nilai menyama braya dan gotong royong yang tumbuh dalam setiap kegiatan adat merupakan kekuatan yang perlu terus dipertahankan di tengah perkembangan zaman.

“Kita melihat kegiatan seperti ini bukan hanya sebagai kewajiban dalam melaksanakan yadnya, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan. Nilai menyama braya dan gotong royong inilah yang harus terus dijaga,” kata Karyana.

Karyana yang juga berasal dari Desa Bualu tersebut turut mengapresiasi kehadiran Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam berbagai kegiatan masyarakat. Menurutnya, kehadiran pemerintah secara langsung memberikan semangat sekaligus menunjukkan perhatian terhadap kehidupan sosial, agama dan adat masyarakat.

“Kami tentu mengapresiasi Bapak Bupati yang senantiasa hadir di tengah masyarakat, utamanya dalam kegiatan agama dan sosial. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat seperti ini tentu memberikan semangat sekaligus menunjukkan perhatian terhadap kehidupan masyarakat,” ungkapnya.

Ia kemudian mengajak krama untuk terus menjaga kekompakan dan persatuan dalam setiap kegiatan di lingkungan masing-masing. Karyana menilai, keberlangsungan adat dan agama tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan masyarakat secara bersama-sama.

“Adat dan agama tentu menjadi tanggung jawab bersama untuk dijaga. Kami di DPRD memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan adat dan agama. Harapannya, kebersamaan, gotong royong dan persatuan di tengah masyarakat terus terpelihara,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekcam Kuta Selatan bersama unsur Tripika, Lurah Benoa, Bendesa Adat Bualu, Penglingsir Pasemetonan Dukuh Bali, serta krama Pasemetonan Dukuh Badung.

Sementara itu, puncak pujawali di Pura Ibu Panti Dukuh Bualu dijadwalkan berlangsung pada Anggara Kliwon Wuku Prangbakat, Selasa (15/9/2026).

Melalui kehadiran dalam kegiatan adat dan keagamaan, DPRD Badung berharap semangat gotong royong, menyama braya dan kepedulian masyarakat terhadap adat serta agama dapat terus terjaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Wednesday, September 9, 2026

Gubernur Koster Dorong Aksi Iklim Bali Jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Hijau




BADUNG ,gianyardaily.com
Pemerintah Provinsi Bali mendorong aksi iklim tidak hanya menjadi upaya menghadapi perubahan iklim, tetapi juga bagian dari pembangunan berkelanjutan yang mampu membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat memberikan paparan bertajuk “Aksi Iklim Bali: Regulasi, Implementasi, dan Peluang Kolaborasi” dalam Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Selasa (8/9/2026).

Koster menegaskan, kebijakan aksi iklim Bali dibangun dengan berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Filosofi tersebut menjadi pijakan dalam menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta seluruh isinya, sekaligus mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia secara sekala maupun niskala.

Dalam implementasinya, aksi iklim Bali diarahkan pada keseimbangan antara Manusia Bali, Alam Bali, dan Kebudayaan Bali. Ketiganya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan.

Manusia Bali diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan yang berkelanjutan. Sementara alam dijaga melalui perlindungan hutan, ekosistem pesisir, mangrove, padang lamun, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Di sisi lain, Kebudayaan Bali menjadi fondasi nilai, tradisi, dan kearifan lokal dalam membangun hubungan harmonis antara manusia dan alam.

Koster menyebut Bali kini telah memiliki sejumlah aset iklim yang dapat menjadi modal dalam pengembangan ekonomi hijau. Di sektor energi terbarukan, misalnya, Bali telah memiliki sekitar 45 MWp kapasitas PLTS terpasang, 17.225 kendaraan listrik roda dua dan roda empat, serta 302 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.

Potensi serupa juga terdapat pada sektor blue carbon. Bali memiliki sekitar 2.330 hektare kawasan mangrove, dengan 88 persen di antaranya berada dalam kategori lebat, serta sekitar 1.307 hektare padang lamun.

Menurut Koster, potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi blue carbon credit dengan tetap memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Sementara di sektor pertanian, sekitar 52.909 hektare sawah di Bali telah menerapkan sistem pertanian organik. Angka tersebut mencapai sekitar 82 persen dari total luas sawah dan dinilai menjadi modal penting dalam pengembangan soil carbon serta biodiversity credits.

Pada sektor kehutanan, Bali memiliki sekitar 131.171 hektare kawasan hutan. Luasan tersebut terdiri dari sekitar 96.688 hektare hutan lindung dan 26.396 hektare kawasan konservasi.

Aset kehutanan tersebut tidak hanya berperan dalam menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam penyerapan karbon.

Koster menegaskan, berbagai potensi tersebut tidak boleh dipandang sebatas angka atau aset ekologis. Dengan tata kelola yang tepat, aset tersebut dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru.

Namun, pengembangannya harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dengan tata kelola yang baik, serta tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.

Tiga Peluang Kolaborasi Karbon

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali membuka tiga peluang kolaborasi karbon yang dinilai memiliki prospek untuk dikembangkan, yakni blue carbon melalui mangrove dan padang lamun, solar energy melalui pembangunan PLTS skala besar, serta agricultural carbon melalui pengembangan pertanian organik dan soil carbon.

Khusus pengembangan PLTS skala besar, Bali membuka peluang dengan target tahap pertama sekitar 300 MWp. Kapasitas tersebut selanjutnya dapat dikembangkan hingga 700–1.200 MWp.

Pengembangan energi surya tersebut diarahkan untuk mendukung transisi energi sekaligus membuka peluang renewable energy certificate dan carbon credit.

Untuk merealisasikan berbagai peluang tersebut, Koster menyebut Bali membutuhkan kolaborasi dengan investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Meski demikian, seluruh kolaborasi harus tetap berada dalam kerangka regulasi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali. Hal ini penting untuk memberikan kepastian, menjaga kepentingan masyarakat, sekaligus memastikan manfaat ekonomi dari pengembangan karbon dapat kembali kepada Bali.

“Bali ingin menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Justru dengan menjaga alam, kita membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian garis besar pesan Koster.

Dengan pendekatan tersebut, aksi iklim Bali diarahkan tidak berhenti pada pengurangan emisi. Lebih jauh, kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati, membuka peluang ekonomi baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

ICCBA Apresiasi Fondasi Kebijakan Bali

Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA) Rob Raffael Kardinal mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali yang dinilai telah membangun fondasi kebijakan sekaligus memiliki berbagai aset nyata untuk dikembangkan dalam ekosistem karbon dan keanekaragaman hayati.

Menurut Rob, Bali memiliki potensi untuk menjadi salah satu contoh pengembangan ekonomi berbasis karbon dan biodiversitas yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Potensi mangrove, padang lamun, pertanian organik, energi terbarukan, hingga kawasan hutan dinilai dapat dikembangkan melalui kolaborasi multipihak dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat.

“Bali memiliki sesuatu yang sangat kuat, yaitu kombinasi antara alam, budaya, kebijakan, dan masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas yang kredibel. Kami melihat Bali bukan hanya memiliki potensi untuk menghasilkan carbon credit, tetapi juga dapat menjadi contoh bagaimana carbon credit dan biodiversity credit dikembangkan dengan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rob.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, investor, lembaga standar, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci agar berbagai potensi tersebut dapat diwujudkan menjadi proyek yang konkret, terukur, serta memenuhi standar yang dapat diterima secara internasional.

“Kami siap mendorong kolaborasi dan mempertemukan Bali dengan berbagai mitra strategis, baik nasional maupun internasional. Harapannya, apa yang dikembangkan di Bali dapat menjadi model yang tidak hanya bermanfaat bagi Bali dan Indonesia, tetapi juga dapat direplikasi di berbagai wilayah dan negara lain,” tambahnya.

Melalui penguatan regulasi, kolaborasi multipihak, serta pemanfaatan potensi alam secara berkelanjutan, Bali diarahkan untuk membangun ekonomi hijau yang tetap berpijak pada kearifan lokal dan filosofi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Tuesday, September 8, 2026

Anggrek Lokal Bali Mulai Ditinggalkan, Putri Koster Dorong Gerakan ‘Anggrek Kembali



DENPASAR, gianyardaily.com Upaya mengembalikan kejayaan anggrek lokal Bali terus didorong Ketua DPD Persatuan Anggrek Indonesia (PAI) Bali, Putri Koster. Salah satunya melalui penguatan konservasi serta pengembangan sumber daya genetik anggrek lokal yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Hal tersebut disampaikan Putri Koster saat menjadi keynote speaker dalam Focus Group Discussion (FGD) Adaptasi dan Pengembangan Sumber Daya Genetik Anggrek Lokal Bali yang berlangsung di Aula Gedung Pascasarjana Universitas Udayana, Selasa (8/9/2026).

Dalam forum tersebut, Putri menegaskan fokusnya saat ini adalah menjaga keberlangsungan anggrek lokal Bali sejak dari hulu. Upaya konservasi dan pengembangan sumber daya genetik menjadi langkah penting agar berbagai jenis anggrek asli Bali tidak semakin tergerus dan ditinggalkan masyarakat.

“Banyak sekali anggrek lokal Bali seperti anggrek linjong, anggrek vanda tri color dan lainnya yang dulu ada di rumah-rumah masyarakat namun sekarang setelah berpuluh-puluh tahun mulai kurang diminati dan ditinggalkan,” ujar Putri.

Melalui gerakan bertajuk “Anggrek Kembali”, Putri berharap anggrek lokal Bali kembali menjadi primadona di daerah asalnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, ia menggandeng Fakultas Pertanian Universitas Udayana bersama sejumlah instansi terkait untuk merumuskan langkah konservasi, adaptasi, serta pengembangan anggrek lokal agar memiliki kualitas yang lebih unggul dan kembali diminati masyarakat.

Kolaborasi tersebut melibatkan Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, serta BRIDA Provinsi Bali.

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Udayana, I Putu Sudiarta, mengatakan pengembangan anggrek lokal Bali dilakukan melalui sejumlah langkah, mulai dari adaptasi sumber daya genetik, perbanyakan secara massal, hingga pengembangan jenis anggrek lokal.

Selain itu, pengembangan juga diarahkan pada konsep desa wisata anggrek di Dusun Dosang, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

Menurutnya, anggrek lokal Bali memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Keberadaan destinasi berbasis anggrek dinilai tidak hanya mendukung pelestarian tanaman lokal, tetapi juga dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Dengan demikian, pengembangan anggrek diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Wayan Sunada, menyebut anggrek merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi sekaligus estetika dan budaya.

Tidak hanya itu, anggrek juga memiliki potensi sebagai sumber daya genetik yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan varietas unggul di masa mendatang.

FGD tersebut menjadi ruang pertukaran informasi dan gagasan antara akademisi, peneliti, pemerintah, serta para pemangku kepentingan dalam membahas identifikasi, karakterisasi, strategi konservasi, pelestarian, hingga pengembangan anggrek lokal Bali.

Kegiatan tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Aninda Retno Utami Wibowo dari BRIN, Made Dwi Jayanti dari BKSDA Bali, serta Dr. I Putu Sudana dari Fakultas Pariwisata Universitas Udayana.

Putri Koster berharap pembahasan dalam FGD tidak berhenti pada aspek penelitian. Hasil diskusi diharapkan dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang mampu memperkuat pelestarian anggrek lokal sekaligus memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Bali.

Dengan konsep “Anggrek Kembali”, pelestarian anggrek lokal Bali diharapkan tidak hanya menjaga kekayaan hayati Pulau Dewata, tetapi juga membuka peluang baru di sektor pertanian, ekonomi kreatif, hingga pariwisata.

Monday, September 7, 2026

Aksi Sosial Membina dan Berbagi Perkuat Peran Kader Posyandu di Denpasar

 


DENPASAR, gianyardaily.com  Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali melalui kegiatan Aksi Sosial “Membina dan Berbagi” terus memperkuat pembinaan sekaligus memberikan apresiasi kepada para kader Posyandu yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Banjar Bun, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Senin (7/9). Kegiatan menjadi momentum memperkuat sinergi antara Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Kota Denpasar, kecamatan, kelurahan, serta para kader di lapangan.

Ketua TP Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader yang selama ini telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pelayanan serta mendampingi masyarakat di wilayah masing-masing.

Menurutnya, kader merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat sehingga memiliki peran penting dalam mengetahui kondisi, kebutuhan, permasalahan, maupun aspirasi masyarakat.

Seiring dengan transformasi Posyandu, peran lembaga tersebut kini semakin luas. Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi telah berkembang melalui enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Transformasi tersebut, kata Putri, harus diikuti dengan peningkatan kapasitas kader. Para kader diharapkan memahami enam SPM sekaligus tugas dan tanggung jawab sesuai bidang pelayanan masing-masing.

Kader juga tidak hanya menjalankan kegiatan Posyandu, tetapi berperan mendata dan mencatat berbagai permasalahan serta aspirasi masyarakat. Data yang ditemukan di lapangan selanjutnya dapat disampaikan kepada petugas kelurahan untuk menjadi bahan tindak lanjut.

Dengan demikian, kader menjadi salah satu penghubung penting antara masyarakat dengan pemerintah, terutama dalam memastikan berbagai kebutuhan dasar masyarakat dapat diketahui dan ditindaklanjuti.

Ketua TP Posyandu Kota Denpasar, Sagung Antari Jaya Negara, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 459 kelompok Posyandu yang tersebar di 27 desa/kelurahan di Kota Denpasar. Seluruh kelompok tersebut terus didorong untuk memberikan pelayanan berdasarkan enam SPM.

Untuk mendukung pembinaan, terdapat empat Tim Pembina Posyandu Kecamatan di Kota Denpasar. Tim Pembina Posyandu Kota Denpasar bersama OPD pengarah juga terus melakukan sosialisasi dan pembinaan guna meningkatkan pemahaman serta kapasitas para kader.

Dalam Aksi Sosial “Membina dan Berbagi” di Kelurahan Dangin Puri, bantuan diberikan kepada 105 kader Posyandu yang berasal dari tujuh kelompok Posyandu.

Setiap kelompok menerima bantuan berupa 30 kilogram beras, dua krat atau 60 butir telur, serta dua kotak susu. Secara keseluruhan, bantuan yang disalurkan di Dangin Puri mencapai 3.150 kilogram beras, 210 krat atau 6.300 butir telur, serta 210 kotak susu.

Putri Suastini Koster menegaskan, bantuan tersebut tidak semata-mata dilihat dari bentuk maupun jumlahnya. Bantuan menjadi wujud perhatian, kepedulian, dan apresiasi kepada para kader yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam pelayanan masyarakat.

Pengarah Tim Posyandu Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, menegaskan bahwa transformasi enam SPM menjadi momentum untuk semakin memberdayakan Posyandu agar aktif berkolaborasi dalam membangun desa maupun wilayah.

“Secara kondisional, kesehatan menjadi faktor utama untuk kita maju dan beraktivitas. Membangun banjar atau wilayah itu menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya kesehatan, tetapi juga keamanan lingkungan, kebersihan lingkungan, jalan yang layak serta pemukiman yang sehat,” tegasnya.

Ia menambahkan, melalui enam SPM Posyandu, kader diharapkan turut aktif memberikan pelayanan dasar yang lebih dekat dan mudah diakses masyarakat.

“Melalui enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu, kita turut aktif berperan sebagai Kader Posyandu dalam memberikan layanan, sehingga kita dapat memberikan pelayanan dasar secara lebih dekat dengan masyarakat, dan cepat diakses oleh masyarakat,” lanjut Putu Anom.

Posyandu juga diharapkan menjadi lembaga yang responsif terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan, termasuk mampu membantu mendeteksi kebutuhan serta menyampaikan persoalan kepada pihak yang berwenang.

Selain Dangin Puri, kegiatan “Membina dan Berbagi” juga dilaksanakan di Banjar Kelod, Renon, Denpasar. Dalam kegiatan tersebut, bantuan diberikan kepada 75 kader Posyandu dari lima lingkungan atau lima kelompok Posyandu di Kelurahan Renon.

Masing-masing kelompok menerima 30 kilogram beras, dua krat telur, dan dua kotak susu. Total bantuan yang diserahkan di Kelurahan Renon mencapai 2.250 kilogram beras, 150 krat atau 4.500 butir telur, serta 150 kotak susu.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat keberadaan Posyandu sebagai lembaga yang hadir dekat dengan masyarakat. Dengan peningkatan kapasitas kader dan penerapan enam SPM, Posyandu diharapkan semakin mampu memberikan pelayanan dasar, mendeteksi kebutuhan masyarakat, memberikan edukasi, serta menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah.

Sinergi antara Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Kota Denpasar, kecamatan, kelurahan, serta para kader diharapkan terus diperkuat agar keberadaan Posyandu semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sunday, September 6, 2026

DPRD Badung Dukung Bakti Negara Cup I, Jadi Wadah Tumbuhkan Sportivitas




BADUNG, gianyardaily.com Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa yang juga Ketua IPSI Bali dan Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menghadiri pelaksanaan Bakti Negara Cup I di GOR Purna Krida, Kerobokan, Jumat (4/9).

Kehadiran pimpinan daerah bersama sejumlah anggota DPRD Badung menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan olahraga sekaligus mendorong terciptanya ruang positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti mengatakan, Bakti Negara Cup I menjadi momentum untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga. Menurutnya, kompetisi olahraga tidak semata-mata berorientasi pada kemenangan, tetapi juga menjadi sarana membentuk karakter dan menjunjung tinggi sportivitas.

“Olahraga ini bukan hanya soal menang dan kalah. Yang lebih penting bagaimana kita membangun sportivitas, disiplin, kebersamaan dan rasa persaudaraan. Karena itu, kegiatan seperti Bakti Negara Cup I tentu sangat positif dan patut kita dukung bersama,” ujar Anom Gumanti.

Ia berharap ajang tersebut dapat menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan dan pengalaman bertanding. Selain itu, kompetisi juga diharapkan mampu membuka peluang bagi munculnya bibit-bibit atlet potensial dari Kabupaten Badung.

“Harapan kita tentu dari kegiatan seperti ini lahir atlet-atlet yang berprestasi. Tetapi yang tidak kalah penting, anak-anak muda kita memiliki kegiatan positif, sehat, dan bisa membangun kebersamaan,” katanya.

Anom juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Bakti Negara Cup I. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, organisasi olahraga, peserta, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem olahraga yang semakin baik di Kabupaten Badung.

Pelaksanaan Bakti Negara Cup I diharapkan tidak hanya melahirkan atlet-atlet berprestasi, tetapi juga memperkuat nilai sportivitas, disiplin, kebersamaan, dan persaudaraan di tengah masyarakat.

Melalui kompetisi tersebut, semangat olahraga diharapkan terus berkembang dan menjadi salah satu wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan energi ke dalam kegiatan yang positif sekaligus mempererat persatuan di Kabupaten Badung.

-->