Hadiri Pasar Rakyat “Berbelanja dan Berbagi” di Denpasar, Ibu Putri Koster Ajak Kader PKK Aktif Gerakkan Ekonomi Warga

 

DENPASAR,gianyardaily.com Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, mengajak seluruh kader TP PKK se-Bali untuk lebih aktif menggerakkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan nyata di lingkungan masing-masing. Kader PKK diharapkan menjadi contoh sekaligus penggerak kegiatan yang memberikan manfaat bagi keluarga dan warga sekitar.

Ajakan tersebut disampaikan Ibu Putri Koster saat menghadiri pasar rakyat “Berbelanja dan Berbagi” putaran terakhir di Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung, Denpasar, Jumat (13/11/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Ketua TP PKK kabupaten/kota se-Bali.

Menurut Ibu Putri Koster, kader PKK dapat memanfaatkan ide dan potensi yang dimiliki untuk menghadirkan kegiatan produktif bagi masyarakat. Ia mendorong setiap gagasan yang bermanfaat agar tidak berhenti sebagai wacana, tetapi diwujudkan melalui aksi nyata.

“Saya ajak seluruh Kader Tim Penggerak PKK se-Bali untuk bergerak aktif, sehingga mampu memutar roda perekonomian di wilayahnya masing-masing, agar kita mampu menciptakan kesejahteraan bagi keluarga dan warga sekitarnya,” tegasnya.

Salah satu contoh yang disampaikan adalah membantu memasarkan hasil pertanian lokal. Kader PKK dapat membeli hasil panen petani dengan harga yang layak, kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat sekitar dengan harga yang sesuai. Cara ini diharapkan dapat mendukung petani sekaligus memudahkan warga memperoleh kebutuhan pangan tanpa harus berbelanja jauh dari tempat tinggal.

Libatkan UMKM dan Petani Lokal

Pasar rakyat “Berbelanja dan Berbagi” yang digelar sehari sebelum Rahina Tumpek Landep tersebut menghadirkan berbagai pelaku UMKM, mulai dari kuliner, kain tenun tradisional endek Bali, hingga produk pertanian berupa buah dan sayur yang didatangkan langsung oleh petani.

Karena melibatkan petani secara langsung, produk pertanian yang dijual dapat ditawarkan dengan harga lebih terjangkau karena tidak melalui tengkulak. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang promosi bagi UMKM dan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan dengan harga lebih murah.

Sekretaris I TP PKK Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, menyampaikan bahwa sebanyak 100 warga dari empat kecamatan di Kota Denpasar menjadi penerima bantuan dan bingkisan belanja. Mereka merupakan warga yang tercatat dalam kelompok desil 1 hingga desil 5.

Setiap paket belanja senilai Rp150 ribu yang dibeli oleh pengurus TP PKK se-Bali kemudian dibagikan kepada warga penerima. Selain itu, TP PKK Provinsi Bali juga memberikan bantuan berupa 20 kilogram beras, dua krat telur, dan satu liter minyak tanusan untuk masing-masing penerima.

Pasar rakyat ini juga disinergikan dengan berbagai layanan publik. Dinas Kesehatan menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis, Dinas Ketenagakerjaan menyiapkan informasi lowongan pekerjaan, sedangkan Dinas Pertanian menghadirkan layanan vaksinasi hewan peliharaan.

Selain itu, tersedia layanan dari DP3AP2KB, Dinas Pendidikan melalui area parenting, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta layanan SIM keliling. Pedagang canang juga mendapat kesempatan berjualan dengan dukungan subsidi dari Bank BPD.

Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga pukul 18.00 WITA ini memadukan kegiatan sosial dan penguatan ekonomi keluarga. Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, bersama jajaran turut hadir memberikan dukungan dengan berbelanja di pasar rakyat tersebut.

Ajak Masyarakat Lebih Bijak Bermedia Sosial

Dalam kesempatan tersebut, Ibu Putri Koster juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Ia meminta warga tidak mudah percaya atau terprovokasi oleh pemberitaan yang belum dipastikan kebenarannya.

Menurutnya, setiap informasi perlu dipilah dan diperiksa terlebih dahulu agar tidak memicu kesalahpahaman maupun perpecahan di tengah masyarakat.

“Informasi yang dilihat di media sosial harus dipilah dulu, jangan asal telan mentah-mentah dan percaya,” pesannya.

Melalui pasar rakyat “Berbelanja dan Berbagi”, TP PKK diharapkan tidak hanya menjalankan kegiatan sosial, tetapi juga mengambil peran dalam memperkuat ekonomi keluarga, mendukung produk lokal, serta membangun kepedulian dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Read More

Gubernur Koster: Kerja Sama Singapura-Bali Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat dan Pariwisata

 

DENPASAR,gianyardaily.com Gubernur Bali Wayan Koster berharap peresmian Singapore Chamber (SingCham) Bali Chapter menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan dunia usaha Singapura dan Bali. Kerja sama yang terbangun diharapkan tidak hanya membuka peluang investasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung keberlanjutan pariwisata Bali.

Harapan tersebut disampaikan Koster saat menghadiri peresmian SingCham Bali Chapter di Bali International Hospital, Sanur, Kamis (12/11/2026).

Dalam sambutannya, Koster mengapresiasi kehadiran wadah tersebut sebagai ruang untuk memperluas jejaring bisnis dan mendorong kolaborasi antara pelaku usaha Singapura dan Bali.

Ia mengingatkan bahwa pihak yang ingin membangun kerja sama bisnis dengan Bali perlu memahami karakter dan keunikan Pulau Dewata. Menurutnya, kekuatan budaya, adat istiadat, tradisi, dan kehidupan masyarakat merupakan daya tarik utama yang membedakan Bali dari destinasi lainnya.

“Yang lebih indah dari Bali banyak, tetapi budaya, tradisi, dan adat istiadat inilah yang menjadi magnet pariwisata Bali. Ini yang membedakan Bali dengan destinasi lainnya,” ujarnya.

Karena itu, Koster mengajak investor dan seluruh pelaku usaha yang beraktivitas di Bali untuk turut berkontribusi menjaga kelestarian daerah. Menurutnya, pembangunan dan investasi harus berjalan seiring dengan upaya merawat budaya, tradisi, lingkungan, serta kenyamanan masyarakat.

“Kita tidak hanya datang, tetapi juga harus ikut berkontribusi merawat Bali agar semua nyaman di Bali dan Bali tidak rusak,” tegasnya.

Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata Perlu Diperkuat

Koster juga menyoroti besarnya kontribusi Bali terhadap sektor pariwisata nasional. Pada 2025, Bali menerima sekitar 7,05 juta kunjungan wisatawan mancanegara dari total 15,39 juta kunjungan wisman secara nasional atau sekitar 45,8 persen. Kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata nasional disebut mencapai sekitar 55 persen.

Menurutnya, kontribusi tersebut perlu diimbangi dengan dukungan pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat. Bali tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan budaya dan keindahan alam, tetapi juga membutuhkan infrastruktur memadai agar mampu bersaing dengan destinasi pariwisata negara lain.

Pemerintah Provinsi Bali, lanjutnya, terus mendorong pembangunan secara menyeluruh, meliputi infrastruktur, kepastian pasokan pangan, ketersediaan air, serta ketahanan energi. Seluruh aspek tersebut menjadi bagian penting dalam menopang keberlanjutan pariwisata dan aktivitas ekonomi di Bali.

SingCham Dorong Peluang Investasi dan Kolaborasi

Sementara itu, Chairman of Singapore Chamber Indonesia, Shoeb Kagda, menyampaikan bahwa pembukaan SingCham Bali Chapter merupakan langkah penting untuk memperluas jejaring bisnis dan memperkuat kemitraan ekonomi Singapura-Indonesia, khususnya di Bali.

Melalui wadah tersebut, diharapkan terbuka lebih banyak peluang investasi, pertukaran pengetahuan, inovasi, dan kolaborasi antarpelaku usaha. Kerja sama yang terbangun juga diharapkan dapat mendukung potensi ekonomi Bali serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Ari Prasetio, memaparkan tiga area prioritas kerja sama Singapura-Bali.

Pertama, pengembangan integrated wellness destinations melalui fasilitas kesehatan dan resor wellness. Kedua, penguatan connectivity and market access melalui paket wisata kesehatan, peningkatan konektivitas penerbangan, serta akses digital. Ketiga, penguatan standards and sustainability melalui penerapan standar kualitas bersama dan investasi hijau.

Ari juga menekankan pentingnya konsep inclusive growth atau pertumbuhan ekonomi inklusif. Pengembangan industri wellness diharapkan turut melibatkan pengusaha lokal dan UMKM, petani herbal, perajin, serta tenaga profesional muda.

Keterlibatan tersebut dapat diwujudkan melalui pemanfaatan produk lokal, penyerapan tenaga kerja lokal, serta penghormatan terhadap budaya dan lembaga adat setempat.

Melalui peresmian SingCham Bali Chapter, kerja sama ekonomi dan investasi Singapura-Bali diharapkan semakin berkembang melalui kolaborasi konkret yang saling menguntungkan. Penguatan kemitraan ini juga diharapkan membuka peluang investasi baru, memperkuat sektor pariwisata dan wellness, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dengan tetap menjaga budaya, lingkungan, dan identitas Bali.

Read More

Anom Gumanti Ajak Stakeholder Pariwisata Siaga Hadapi Sampah Kiriman di Pantai Kuta

 

BADUNG,gianyardaily.com  Ancaman sampah kiriman yang kerap mewarnai kawasan pesisir Bali saat musim penghujan mulai menjadi perhatian. Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, meminta seluruh pihak meningkatkan kesiapan menghadapi potensi penumpukan sampah di Pantai Kuta yang diperkirakan meningkat mulai November 2026.

Menurutnya, perubahan musim yang diikuti pergerakan angin barat berpotensi membawa sampah kiriman dalam jumlah besar hingga ke pesisir. Karena itu, upaya menjaga kebersihan pantai perlu diperkuat melalui keterlibatan masyarakat dan seluruh stakeholder pariwisata.

Hal tersebut disampaikan Anom Gumanti ketika mengikuti Aksi Kerja Bakti Massal dan Pilah Sampah PDI Perjuangan di kawasan Tsunami Shelter Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Badung, Sabtu (14/11/2026).

Ia mengingatkan bahwa kondisi pantai yang saat ini masih relatif bersih tidak boleh membuat semua pihak mengurangi perhatian terhadap persoalan sampah. Terlebih, Pantai Kuta merupakan destinasi yang memiliki peran penting dalam mendukung sektor pariwisata Badung.

“Jadi, sudah sangat jelas, bahwa satu yang harus kita jaga adalah pesan peduli sampah dan selalu merawat pertiwi ini dengan baik,” ujarnya.

Anom Gumanti menilai, kebersihan kawasan pantai bukan hanya berkaitan dengan kenyamanan pengunjung, melainkan juga menyangkut keberlangsungan pariwisata Bali. Citra destinasi wisata di mata wisatawan domestik maupun mancanegara turut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang terjaga.

Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi berbagai pihak yang selama ini telah mengambil peran menjaga kebersihan Pantai Kuta. Mulai dari pedagang di kawasan pantai, pelaku usaha, hingga masyarakat yang secara rutin melakukan pembersihan secara gotong royong.

Ia berharap keterlibatan tersebut semakin meluas sehingga upaya menjaga kawasan pesisir tidak hanya bergantung pada petugas kebersihan.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap sampah yang tertimbun di dalam pasir. Menurutnya, pembersihan perlu dilakukan secara menyeluruh karena sampah kecil seperti puntung rokok dan plastik sering kali tidak terlihat dari permukaan.

“Merawat pertiwi itu enggak ada istilah mubazir,” tegasnya.

Anom Gumanti menambahkan, gerakan bersih pantai merupakan bagian dari Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 yang dilaksanakan PDI Perjuangan secara serentak di Indonesia. Mengangkat semangat “Merawat Pertiwi”, kegiatan tersebut juga dilaksanakan di enam kecamatan di Kabupaten Badung.

Pelaksanaan kegiatan secara serentak ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemecahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Ia menjelaskan, gerakan tersebut sejalan dengan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengenai pentingnya menjaga kelestarian bumi melalui tindakan nyata.

“Kita harus jaga pantai ini, kita harus bersihkan pantai ini untuk selalu menjadi the top destination di wilayah Badung yang kita cintai,” katanya.

Anom Gumanti berharap semangat gotong royong yang ditunjukkan dalam kegiatan tersebut dapat terus berlanjut dan menjadi budaya masyarakat. Sebab, menurutnya, menjaga kebersihan Pantai Kuta merupakan tanggung jawab bersama demi mempertahankan daya tarik pariwisata kawasan tersebut.

“Karena inilah satu-satunya aset kita yang memang perlu kita jaga demi kelangsungan pariwisata di Kuta,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut diikuti Jero Bandesa Adat Kuta bersama krama Desa Adat Kuta, karyawan hotel, pengemudi dokar, serta berbagai unsur masyarakat. Hadir pula Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Badung sekaligus Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Kuta, Nyoman Graha Wicaksana, bersama kader PDI Perjuangan dari tingkat kecamatan, kelurahan hingga banjar.

Read More

Sekda Bali Dorong Penguatan Pencegahan Korupsi, APIP Diminta Bertransformasi Jadi Pengawas Strategis

 

DENPASAR,gianyardaily.com Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mendorong seluruh pemerintah daerah di Bali memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan diharapkan tidak lagi berfokus pada pemenuhan administrasi, tetapi mampu mengidentifikasi risiko dan mencegah potensi penyimpangan sejak dini.

Hal tersebut disampaikan Dewa Made Indra saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (12/11/2026).

Dalam sambutannya, Dewa Made Indra mengapresiasi pendampingan dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, koordinasi tersebut penting untuk menyamakan komitmen seluruh pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Ia menegaskan, pencegahan harus menjadi perhatian bersama agar aparatur dan penyelenggara pemerintahan tidak terjerat persoalan hukum akibat penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, arahan dan rekomendasi dalam kegiatan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui langkah nyata di masing-masing daerah.

“Jangan ada yang sampai keluar jalur dan bermasalah secara hukum. Oleh karena itu, mari kita ikuti bersama kegiatan ini dengan baik. Tidak hanya pada pertemuan kali ini, tetapi juga melalui aksi nyata untuk melakukan pencegahan terhadap semua hal yang berpotensi menimbulkan tindakan melawan hukum,” tegasnya.

Kapabilitas APIP Perlu Ditingkatkan

Penguatan kapabilitas APIP menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat koordinasi tersebut. Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Provinsi Bali, Rustam, menjelaskan bahwa penilaian kapabilitas APIP kini lebih menekankan kualitas pelaksanaan pengawasan, kecukupan bukti, analisis akar permasalahan, serta efektivitas rekomendasi.

Perubahan model penilaian berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan APIP tidak lagi hanya diukur dari kelengkapan dokumen atau pencapaian level maturitas.

Menurut Rustam, Inspektorat Daerah perlu memperkuat lima elemen kapabilitas APIP, meningkatkan kompetensi auditor, serta menerapkan pengawasan berbasis risiko melalui penyusunan risk register dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Kualitas penugasan, pengendalian mutu, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan juga perlu ditingkatkan.

Ia turut menyoroti hasil evaluasi kapabilitas APIP se-Provinsi Bali tahun 2025 yang berada pada Level 2 atau Terstruktur. Capaian tersebut perlu menjadi momentum pembenahan, terlebih periode pembinaan hingga Desember 2026 harus dimanfaatkan sebagai persiapan menghadapi evaluasi kapabilitas APIP pada 2027.

Dengan penguatan tersebut, APIP diharapkan mampu bertransformasi dari pengawasan administratif menjadi pengawasan strategis berbasis risiko, termasuk memberikan peringatan dini dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.

APIP Jadi Garda Terdepan Pencegahan Korupsi

Sementara itu, Plt. Inspektur II Kementerian Dalam Negeri, Yudawan Roswinardo, menyampaikan bahwa APIP merupakan garda terdepan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.

Penguatan peran tersebut perlu didukung independensi kelembagaan, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran, peningkatan kompetensi auditor, serta penerapan pengawasan berbasis risiko dengan memprioritaskan area rawan korupsi.

Ia menambahkan, efektivitas pengawasan tidak cukup diukur dari jumlah pemeriksaan atau rekomendasi yang diterbitkan. Keberhasilan APIP juga tercermin dari kemampuannya mengidentifikasi akar permasalahan, memastikan tindak lanjut hasil pengawasan, memperbaiki kelemahan sistem pengendalian intern, dan mencegah penyimpangan berulang.

Untuk itu, sinergi antara KPK, Inspektorat Jenderal Kemendagri, BPKP, dan Inspektorat Daerah perlu terus diperkuat melalui koordinasi, pertukaran informasi, serta pendampingan sesuai kewenangan masing-masing.

KPK Soroti Tiga Area Rawan Korupsi

Dalam kesempatan yang sama, Kasatgas Korsup Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Ichsan Alhuda, menyoroti tiga area strategis yang memiliki kerawanan terhadap praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah, yakni perencanaan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, penganggaran belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.

Ia menegaskan, pencegahan korupsi pada ketiga area tersebut tidak cukup dilakukan melalui pemenuhan administrasi dan kelengkapan dokumen. Pengawasan perlu menggunakan pendekatan berbasis risiko dengan mengidentifikasi pola penyimpangan, anomali, indikasi konflik kepentingan, kelemahan pengendalian, hingga potensi kerugian keuangan daerah.

APIP atau Inspektorat Daerah memiliki peran untuk memastikan perencanaan dan penganggaran Pokir DPRD berjalan sesuai ketentuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat, serta bebas dari konflik kepentingan.

Pemberian hibah juga harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, memenuhi persyaratan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, proses pengadaan barang dan jasa perlu dilaksanakan secara kompetitif, efisien, serta bebas dari praktik pengaturan penyedia, kemahalan harga, suap, gratifikasi, maupun konflik kepentingan.

Nurul menambahkan, setiap indikasi penyimpangan harus segera ditindaklanjuti melalui reviu, audit, monitoring, evaluasi, maupun audit investigasi sesuai tingkat risikonya. Hasil pengawasan juga harus menghasilkan rekomendasi konkret yang dipantau tindak lanjutnya, termasuk melalui koreksi anggaran tahun 2026 dan 2027.

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah di Bali diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan sinergi antarlembaga, serta memastikan komitmen pencegahan korupsi diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keberhasilan pencegahan korupsi, sebagaimana ditekankan dalam forum tersebut, tidak semata-mata diukur dari capaian nilai Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), tetapi juga dari perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Read More

Putri Koster Ingin Tinggalkan Legacy Pelestarian Tenun Bali melalui Wastra Hitakara

 

KARANGASEM, gianyardaily.com Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Putri Suastini Koster, berkomitmen memperkuat pelestarian kain tenun tradisional Bali sekaligus meningkatkan kesejahteraan para perajin lokal. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan ruang lebih luas bagi desainer untuk mengembangkan kain tradisional menjadi produk fesyen yang memiliki nilai ekonomi.

Komitmen itu diwujudkan melalui Dekranasda Bali Fashion Road Show bertajuk “Wastra Hitakara Goes to Karangasem” yang berlangsung di Gedung Kesenian, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karangasem, Amlapura, Rabu (11/11/2026).

Dalam sambutannya, Putri Koster mengatakan Dekranasda Bali memiliki tiga agenda utama peragaan busana untuk memperkenalkan kain tenun tradisional sekaligus mengangkat potensi desainer lokal.

“Kami ingin punya legacy untuk mengangkat para desainer lokal. Melalui kegiatan ini, kami ingin kain tenun tradisional semakin dikenal, digunakan, dan memberikan manfaat nyata bagi para penenun,” ujarnya.

Tiga agenda tersebut meliputi Dekranasda Bali Fashion Day, Dekranasda Bali Fashion Week, serta peragaan busana yang sebelumnya direncanakan berlangsung di Rusia.

Dekranasda Bali Fashion Day melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan antara OPD dan pelaku UMKM sekaligus mendorong kecintaan terhadap kain tenun tradisional.

Sementara itu, Dekranasda Bali Fashion Week direncanakan berlangsung selama satu minggu pada penghujung tahun dengan melibatkan desainer papan atas Bali, desainer yang sedang berkembang, serta berbagai organisasi lainnya.

Adapun agenda peragaan busana di Rusia belum dapat dilaksanakan akibat situasi politik. Sebagai alternatif, kegiatan tersebut dialihkan menjadi fashion road show ke kabupaten/kota di Bali.

Jaga Identitas dan Keberlangsungan Penenun Bali

Putri Koster menilai keterlibatan desainer memiliki peran penting dalam memperluas penggunaan kain tenun tradisional. Melalui kreativitas dan idealisme desainer, kain lokal dapat diolah menjadi produk fesyen yang memiliki nilai tambah dan daya tarik lebih luas.

Peningkatan penggunaan kain tenun diharapkan berdampak langsung terhadap permintaan produk perajin sehingga aktivitas menenun tetap berkelanjutan.

Namun, ia mengingatkan bahwa pelestarian kain tradisional juga menghadapi tantangan terkait asal-usul dan identitas produk. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan penelitian yang dipaparkannya, sekitar 87 persen kain yang beredar justru ditenun di luar Bali.

“Ini bukan soal fanatisme, tetapi bagaimana kita menjaga para penenun kita. Jangan mengatakan endek Bali jika tidak ditenun di Bali,” tegasnya.

Menurutnya, pelestarian wastra tidak cukup hanya melalui promosi motif dan produk. Asal-usul kain, keberadaan perajin, serta keberlanjutan proses produksinya juga harus dijaga.

Karangasem sendiri memiliki potensi besar dalam pengembangan kain tenun tradisional. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan Bali adalah kain Gringsing dari Desa Tenganan Pegringsingan, yang dikenal sebagai kain tenun ikat ganda atau double ikat.

Selain melibatkan penenun dan desainer, Putri Koster juga ingin memberikan ruang kepada generasi muda Bali untuk berpartisipasi dalam pengembangan industri fesyen berbasis wastra lokal. Anak-anak muda berbakat dapat dilibatkan sebagai model untuk memperkenalkan karya desainer dan produk kerajinan daerah.

Dengan demikian, pengembangan kain tenun tradisional diharapkan mampu menggerakkan ekosistem ekonomi kreatif yang lebih luas, mulai dari perajin, desainer, model, hingga pelaku usaha.

Ia berharap kegiatan fashion road show dapat terus dilaksanakan di berbagai kabupaten/kota sehingga penggunaan dan kecintaan masyarakat terhadap kain tenun tradisional Bali semakin meningkat.

“Mari terus bersinergi bersama untuk tetap melestarikan kain tenun tradisional kita,” ajaknya.

Karangasem Dorong Kerajinan Lokal Naik Kelas

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Karangasem, Ny. Mas Parwata, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Wastra Hitakara di Karangasem. Menurutnya, kesempatan menjadi tuan rumah merupakan momentum strategis untuk memperkenalkan potensi kerajinan dan industri kreatif daerah.

Ia menegaskan bahwa kerajinan tradisional tidak hanya menjadi warisan budaya yang perlu dijaga, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi produk fesyen bernilai tinggi.

Karangasem memiliki kekayaan kain tenun dengan karakteristik khas yang perlu diperkenalkan lebih luas. Untuk itu, para perajin didorong terus meningkatkan kualitas produk, mengembangkan inovasi, serta membangun kolaborasi dengan desainer dan dunia usaha agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Ny. Mas Parwata berharap Wastra Hitakara tidak hanya menjadi ajang pameran dan peragaan busana, tetapi juga menghasilkan dampak nyata bagi promosi produk lokal dan peningkatan kesejahteraan perajin.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah desainer Bali turut menampilkan karya busana berbahan wastra melalui parade di atas catwalk. Para desainer yang berpartisipasi yakni Adi Taksu melalui Taksu Design, Turah Mayun melalui koleksi busana adat pengantin, Dayu Karang melalui Body & Mind, Krisna Gani melalui Mahakara, Gus Arka melalui Mimba Bali, Dayu Dian melalui Deluxe Design, serta Angga Sari melalui Wastra Bali.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata. Melalui Wastra Hitakara, pelestarian kain tenun tradisional diharapkan semakin terarah, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi para perajin dan pelaku industri kreatif di Bali.

Read More

Gubernur Wayan Koster Hadiri Pernikahan Putra Wakil Bupati Buleleng di Tejakula

 

BULELENG, gianyardaily.com Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri acara pernikahan Gede Pandya Wicaksana Gara, putra Wakil Bupati Buleleng, yang berlangsung di Jalan Pantai Buitan, Banjar Sukadarma, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Rabu (11/11/2026).

Kehadiran Gubernur Koster dalam acara tersebut menjadi bentuk perhatian dan kebersamaan dengan keluarga Wakil Bupati Buleleng dalam momen bahagia tersebut.

Acara pernikahan berlangsung di kawasan Pantai Buitan, Tejakula, dengan dihadiri keluarga, kerabat, serta undangan.

Kehadiran Gubernur Bali di tengah keluarga besar tersebut turut menambah suasana kehangatan dalam rangkaian acara pernikahan.

Read More

DPRD Badung Soroti Kinerja Perumda Pasar, Minta Transparansi dan Pembenahan Pengelolaan

 

BADUNG, gianyardaily.com Komisi III DPRD Kabupaten Badung menyoroti kinerja Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana, khususnya terkait transparansi pengelolaan keuangan, kondisi pasar, hingga pencapaian target keuntungan perusahaan.

Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPRD Badung yang dipimpin Ketua Komisi III I Made Ponda Wirawan di Ruang Gosana II Lantai 2 Gedung DPRD Kabupaten Badung, Kamis (5/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Komisi III meminta Direksi Perumda memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi keuangan perusahaan, kinerja masing-masing pasar, pengelolaan kepegawaian, serta realisasi target laba. DPRD juga mempertanyakan perkembangan kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Food Station Jakarta dan kebutuhan anggaran penyehatan perusahaan pada tahun 2027.

Sejumlah penggunaan anggaran turut menjadi perhatian, termasuk biaya penyusunan master plan digitalisasi pasar yang mencapai sekitar Rp100 juta. Komisi III meminta agar setiap penggunaan anggaran memiliki perencanaan yang jelas dan selaras dengan target dalam rencana bisnis perusahaan.

Selain persoalan keuangan, kondisi infrastruktur pasar juga menjadi sorotan. Salah satunya Pasar Kuta yang masih mengalami kebocoran, becek, dan kondisi lingkungan yang dinilai kurang tertata. DPRD menilai pembenahan pasar tersebut perlu menjadi prioritas mengingat lokasinya berada di kawasan pariwisata internasional.

Komisi III juga meminta pemetaan pasar yang mengalami keuntungan maupun kerugian, termasuk langkah konkret untuk memperbaiki pengelolaannya. Terhadap pasar yang terus mengalami kerugian, seperti Pasar Tenten, muncul usulan agar pengelolaannya dipertimbangkan untuk diserahkan kepada desa adat setempat.

Pada aspek kepegawaian, DPRD menyoroti kesesuaian penggajian pegawai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) serta pembatasan jumlah karyawan maksimal 150 orang berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Evaluasi kinerja pegawai dinilai perlu dilakukan dengan mempertimbangkan produktivitas dan kebutuhan operasional perusahaan.

Tidak hanya itu, Komisi III turut meminta keterbukaan mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun sebelumnya, perkembangan penagihan piutang, keseimbangan utang perusahaan, serta biaya perbaikan pasar yang telah direalisasikan.

Melalui rapat kerja ini, DPRD Kabupaten Badung menekankan pentingnya pembenahan tata kelola Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana agar berjalan lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Direksi diharapkan mampu menghadirkan langkah strategis dan terukur untuk menyehatkan perusahaan, meningkatkan keuntungan, serta mengoptimalkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung.

Upaya pembenahan tersebut juga diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan pasar tradisional sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pedagang maupun masyarakat.

Read More

Gubernur Koster dan Dubes Thailand Bahas Penguatan Pariwisata hingga Kerja Sama Pengolahan Sampah

 

DENPASAR,gianyardaily.com Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Kerajaan Thailand untuk Republik Indonesia, H.E. Mr. Prapan Disyatat, di Jayasabha, Denpasar, Selasa (10/11/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah peluang kerja sama strategis antara Bali dan Thailand, mulai dari sektor pariwisata, pengolahan sampah, hingga pengembangan layanan kesehatan.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, diawali dengan menikmati suguhan kopi tanpa gula yang dicampur Arak Bali. Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak membahas potensi kolaborasi yang dapat memberikan manfaat bagi Bali maupun Thailand.

Dubes Thailand, Prapan Disyatat, menyampaikan bahwa salah satu fokus pembahasan adalah peningkatan konektivitas pariwisata melalui penerbangan langsung dari Denpasar ke Thailand maupun sebaliknya. Menurutnya, konektivitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan mobilitas wisatawan kedua negara.

Ia menyebutkan, lebih dari 40 ribu warga Thailand telah berkunjung ke Indonesia sepanjang 2025. Dengan adanya penerbangan langsung, jumlah kunjungan wisatawan Thailand ke Bali diharapkan terus meningkat.

Selain pariwisata, Thailand juga menjajaki peluang kerja sama dalam pengelolaan sampah. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam menghadapi persoalan sampah yang menjadi tantangan di berbagai wilayah.

Peluang kerja sama lainnya turut dibahas melalui kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur yang berfokus pada sektor kesehatan dan layanan medis. Salah satu potensi yang dijajaki adalah pengembangan pelayanan operasi plastik.

Dalam pertemuan tersebut, Prapan Disyatat juga menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan Gubernur Wayan Koster dalam mendorong kemajuan Bali. Ia turut memuji suasana Pulau Dewata yang dinilai tenang serta kualitas udaranya yang baik.

Ia menceritakan pengalaman seorang temannya yang memilih Bali sebagai tempat beristirahat karena suasana dan kualitas udara yang mendukung pemulihan kondisi tubuh.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi atas terjalinnya konektivitas penerbangan langsung antara Bali dan Thailand. Menurutnya, kemudahan akses transportasi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) berkualitas ke Bali.

Koster menegaskan, Pemerintah Provinsi Bali saat ini terus menata sektor pariwisata menuju pariwisata berkualitas atau quality tourism. Upaya tersebut dilakukan melalui penegakan aturan secara tegas, termasuk tindakan deportasi terhadap wisatawan asing yang terbukti melakukan pelanggaran serta proses hukum bagi mereka yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, wisatawan asal Thailand yang berkunjung ke Bali selama ini dinilai tidak menimbulkan persoalan. Berdasarkan data hingga Oktober 2026, tercatat sekitar 32 ribu wisatawan Thailand telah berkunjung ke Bali. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat hingga mencapai sekitar 38 ribu kunjungan sampai akhir tahun 2026.

Terkait peluang kerja sama pengolahan sampah, Koster menjelaskan bahwa Bali saat ini tengah membangun fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Proyek yang dikerjakan Danantara Indonesia bersama PT Weiming dari China tersebut telah dimulai sejak Juli 2026.

Fasilitas PSEL itu nantinya diproyeksikan mampu mengolah sampah hingga 1.500 ton per hari. Kehadiran fasilitas ini menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Provinsi Bali dalam menangani persoalan sampah melalui pemanfaatan teknologi.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat hubungan kerja sama antara Bali dan Thailand, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di bidang pariwisata, lingkungan, dan kesehatan.

Read More

Badung Masih Kekurangan 6.000 Pegawai, DPRD Dorong Solusi Bersama Pemerintah Pusat

BADUNG,gianyardaily.com Kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung masih belum terpenuhi. Dari jumlah ideal sekitar 22.000 pegawai, saat ini baru tersedia sekitar 16.000 orang. Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi I DPRD Badung dalam pembahasan evaluasi program pemerintah daerah dan persiapan kegiatan tahun 2027.

Persoalan itu dibahas dalam rapat kerja Komisi I DPRD Badung bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Gosana Lantai 2, Gedung DPRD Badung, Rabu (11/11/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, dengan melibatkan sejumlah anggota dewan serta jajaran perangkat daerah terkait.

Lanang Umbara mengungkapkan, kekurangan sekitar 6.000 pegawai tersebut berdampak pada berbagai sektor pelayanan masyarakat. Kebutuhan tenaga kerja tidak hanya menyangkut tenaga pendidik, tetapi juga staf administrasi sekolah, tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, hingga personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta pemadam kebakaran.

Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat, terutama menyangkut kebijakan dan kewenangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pegawai.

Komisi I pun meminta instansi kepegawaian Pemkab Badung segera melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi. DPRD Badung menyatakan siap ikut mendampingi apabila diperlukan guna memperjuangkan kebijakan yang dapat mengakomodasi kebutuhan daerah.

Selain itu, Lanang Umbara menyampaikan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya siap membahas kemungkinan skema pembiayaan apabila diberikan kewenangan untuk mengangkat pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.

Soroti Kendaraan Operasional Satpol PP

Dalam rapat tersebut, Komisi I juga menyoroti belum terealisasinya pengadaan kendaraan operasional Satpol PP Badung. Padahal, kebutuhan pengadaan kendaraan tersebut telah diajukan sejak 2023.

Lanang Umbara menilai kondisi kendaraan operasional yang mengalami kerusakan perlu segera mendapat perhatian. Ia meminta agar penyebab keterlambatan pengadaan ditelusuri, termasuk kemungkinan adanya kendala dalam penganggaran maupun penentuan prioritas belanja daerah.

Hasil evaluasi terhadap kebutuhan sarana operasional tersebut nantinya akan menjadi bahan rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah.

Tunggakan Pajak Hotel dan Restoran Capai Rp800 Miliar

Isu lain yang turut menjadi perhatian Komisi I adalah piutang pajak hotel dan restoran (PHR) di Kabupaten Badung yang nilainya disebut telah melampaui Rp800 miliar.

Lanang Umbara menegaskan bahwa pajak yang dipungut dari transaksi wisatawan melalui hotel dan restoran merupakan hak pemerintah daerah dan masyarakat Badung. Karena itu, para pelaku usaha diharapkan memenuhi kewajiban penyetoran pajak sesuai ketentuan.

Ia mengingatkan bahwa pajak tersebut merupakan kontribusi yang dibayarkan wisatawan melalui transaksi usaha dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan serta pelayanan publik.

Komisi I berharap persoalan tunggakan pajak mendapat perhatian serius dan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.

Melalui rapat kerja tersebut, DPRD Badung mendorong agar berbagai persoalan yang ditemukan tidak berhenti pada evaluasi, tetapi ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Pemenuhan kebutuhan pegawai, perbaikan sarana operasional, dan optimalisasi penerimaan pajak diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Badung pada 2027.

Read More

Hari Pahlawan ke-81, Koster Ajak Masyarakat Warisi Semangat Pahlawan untuk Sukseskan Pembangunan Bali

DENPASAR , gianyardaily.com Gubernur Bali Wayan Koster mengajak seluruh masyarakat untuk mewarisi semangat dan nilai-nilai perjuangan para pahlawan dalam membangun Bali serta menyukseskan berbagai program prioritas pemerintah. Ajakan tersebut disampaikan saat memimpin Apel Peringatan Hari Pahlawan ke-81 Tahun 2026 di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar, Selasa (10/11/2026).

Upacara peringatan tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, aparatur sipil negara (ASN), serta pelajar. Gubernur Koster bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga dan meneruskan semangat kepahlawanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam wawancara dengan awak media, Koster mengatakan semangat para pahlawan perlu diwujudkan melalui komitmen bersama dalam melaksanakan pembangunan, khususnya berbagai program prioritas yang tertuang dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Ia juga mengingatkan pentingnya memelihara persatuan, kesatuan, kerukunan, kebersamaan, dan gotong royong sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Khusus di Bali, nilai-nilai tersebut diharapkan mampu memperkuat alam, manusia, dan kebudayaan Bali dalam menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Koster turut menekankan peran generasi muda dalam mewarisi semangat perjuangan para pahlawan. Menurutnya, generasi muda harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin masa depan, baik di daerah maupun di tingkat bangsa dan negara.

Ia berpesan agar generasi muda memiliki komitmen dan konsistensi dalam merawat serta memajukan adat istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga identitas dan kekuatan Bali dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan pada masa mendatang.

Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dalam amanatnya yang dibacakan Gubernur Koster menyampaikan bahwa para pahlawan telah mewariskan teladan tentang keberanian, pengabdian, persatuan, serta kesediaan mendahulukan kepentingan bangsa.

Menurutnya, meskipun tantangan zaman telah berubah, nilai-nilai perjuangan tetap relevan dan perlu diwujudkan melalui berbagai bentuk pengabdian masa kini.

“Tantangan yang kita hadapi memang telah berubah, demikian pula bentuk pengabdian yang dibutuhkan bangsa. Kini, perjuangan menemukan wujudnya melalui kerja yang sungguh-sungguh, pembangunan yang berkelanjutan, pendidikan, pelayanan kepada masyarakat, serta upaya menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat bagi seluruh rakyat,” demikian amanat Mensos.

Pada momentum Hari Pahlawan 2026, masyarakat juga diajak meneladani perjuangan para pahlawan dengan bekerja sungguh-sungguh, saling membantu, serta tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan.

Mensos menegaskan bahwa kepahlawanan dapat diwujudkan melalui kesediaan memberikan manfaat dan mengambil bagian dalam kebaikan bersama. Perjuangan masa kini, lanjutnya, dilakukan dengan membangun manusia, memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan, dan menumbuhkan kesetiakawanan sosial.

Lepas Pasukan Napak Tilas I Gusti Ngurah Rai

Apel Peringatan Hari Pahlawan ke-81 juga dirangkaikan dengan pelepasan Pasukan Napak Tilas I Gusti Ngurah Rai. Pasukan tersebut membawa pataka, panji-panji, serta surat sakti Pahlawan Nasional Brigjen (Anumerta) I Gusti Ngurah Rai untuk memulai perjalanan melintasi sembilan kabupaten/kota di Bali.

Perjalanan napak tilas ini menjadi salah satu upaya mengenang dan meneladani perjuangan I Gusti Ngurah Rai beserta pasukannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pasukan dijadwalkan tiba di Kabupaten Tabanan pada 20 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana.

Melalui peringatan Hari Pahlawan dan kegiatan napak tilas tersebut, semangat perjuangan diharapkan terus hidup dalam diri masyarakat, terutama generasi muda, untuk menjaga persatuan, merawat warisan budaya, dan berkontribusi bagi pembangunan Bali serta Indonesia.

Read More

Gubernur Koster Dorong Pemanfaatan Dashboard ARISE untuk Perkuat Ketahanan Fiskal Bali Hadapi Risiko Bencana

 

DENPASAR,gianyardaily.com Gubernur Bali Wayan Koster mendorong pemanfaatan Dashboard ARISE (Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience) sebagai instrumen berbasis data untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi risiko bencana.

Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Capacity Building ARISE Dashboard: Strengthening Regional Fiscal Resilience to Disaster Risks di Aula Gedung Keuangan Negara, Denpasar, Selasa (10/11/2026).

Gubernur Koster menegaskan, implementasi ARISE di Bali harus ditindaklanjuti secara konkret, tidak hanya sebatas serah terima sistem. Sebelumnya, sistem tersebut secara resmi diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Bali pada 6 Oktober 2026.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi analisis berbasis data perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemutakhiran data secara berkala, serta konsistensi penggunaan dashboard oleh perangkat daerah.

Ia menilai Bali membutuhkan ketahanan fiskal yang kuat mengingat posisinya sebagai destinasi pariwisata dunia sekaligus daerah yang memiliki potensi risiko bencana alam. Karena itu, kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur dan penanganan darurat, tetapi juga harus didukung perencanaan keuangan yang matang.

Melalui Dashboard ARISE, perangkat daerah diharapkan mampu memetakan dan mengukur potensi dampak ekonomi serta beban fiskal akibat bencana. Hasil analisis tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah melalui APBD.

Koster juga menekankan bahwa penguatan ketahanan fiskal sejalan dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 sebagaimana tertuang dalam Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023, serta visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Upaya tersebut sekaligus menjadi implementasi nilai-nilai Sad Kerthi, khususnya Jana Kerthi, Atma Kerthi, dan Jagat Kerthi melalui perencanaan anggaran yang adaptif, perlindungan keselamatan manusia, serta keberlanjutan lingkungan dan pelayanan publik.

Dalam kesempatan itu, Koster secara khusus meminta jajaran Bappeda, BPKAD, dan BPBD Provinsi Bali mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan serius. Mulai dari pemahaman risiko fiskal, praktik penggunaan sistem, hingga simulasi dan studi kasus.

Ia berharap instrumen ARISE dapat dipahami dan dikuasai sehingga benar-benar terintegrasi dalam dokumen perencanaan strategis masing-masing perangkat daerah.

Bali Jadi Pelopor Implementasi ARISE di Indonesia

Sementara itu, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, Adriyanto, menyampaikan bahwa Bali memiliki posisi strategis dalam pengembangan ARISE di Indonesia.

Menurutnya, komitmen Pemerintah

Read More

Anom Gumanti Motivasi Dua Sanggar Seni Kuta Jelang Tampil di Puspem Badung

 

BADUNG, gianyardaily.com Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, memberikan motivasi kepada peserta Sanggar Seni Saraswati Kuta dan Sanggar Sadha Waringin Br. Pande Mas Kuta yang tengah mempersiapkan diri mengikuti Lomba Baleganjur di Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung.

Dukungan tersebut disampaikan Anom Gumanti saat menghadiri latihan bersama kedua sanggar seni di SMP Negeri 1 Kuta, Selasa (10/11/2026) malam.

Dalam kesempatan itu, Anom Gumanti mengapresiasi semangat para peserta yang terus berlatih untuk mempersiapkan penampilan terbaik. Ia berharap seluruh peserta tetap tekun menjalani proses latihan dan memiliki keberanian untuk menunjukkan kemampuan di hadapan publik.

Menurutnya, kegiatan seni tidak semata-mata berorientasi pada perlombaan dan kemenangan. Lebih dari itu, seni menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas, membangun kebersamaan, sekaligus menjaga dan melestarikan warisan budaya Bali.

Ia juga berpesan agar para peserta menikmati setiap proses latihan, tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan, serta terus mengembangkan kemampuan dalam berkesenian.

Melalui dukungan tersebut, Anom Gumanti berharap semangat generasi muda dalam berkesenian terus tumbuh dan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan seni dan budaya Bali.

Read More

Bus Listrik Trans Sarbagita Gratis Setahun, Gubernur Koster Ajak Masyarakat Beralih ke Transportasi Publik

 

DENPASAR,gianyardaily.com Pemerintah Provinsi Bali mulai mengoperasikan 11 unit bus listrik Trans Sarbagita sebagai upaya mendorong penggunaan transportasi publik yang ramah lingkungan sekaligus mengurangi kemacetan di Bali. Menariknya, Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan layanan bus listrik tersebut gratis bagi masyarakat selama satu tahun, dengan seluruh biaya operasional ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali.

Peluncuran dan uji coba operasional bus listrik ini berlangsung di kawasan Parkir Utara GOR Ngurah Rai, Denpasar, Senin (9/11/2026). Peluncuran ditandai dengan prosesi pemecahan kendi dan pengibaran bendera oleh Gubernur Koster.

Dalam kesempatan tersebut, Koster memperkenalkan tagline layanan bus listrik Trans Sarbagita, yakni “Nol Emisi, Nol Suara, Nol Rupiah”.

“Nol Emisi, tidak ada polusi udara. Nol Suara, tidak ada suara atau tidak bising. Nol Rupiah, tidak bayar, gratis untuk penumpang selama satu tahun mulai hari ini,” tegas Koster setelah menjajal bus listrik dengan rute GOR Ngurah Rai menuju Kampus Unud Sudirman.

Menurut Koster, kebijakan menggratiskan layanan selama satu tahun merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun kebiasaan baru masyarakat agar mulai beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Seluruh biaya operasional layanan gratis tersebut akan ditanggung melalui APBD Provinsi Bali sehingga masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas transportasi publik tanpa dipungut biaya perjalanan.

“Naik turun bus tidak perlu buka dompet. Alam menjadi bersih, masyarakat menjadi sehat. Ini juga bagian dari edukasi agar masyarakat mulai beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum,” ujarnya.

Koster menilai perubahan pola transportasi menjadi kebutuhan penting bagi Bali. Keterbatasan ruang jalan serta tingginya penggunaan kendaraan pribadi menjadi tantangan dalam menjaga kelancaran mobilitas masyarakat.

Ia mencontohkan negara seperti Jepang dan Korea Selatan yang masyarakatnya telah terbiasa menggunakan transportasi publik dalam aktivitas sehari-hari.

“Kita menuju negara yang modern. Di Jepang dan Korea, masyarakatnya banyak menggunakan transportasi publik. Mudah-mudahan masyarakat Bali semakin tertarik. Mau tidak mau, kita harus beralih ke transportasi publik karena ruang jalan terbatas,” katanya.

Gubernur juga membuka peluang penambahan armada apabila kebutuhan dan tingkat penggunaan bus listrik terus meningkat. Evaluasi selama masa uji coba akan menjadi salah satu dasar untuk menentukan pengembangan layanan berikutnya.

“Kalau kebutuhan meningkat, akan kita buatkan skema lagi untuk menambah armada,” tegasnya.

11 Armada Layani Rute Denpasar hingga GWK

Sebanyak 11 unit bus listrik disiapkan untuk melayani rute GOR Ngurah Rai–Denpasar–Garuda Wisnu Kencana (GWK). Dari jumlah tersebut, 10 unit akan beroperasi setiap hari, sementara satu unit lainnya disiapkan sebagai armada cadangan.

Layanan ini menggunakan jalur dasar Trans Sarbagita Koridor 1 dengan sejumlah penyesuaian di kawasan Renon dan pusat Kota Denpasar.

Untuk perjalanan dari GOR Ngurah Rai menuju GWK, bus melintasi Jalan Melati, Jalan Hayam Wuruk, Bundaran Renon, Jalan Raya Puputan

Read More

Anom Gumanti Motivasi Janger Lansia Kelurahan Kuta, Dorong Tetap Aktif dan Berkarya

 

BADUNG,gianyardaily.com Semangat berkesenian dan berkarya tidak mengenal batas usia. Hal tersebut terlihat dari antusiasme para lanjut usia (lansia) di Kelurahan Kuta yang tengah mempersiapkan penampilan Tari Janger untuk memeriahkan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) tingkat Kabupaten Badung.

Dukungan dan motivasi diberikan Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, saat menghadiri persiapan lomba dan pementasan Janger Lansia di Wantilan Pura Puseh Desa Adat Kuta, Minggu (8/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Anom Gumanti menyampaikan apresiasi atas semangat para lansia yang tetap aktif dalam kegiatan seni dan budaya. Menurutnya, keterlibatan lansia dalam kegiatan seperti ini menjadi salah satu upaya untuk menjaga semangat, kebersamaan, serta produktivitas di usia senja.

Ia juga memberikan sejumlah masukan kepada para peserta terkait gerakan tangan dan ekspresi wajah saat menari. Para lansia diingatkan agar tidak terlalu tegang, lebih banyak tersenyum, serta menikmati setiap penampilan yang dibawakan.

Selain memberikan motivasi, Anom Gumanti turut mengingatkan para peserta untuk menjaga kesehatan dan mencukupi waktu istirahat menjelang perlombaan agar dapat tampil dengan baik.

Ia berharap kegiatan sosial, seni, dan rekreasi bagi lansia di Kelurahan Kuta dapat terus diaktifkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, para lansia memiliki ruang untuk tetap berinteraksi, menyalurkan kreativitas, serta menjalani masa tua dengan sehat dan bahagia.

Melalui kegiatan ini, semangat para lansia dalam melestarikan seni dan budaya Bali diharapkan terus tumbuh sekaligus menjadi inspirasi bahwa usia bukanlah penghalang untuk tetap aktif dan berkarya.

Read More

“From Zero to Hero”, Wagub Giri Prasta Dorong Atlet Yongmoodo Bali Berprestasi hingga Tingkat Internasional

 

Denpasar, gianyardaily.com  Wakil Gubernur Bali yang juga Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bali, I Nyoman Giri Prasta, mendorong atlet Yongmoodo Bali untuk terus meningkatkan disiplin, semangat, dan prestasi hingga mampu bersaing di tingkat internasional.

Semangat tersebut disampaikan Giri Prasta saat menghadiri penutupan Kejuaraan Yongmoodo KONI Cup 2026 di GOR Universitas Hindu Indonesia (UNHI), Denpasar, Minggu (8/11).

Mengusung prinsip “From Zero to Hero”, Giri Prasta menyebut perkembangan Yongmoodo di Bali membutuhkan proses pembinaan yang konsisten, semangat atlet, serta dukungan dari pemerintah dan pihak swasta.

“Berawal dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar. Ini sangat tergantung pada disiplin dan semangat para atlet serta dukungan pemerintah dan swasta,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi KONI Denpasar dan seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan kejuaraan tersebut. Menurutnya, kompetisi seperti KONI Cup menjadi ruang penting untuk mengembangkan kemampuan sekaligus melahirkan atlet potensial.

Giri Prasta turut menyampaikan kebanggaannya atas capaian atlet Yongmoodo Bali yang telah menorehkan prestasi di Kejuaraan Nasional (Kejurnas). Ia berharap Yongmoodo terus berkembang bersama cabang olahraga lainnya dan mampu mengharumkan nama Bali di tingkat nasional hingga internasional.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali bersama KONI Bali berkomitmen mendukung pembinaan olahraga secara berkelanjutan. Dukungan tersebut tidak hanya menyangkut penyelenggaraan kompetisi, tetapi juga perhatian terhadap masa depan atlet berprestasi, termasuk kesempatan melanjutkan pendidikan dan memperoleh pekerjaan.

Sebagai bentuk apresiasi, Giri Prasta secara spontan memberikan hadiah uang tunai masing-masing Rp3 juta kepada atlet Yongmoodo Bali yang berhasil meraih prestasi di Kejurnas. Sementara itu, KONI Bali turut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta untuk mendukung penyelenggaraan Kejuaraan Yongmoodo KONI Cup 2026.

Ketua Panitia Kejuaraan Yongmoodo KONI Cup 2026 Denpasar, Anak Agung Ngurah Juli Wardana Putra, menyampaikan bahwa kejuaraan yang berlangsung selama dua hari, 7–8 November 2026, tersebut diikuti 150 atlet dari 13 kontingen.

Para peserta berkompetisi dalam sejumlah kategori, yakni pemula, kadet, junior, dan senior.

Dalam hasil akhir kejuaraan, Kontingen Denpasar A berhasil keluar sebagai juara umum I dengan raihan 9 medali emas, 9 perak, dan 2 perunggu.

Posisi juara umum II diraih GAS A dengan 5 emas, 3 perak, dan 6 perunggu. Sementara itu, Gintara A menempati posisi juara umum III dengan perolehan 4 emas, 4 perak, dan 7 perunggu.

Kejuaraan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan atlet Yongmoodo di Bali sekaligus membuka peluang lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di panggung internasional.

Read More

Sabda Culture Festival 2026 Resmi Digelar, Anom Gumanti Dorong Anak Muda Terus Berkarya

 

BADUNG,gianyardaily.com Kreativitas generasi muda dalam menjaga dan melestarikan budaya Bali mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti. Ia mengapresiasi penyelenggaraan Sabda Culture Festival 2026 yang digelar generasi muda Desa Adat Kelan dengan mengusung tema “Reka Rupa Adigana”.

Apresiasi tersebut disampaikan Anom Gumanti saat menghadiri pembukaan Sabda Culture Festival 2026 di Wantilan Desa Adat Kelan, Sabtu (7/11/2026).

Menurut Anom Gumanti, kegiatan yang melibatkan generasi muda seperti ini menjadi salah satu ruang penting untuk mengembangkan kreativitas sekaligus menjaga keberlangsungan seni, adat, dan budaya Bali di tengah perkembangan zaman.

Ia menilai generasi muda perlu diberikan kesempatan untuk terus berkarya dan berinovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang menjadi akar kehidupan masyarakat Bali.

Sabda Culture Festival 2026 diselenggarakan oleh Sekaa Teruna Satria Budi Yowana (STSBY) dan berlangsung selama dua hari, 7–8 November 2026.

Berbagai kegiatan bernuansa seni dan tradisi turut memeriahkan festival tersebut. Mulai dari lomba jajan manis, mekendang tunggal, cane atau gebogan bunga, hingga ngelawar. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Sekaa Teruna Satria Buana ke-40.

Anom Gumanti berharap festival budaya tersebut dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain menjadi wadah kreativitas, kegiatan ini diharapkan mampu mempererat kebersamaan serta menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap adat dan tradisi Bali.

Melalui keterlibatan aktif generasi muda, pelestarian budaya diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi terdahulu, tetapi juga menjadi bagian dari semangat anak muda dalam menjaga warisan budaya Bali agar tetap hidup dan berkembang di masa mendatang.

Read More

Bunda PAUD Bali Putri Koster Dorong Profesionalisme dan Kesejahteraan Guru TK

 

DENPASAR,gianyardaily.com Bunda PAUD Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, mendorong penguatan profesionalisme serta peningkatan perhatian terhadap kesejahteraan guru Taman Kanak-Kanak (TK). Menurutnya, guru TK memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam membentuk karakter dan kualitas generasi penerus bangsa sejak usia dini.

Hal tersebut disampaikan Putri Koster saat menghadiri Konferensi Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI)-PGRI Provinsi Bali di Aula BKPSDM, Gedung Timur, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11/2026).

Konferensi tersebut diikuti anggota IGTKI-PGRI dari sembilan kabupaten/kota se-Bali. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, menyatukan visi, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas pendidikan anak usia dini.

Dalam sambutannya, Putri Koster menegaskan bahwa IGTKI sebagai wadah berhimpunnya para guru TK memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas, profesionalisme, serta eksistensi para pendidik.

Ia mengingatkan bahwa tugas guru TK bukanlah pekerjaan yang mudah. Selain memberikan pendidikan, para guru juga harus memiliki kesabaran dan ketulusan dalam mengasuh serta mendampingi tumbuh kembang anak pada masa keemasannya.

Karena itu, menurutnya, peningkatan kesejahteraan guru TK harus menjadi perhatian bersama sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka.

“Peranan guru TK sangat penting. Mengasuh anak-anak usia dini bukanlah pekerjaan yang mudah. Banyak hal terkait kesejahteraan IGTKI yang perlu diperhatikan, karena guru-guru TK kita telah dengan tulus mengasuh dan mendidik anak-anak kita,” ungkapnya.

Putri Koster juga berharap konferensi tersebut dapat berlangsung secara serius dan menghasilkan keputusan yang memberikan manfaat nyata bagi kemajuan organisasi maupun peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini.

Ia berpesan agar seluruh guru terus menjaga semangat pengabdian, memberikan kasih sayang, serta menanamkan nilai-nilai pendidikan dan karakter kepada anak-anak.

“Semangat Bapak dan Ibu guru harus terus dijaga. Berikan kasih sayang dan pendidikan terbaik kepada anak-anak kita, agar mereka tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, dan tidak mudah menyerah,” pesannya.

Sementara itu, Ketua Umum PP IGTKI-PGRI, Eka Putri Handayani, menyampaikan bahwa konferensi kali ini mengangkat tema penguatan profesionalisme guru TK dalam rangka mewujudkan guru TK yang profesional dan berkeadilan.

Tema tersebut diharapkan menjadi landasan bagi organisasi untuk terus meningkatkan kualitas serta kompetensi para pendidik.

Ketua IGTKI-PGRI Provinsi Bali, Aria Ningsih, menambahkan bahwa profesionalisme guru TK menjadi salah satu faktor penting dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Sebab, kualitas pendidikan anak usia dini sangat ditentukan oleh kompetensi dan peran para pendidik.

Ia juga menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan agar tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan yang layak, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Untuk itu, seluruh guru TK diajak terus bersinergi, meningkatkan kapasitas diri, serta memperluas akses pendidikan anak usia dini sehingga setiap anak di Bali memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Melalui konferensi ini, IGTKI-PGRI Provinsi Bali diharapkan semakin solid dalam memperjuangkan profesionalisme dan kesejahteraan guru, sekaligus mendorong pemerataan kualitas pendidikan anak usia dini sebagai fondasi mewujudkan generasi Bali yang unggul dan berdaya saing.

Read More

Wagub Giri Prasta Serahkan Bantuan Rp98 Juta untuk Tiga Korban Kebakaran di Jembrana

 

JEMBRANA,gianyardaily.com  Pemerintah Provinsi Bali menyalurkan bantuan sosial senilai Rp98 juta kepada tiga warga korban bencana kebakaran di Kabupaten Jembrana. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat musibah kebakaran.

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, didampingi Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, mantan Bupati Jembrana periode 2000–2010 I Gede Winasa, serta Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, Kamis (5/11/2026).

Adapun tiga warga penerima bantuan tersebut yakni I Ketut Sumerta asal Banjar Ketiman, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, yang menerima bantuan sebesar Rp23 juta. Bantuan diberikan karena rumah miliknya mengalami kerusakan sedang akibat kebakaran.

Selanjutnya, I Kadek Dwi Loka Wijaya asal Banjar Dauh Pangkung, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, menerima bantuan sebesar Rp50 juta. Rumah dan Balai Sari miliknya mengalami kerusakan berat akibat musibah kebakaran.

Sementara itu, Ahmad Kurniawan asal Banjar Anyar, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, menerima bantuan sebesar Rp25 juta untuk perbaikan rumah yang mengalami kerusakan sedang.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Giri Prasta menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang menimpa masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk membantu warga yang terdampak bencana agar dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak.

“Ini adalah wujud dari implementasi program Bapak Gubernur Bali, salah satunya penanganan masalah bencana. Kami atas nama Pemerintah Provinsi Bali memberikan bantuan ini sesuai kerugian yang dialami masyarakat akibat bencana dan sekarang bantuan ini sudah dipergunakan untuk membangun kembali rumah yang sebelumnya terkena bencana. Semoga rumah yang dibangun ini bisa dijadikan tempat beraktivitas yang aman dan nyaman,” ujar Giri Prasta.

Selain bantuan yang disalurkan melalui pemerintah, Giri Prasta juga memberikan tambahan bantuan pribadi sebesar Rp2 juta kepada salah satu korban, I Ketut Sumerta.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali, penyerahan bantuan sosial untuk korban bencana di Jembrana pada 5 November 2026 merupakan penyaluran yang kesepuluh sejak awal tahun 2026. Sebelumnya, pemerintah telah sembilan kali menyalurkan bantuan serupa dengan total nilai Rp507,5 juta.

Dengan penyaluran terbaru tersebut, total bantuan penanganan korban bencana yang telah disalurkan untuk Kabupaten Jembrana hingga November 2026 mencapai Rp811,5 juta.

Selain bantuan perbaikan rumah, Pemprov Bali juga menyalurkan bantuan sosial berupa penguatan ekonomi kepada 27 penerima manfaat di Kabupaten Jembrana dengan total nilai Rp206 juta.

Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat terdampak bencana sekaligus mendukung pemulihan kondisi sosial dan ekonomi warga agar dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.

Read More

Wagub Giri Prasta Tinjau Bedah Rumah di Jembrana, Pastikan Pembangunan Berkualitas

 

JEMBRANA ,gianyardaily.com  Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, didampingi Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, meninjau pelaksanaan program Bedah Rumah Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi rumah penerima manfaat sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan.

Salah satu rumah yang dikunjungi adalah milik keluarga I Gede Yogi Agus Cahaya di Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Keluarga tersebut menjadi penerima bantuan bedah rumah yang bersumber dari APBD Perubahan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2026 dengan nilai Rp75 juta.

Sebelum mendapatkan bantuan, rumah yang ditempati I Gede Yogi bersama istri, I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini, dan anaknya, Putu Bagus Andi Yoga Sulung, berada dalam kondisi tidak layak huni.

Kondisi sejumlah bagian rumah cukup memprihatinkan. Salah satu ruangan kamar tidur juga difungsikan sebagai dapur dengan kondisi atap genteng bocor. Sementara itu, bagian teras masih beralaskan tanah.

Kondisi kamar mandi juga mengalami kerusakan berat, tanpa atap dan belum memiliki sambungan air bersih dari PDAM. Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, keluarga tersebut masih mengandalkan sumber mata air dari sumur tradisional.

Melihat kondisi tersebut, Wagub Giri Prasta meminta agar pembangunan rumah melalui program bedah rumah dilaksanakan dengan mengutamakan kualitas. Rumah yang dibangun direncanakan memiliki dua kamar tidur, teras, serta kamar mandi sehingga dapat membe

Read More

DPRD Badung Bahas Empat Ranperda, Fraksi-Fraksi Berikan Sejumlah Catatan Strategis

 

BADUNG, gianyardaily.com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Kamis (5/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung tersebut dipimpin Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, dan dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama jajaran pemerintah daerah serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Empat Ranperda yang menjadi pembahasan meliputi Rancangan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027, penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara, serta pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dalam penyampaian pandangan umum, tiga fraksi DPRD Badung, yakni Golkar, Gerindra, dan PDI Perjuangan, menyampaikan berbagai masukan terkait arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Fraksi Golkar melalui Sekretaris Fraksi, I Gede Suraharja, menyoroti proyeksi pendapatan daerah dalam APBD 2027 yang mencapai Rp11,63 triliun. Menurutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan memberikan kontribusi sebesar 93,73 persen terhadap total pendapatan.

Kondisi tersebut dinilai perlu diimbangi dengan perencanaan penerimaan yang realistis, terutama dengan mempertimbangkan ketahanan sektor pariwisata sebagai salah satu penopang utama perekonomian Badung.

Selain persoalan fiskal, Golkar juga mendorong kajian pemanfaatan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) sebagai alternatif pengolahan air laut menjadi air bersih untuk mengantisipasi keterbatasan pasokan air baku.

Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, I Wayan Puspa Negara, memberikan perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja. Gerindra mengusulkan agar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Badung tahun 2027 berada pada kisaran Rp5,3 juta hingga Rp5,4 juta.

Usulan tersebut mempertimbangkan kebutuhan hidup layak serta pentingnya memasukkan aspek kebutuhan pertahanan budaya dalam komponen pengupahan.

Gerindra juga menyoroti penataan kawasan pariwisata, khususnya pengembangan pedestrian di sepanjang kawasan Seminyak, Legian, dan Kuta. Penataan fasilitas publik diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata Badung.

Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan melalui I Made Rai Wirata menekankan pentingnya optimalisasi penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama.

Tambahan modal tersebut diharapkan dapat menjadi solusi konkret atas persoalan keterbatasan air bersih yang masih dirasakan masyarakat di wilayah Bukit, terutama Desa Ungasan, Desa Pecatu, dan sekitarnya di Kecamatan Kuta Selatan.

Menurutnya, dukungan permodalan pemerintah daerah harus diikuti peningkatan kinerja perusahaan sehingga pelayanan air bersih dapat semakin optimal.

Berbagai pandangan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi tersebut menjadi bahan penting dalam penyempurnaan empat Ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.

Pada prinsipnya, ketiga fraksi menyatakan menerima dan menyetujui keempat Ranperda untuk dilanjutkan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Read More

Pemprov Bali dan KPK Perkuat Tata Kelola, Sertifikasi Aset Daerah Jadi Perhatian

 

DENPASAR, gianyardaily.com Pemerintah Provinsi Bali bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya terkait pengelolaan dan pengamanan aset milik daerah. Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah percepatan sertifikasi aset guna memberikan kepastian hukum serta mencegah potensi permasalahan administrasi di kemudian hari.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola pada Pemerintah Daerah se-Kabupaten/Kota di Bali yang berlangsung di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan bahwa koordinasi tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperbaiki dan menyempurnakan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus didukung prinsip transparansi, akuntabilitas, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ia juga mengapresiasi koordinasi dan pendampingan KPK dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal tersebut turut tercermin dari capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) pemerintah daerah di Bali yang menunjukkan hasil baik.

“Kita bersama hadir di sini karena memiliki komitmen yang sama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Namun, kita tidak boleh berhenti sampai di sini, karena tata kelola pemerintahan bersifat dinamis. Oleh karena itu, perbaikan dan penyempurnaan harus terus dilakukan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, pengelolaan aset daerah menjadi salah satu pembahasan utama. Dewa Made Indra menekankan pentingnya memastikan seluruh aset milik pemerintah daerah memiliki pencatatan administrasi dan legalitas yang jelas, salah satunya melalui percepatan proses sertifikasi aset bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurutnya, proses sertifikasi membutuhkan kesiapan data dan dokumen pendukung yang lengkap. Selain itu, penyelesaian sertifikasi juga memerlukan waktu serta penganggaran secara bertahap, mengingat jumlah aset pemerintah daerah cukup besar dan terus bertambah seiring pembangunan.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V.2 KPK RI, Nuruh Ichsan Al Huda, mengapresiasi capaian MCSP pemerintah daerah di Bali yang dinilai menunjukkan hasil baik setiap tahunnya.

Ia berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan integritas aparatur serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Nuruh menjelaskan bahwa pengelolaan aset daerah merupakan salah satu fokus penting dalam upaya penyelamatan keuangan daerah. Oleh karena itu, pencatatan yang tertib, kepastian legalitas, hingga penguasaan fisik aset harus dipastikan agar barang milik daerah terlindungi dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

KPK juga mendorong penguatan koordinasi dengan BPN untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi aset sekaligus membantu mengatasi berbagai kendala administrasi dan pertanahan yang dihadapi pemerintah daerah.

Selain aset yang telah dimiliki, pemerintah daerah juga diingatkan agar setiap aset baru yang diperoleh melalui pengadaan maupun pembangunan segera dilengkapi dokumen administrasi dan legalitas. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan aset di kemudian hari.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Bupati dan Wali Kota se-Bali, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, serta seluruh Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten/kota se-Bali.

Melalui koordinasi ini, Pemprov Bali dan KPK berharap seluruh pemerintah daerah semakin memperkuat langkah konkret dalam mewujudkan pengelolaan aset yang tertib, aman, dan akuntabel. Dengan demikian, aset daerah tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Read More

Wagub Giri Prasta Pimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana, 446 Personel Gabungan Disiagakan di Bali

DENPASAR,gianyardaily.com  Pemerintah Provinsi Bali memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seiring memasuki masa peralihan musim kemarau menuju musim hujan. Sebanyak 446 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, hingga tenaga kesehatan disiagakan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bencana di wilayah Bali.

Kesiapan tersebut ditandai dengan pelaksanaan Apel Gabungan Kesiapan Pasukan Antisipasi dan Kesiapsiagaan Pencegahan Bencana yang dipimpin Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta di Lapangan Iptu Soetardjo, Mako Brimob, Tohpati, Denpasar, Kamis (5/11/2026).

Apel ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana, khususnya bencana hidrometeorologi yang dapat meningkat selama musim hujan.

Dalam amanatnya, Giri Prasta mengingatkan bahwa Bali saat ini mulai memasuki masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan dengan intensitas ringan hingga lebat berpotensi terjadi di seluruh kabupaten/kota di Bali selama November.

Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius mengingat sejumlah wilayah di Bali memiliki tingkat kerawanan terhadap berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, banjir rob, hingga abrasi. Perubahan cuaca yang dapat berlangsung secara cepat juga menuntut seluruh unsur terkait untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam mengambil tindakan.

Menurut Giri Prasta, kesiapsiagaan bencana menjadi hal penting bagi Bali yang memiliki ketergantungan cukup besar terhadap sektor pariwisata. Sebab, dampak bencana tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian serta citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.

“Kejadian bencana di Bali akan berdampak luas terhadap keselamatan jiwa, perekonomian, serta citra Bali di mata dunia. Karena itu, kesiapsiagaan harus menjadi komitmen bersama,” tegasnya.

Sebagai bentuk kesiapan menghadapi potensi bencana, sebanyak 446 personel gabungan dikerahkan dari berbagai instansi, di antaranya Kodam IX/Udayana, Polda Bali, Ditpolair, Polres Bandara, BPBD Bali, Basarnas Bali, serta unsur tenaga kesehatan.

Selain kekuatan personel, sebanyak 42 unit kendaraan dan berbagai sarana pendukung juga disiapkan untuk menunjang operasi penanganan bencana. Seluruh kekuatan tersebut diharapkan dapat digerakkan sewaktu-waktu apabila terjadi situasi darurat di wilayah Bali.

Giri Prasta menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya diukur dari jumlah personel dan kelengkapan peralatan. Kesiapan fisik, mental, serta kemampuan setiap unsur dalam merespons kondisi darurat juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.

Ia meminta seluruh pihak memastikan kendaraan dan peralatan operasional selalu berada dalam kondisi baik dan siap digunakan. Dengan demikian, proses pengerahan personel maupun penanganan di lapangan dapat dilakukan secara cepat tanpa terkendala kesiapan sarana pendukung.

Selain kesiapan sumber daya, koordinasi lintas sektor juga menjadi perhatian utama. Giri Prasta meminta TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, hingga desa adat untuk memperkuat komunikasi dan membangun mekanisme koordinasi serta komando penanganan yang jelas.

Menurutnya, sinergi seluruh unsur sangat dibutuhkan agar pengerahan personel, penggunaan peralatan, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi.

Pemantauan informasi cuaca dan sistem peringatan dini dari BMKG juga diminta untuk terus dioptimalkan, terutama pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.

“Utamakan keselamatan masyarakat dan keselamatan diri. Tingkatkan edukasi kepada masyarakat, berikan informasi yang akurat, serta laporkan setiap perkembangan secara berjenjang,” pesannya.

Lebih lanjut, Giri Prasta menyampaikan bahwa upaya perlindungan masyarakat dan alam dari ancaman bencana merupakan bagian dari implementasi visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Menurutnya, mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi tanggung jawab bersama karena dampak bencana dapat diminimalkan melalui perencanaan yang matang, kesiapan sumber daya, dan kerja sama seluruh pihak.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Polda Bali, Kodam IX/Udayana, BPBD, tenaga kesehatan, serta seluruh unsur yang telah berpartisipasi dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di Bali.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Kehadiran kita di sini merupakan bukti bahwa kesiapsiagaan bencana adalah tugas bersama,” ujarnya.

Menutup amanatnya, Giri Prasta mengajak seluruh personel mengedepankan semangat menyama braya atau kebersamaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Ia menekankan pentingnya menyatukan langkah dan komitmen untuk melindungi masyarakat serta menjaga Bali tetap aman dan lestari.

“Dengan semangat menyama braya, mari satukan tekad untuk siaga sebelum bencana, siap saat bencana, dan bangkit setelah bencana. Jadilah yang terdepan menjaga Bali dengan hati dan aksi nyata, demi Bali yang aman, nyaman, dan lestari,” tutupnya.

Usai pelaksanaan apel, Giri Prasta bersama Kapolda Bali Brigjen Pol Pasma Royce dan Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana melakukan pemeriksaan pasukan serta sarana dan prasarana pendukung.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh personel, kendaraan, dan peralatan operasional berada dalam kondisi siap digunakan guna mendukung upaya antisipasi maupun penanganan bencana di wilayah Bali.

Read More