Putri Koster Soroti Regenerasi Penenun, 83 Persen Endek Bali di Pasaran Disebut dari Luar Bali

 

DENPASAR , gianyardaily Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, menyoroti keberlanjutan kain tenun Endek Bali, khususnya minimnya regenerasi penenun di kalangan generasi muda.

Hal tersebut disampaikan Putri Koster saat membuka Dekranasda Bali Fashion Day di Gedung Ksirarnawa, Art Centre Denpasar, Selasa (22/9/2026).

Menurut Putri Koster, pelestarian Endek Bali tidak cukup hanya dengan meningkatkan penggunaan dan pemasaran. Keberlanjutan produksi juga menjadi hal penting agar keterampilan menenun tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Fenomena yang ada saat ini semakin kita memakai kain tenun Endek Bali, tetapi kenapa minat anak-anak muda kita untuk menenun sangat kecil. Ini sangat berbanding terbalik,” ujar Putri Koster.

Ia juga menyoroti penenun yang sebelumnya aktif memproduksi kain tenun, namun kemudian memilih berhenti. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi keberlangsungan ekosistem tenun Bali.

“Tenun Endek kita sedang tidak baik-baik saja,” imbuhnya.

Putri Koster mengajak seluruh pihak dalam ekosistem tenun, mulai dari penenun, pedagang hingga konsumen, untuk memiliki kesadaran bersama dalam menjaga keberadaan produk tenun Bali.

Ia juga mengingatkan pedagang agar tidak menjual produk tenun dari luar Bali sebagai produk lokal Bali. Menurutnya, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap keberlangsungan industri tenun lokal sekaligus membuat konsumen kesulitan membedakan produk yang benar-benar diproduksi oleh perajin Bali.

Dalam kesempatan tersebut, Putri Koster menyebut hasil survei yang pernah dilakukan bersama Universitas Hindu Indonesia (UNHI) terkait peredaran Endek Bali di pasaran.

“Ketika UNHI membantu kami melakukan survei, hasilnya sangat mencengangkan. 83 persen Endek Bali yang beredar di pasaran berasal dari luar Bali dan hanya 17 persennya saja yang dari Bali,” jelasnya.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Bali untuk memastikan Endek tetap memiliki ruang sebagai produk budaya sekaligus produk ekonomi masyarakat lokal.

Putri Koster juga mengajak generasi muda Bali tidak hanya menggunakan kain Endek, tetapi turut mengenal dan mempelajari proses pembuatannya. Menurutnya, regenerasi penenun menjadi kunci agar kemampuan memproduksi kain tenun tetap dimiliki masyarakat Bali.

“Suatu saat bila anak-anak Bali tidak bisa menenun lagi, tenun dan Endek Bali akan diambil oleh daerah lain. Namanya bukan lagi Endek Bali, mungkin saja Endek Troso atau Endek Jepara. Orang Bali hanya akan menjadi pemakai tanpa bisa menenunnya lagi,” katanya.

Selain regenerasi, ia mengingatkan masyarakat sebagai konsumen agar lebih cermat dalam memilih produk tenun. Harga murah, kata dia, tidak seharusnya menjadi satu-satunya pertimbangan. Asal-usul, kualitas produk, serta dukungan terhadap perajin lokal juga perlu menjadi perhatian.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual dan produk budaya Bali, Putri Koster mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Hukum Wilayah Bali.

Ia menegaskan terdapat ketentuan hukum yang memberikan perlindungan terhadap karya dan produk budaya, termasuk hak cipta, beserta sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan.

“Kedepannya kita akan mulai tegakkan sanksinya bagi para pelanggar,” ungkapnya.

Sementara itu, Dekranasda Bali Fashion Day menjadi ruang untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan penggunaan kain tradisional Bali. Kegiatan tersebut melibatkan peragawan dan peragawati dari sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Sejumlah instansi yang terlibat di antaranya Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, serta Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Melalui kegiatan tersebut, penggunaan kain tradisional Bali diharapkan tidak berhenti pada aspek fesyen, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kerajinan, memperkuat posisi perajin lokal, serta mendorong generasi muda untuk mengenal dan meneruskan keterampilan menenun sebagai bagian dari warisan budaya Bali.

Read More

Gubernur Bali Koster Paparkan Jurus Atasi Sampah, dari Rumah Tangga hingga Larangan Plastik

 

DENPASAR, gianyardaily.com Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan sejumlah kebijakan dan program pengelolaan sampah di Bali saat diwawancarai Tim DPP PDI Perjuangan di Kediaman Resmi Gubernur Bali, Jayasabha, Selasa (22/9/2026).

Koster mengatakan kebijakan pengelolaan lingkungan yang dibangun selama memimpin Bali berangkat dari nilai kearifan lokal yang mengedepankan keharmonisan antara manusia dan alam.

Nilai tersebut dituangkan dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia secara sekala dan niskala.

“Semuanya harus harmonis, alam beserta isinya. Ada manusia, tumbuhan, air, danau, laut, gunung, keanekaragaman hayati,” ujar Koster.

Menurutnya, visi tersebut kemudian diterjemahkan dalam konsep pembangunan yang ramah lingkungan agar pembangunan Bali tidak menimbulkan kerusakan alam.

Salah satu kebijakan yang dipaparkan Koster adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

Regulasi tersebut mengatur pembatasan penggunaan sejumlah produk plastik sekali pakai, termasuk kantong plastik, sedotan, dan styrofoam.

Koster mengatakan penerapan kebijakan tersebut sempat menghadapi tantangan karena berkaitan dengan mata rantai produksi.

Pembatasan plastik sekali pakai bahkan sempat mendapat reaksi dari produsen yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Koster menyebut pengajuan tersebut akhirnya ditolak sehingga regulasi tetap berlaku.

Menurut Koster, kebijakan tersebut juga mendorong berkembangnya industri bahan kemasan yang lebih ramah lingkungan.

Mulai dari tas berbahan kain hingga pipet berbahan kertas yang mudah terurai.

Perubahan juga terjadi pada industri dekorasi yang sebelumnya banyak menggunakan styrofoam.

“Sekarang sudah berubah total, mereka menggunakan bahan ramah lingkungan seperti janur. Selain ramah lingkungan, juga lebih estetik,” imbuhnya.

Penggunaan bahan alami juga diterapkan dalam pembuatan ogoh-ogoh saat Hari Raya Nyepi.

Sampah Bali Diminta Ditangani dari Rumah

Koster juga menyoroti Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Melalui kebijakan tersebut, pengelolaan sampah didorong dimulai dari sumbernya, terutama rumah tangga.

Koster menegaskan sampah perlu dipilah dan diolah sejak dari rumah sebelum masuk ke proses pengelolaan berikutnya.

“Basisnya di hulu yaitu rumah tangga, sampah harus dikelola dengan pemilahan dan pengolahan. Sampah organik bisa dimanfaatkan sebagai pupuk dan sisanya secara berjenjang diserap di pengelolaan sampah berbasis desa,” jelasnya.

Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan sampah tidak hanya mengandalkan penanganan ketika sampah sudah berada di tempat pembuangan, tetapi dimulai sejak sampah dihasilkan.

Gubernur Bali Perketat Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Memasuki periode kedua kepemimpinannya, Gubernur Koster mengatakan program penanganan sampah kembali diperkuat melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah.

Salah satu poin yang disoroti adalah larangan produksi, distribusi, dan penjualan air minum dalam kemasan plastik sekali pakai berukuran di bawah satu liter.

Koster mengatakan kebijakan tersebut dikeluarkan setelah melihat banyaknya kemasan air mineral ukuran kecil yang berserakan dan menjadi beban lingkungan.

“Larangan ini saya keluarkan setelah mencermati banyaknya kemasan air mineral di bawah satu liter yang berserakan dan menjadi beban lingkungan,” kata Koster.

Ia menyebut penerapan surat edaran tersebut telah berjalan dengan baik di lapangan.

Dorong Energi Bersih dan Kendaraan Listrik

Selain pengelolaan sampah, Gubernur Koster juga memaparkan kebijakan di bidang lingkungan lainnya.

Pemprov Bali mendorong pengembangan energi bersih melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), serta penggunaan kendaraan listrik.

Koster menyebut Bali saat ini menempati posisi kedua setelah Jakarta dalam jumlah pengguna kendaraan listrik.

Berbagai kebijakan tersebut, menurut Koster, menjadi bagian dari arah pembangunan Bali yang mengedepankan kelestarian lingkungan dan keharmonisan alam beserta kehidupan masyarakat.

Paparan tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat diwawancarai Tim DPP PDI Perjuangan di Jayasabha, Denpasar, Selasa (22/9/2026).

Read More

Integrasi Data BPHTB dan Pertanahan Diperkuat, Pemprov Bali Dorong Pelayanan Publik Lebih Efektif

 

DENPASAR , gianyardaily.com Pemerintah Provinsi Bali memperkuat integrasi data pertanahan dan perpajakan daerah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Integrasi Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pertanahan.

Penandatanganan PKS tersebut disaksikan langsung Gubernur Bali Wayan Koster pada Selasa (15/9/2026) siang di Gedung Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar. Kegiatan tersebut turut disaksikan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali Eko Priyanggodo.

Kerja sama antara Pemprov Bali dan BPN ini menjadi langkah untuk memperkuat integrasi data pertanahan dengan data perpajakan daerah di Provinsi Bali. Melalui integrasi tersebut, pengelolaan data diharapkan dapat berjalan lebih optimal, akurat, dan efektif.

Integrasi data juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas serta efektivitas pelayanan publik, khususnya dalam layanan yang berkaitan dengan pertanahan dan perpajakan daerah.

Selain meningkatkan pelayanan, kerja sama ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah, terutama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sinergi antara Pemprov Bali dan BPN tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data. Dengan tersedianya data yang terintegrasi dan akurat, proses pelayanan serta pengelolaan penerimaan daerah diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Langkah ini menegaskan komitmen Pemprov Bali dalam mendorong pemanfaatan data secara terpadu untuk mendukung pelayanan publik sekaligus memperkuat pengelolaan pendapatan daerah.

Read More

Bahas Perubahan APBD 2026, Gubernur Bali Siap Tindaklanjuti Masukan Fraksi DPRD

 

DENPASAR,gianyardaily.com Gubernur Bali menyatakan siap berkolaborasi dengan DPRD Provinsi Bali untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin (14/9).

Dalam rapat tersebut, Gubernur mengapresiasi berbagai pandangan, kritik, saran, dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan perubahan APBD.

Menurutnya, masukan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan efektif, efisien, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Bali sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan dari DPRD. Ini adalah bagian dari proses demokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan,” ujar Gubernur.

Ia menegaskan APBD tidak hanya menjadi dokumen keuangan daerah, tetapi juga instrumen kebijakan publik untuk menerjemahkan arah pembangunan Bali ke dalam program yang dirasakan langsung masyarakat.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemprov Bali akan mengoptimalkan PAD melalui perbaikan sistem pemungutan, digitalisasi pajak, peningkatan kepatuhan, optimalisasi retribusi, pemanfaatan aset daerah, hingga peningkatan produktivitas BUMD.

Pengelolaan pendapatan, termasuk retribusi dan Pungutan Wisatawan Asing (PWA), juga akan diperkuat dari sisi pengawasan dan akuntabilitas. Pemerintah memastikan setiap penerimaan daerah diarahkan untuk mendukung pembangunan sekaligus menjaga lingkungan dan kebudayaan Bali.

Di sektor pariwisata, Pemprov Bali menyiapkan langkah mitigasi terhadap berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi kunjungan wisatawan dan penerimaan daerah.

Gangguan konektivitas dan mobilitas menjadi salah satu faktor eksternal yang perlu diantisipasi. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mendorong penguatan sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, UMKM, digitalisasi, dan sektor ekonomi lainnya untuk memperkuat ketahanan ekonomi Bali.

Untuk belanja daerah, Gubernur menekankan agar peningkatan anggaran benar-benar diarahkan pada program prioritas dan produktif.

“Efisiensi tidak boleh dimaknai sekadar mengurangi belanja, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat optimal dan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

Pemprov Bali juga akan mempercepat realisasi belanja modal, terutama untuk proyek-proyek prioritas. Infrastruktur dasar, jalan, trotoar, pasar, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kesiapan pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali menjadi sejumlah perhatian.

Pemanfaatan aset daerah juga didorong agar lebih produktif. Pengembangan green tourism dan sport tourism disebut dapat menjadi salah satu upaya mengubah aset daerah menjadi sumber nilai tambah, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Sementara terkait SiLPA dan rencana pinjaman daerah, pemerintah memastikan kebijakan pembiayaan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal, kebutuhan pembangunan, kewajiban pembayaran, dan manfaat yang dihasilkan.

Pengelolaan hibah juga menjadi perhatian. Gubernur meminta peningkatan belanja hibah diikuti penguatan verifikasi, transparansi, pengawasan, serta evaluasi manfaat agar penyalurannya benar-benar mendukung pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.

Persoalan pemerataan pembangunan turut menjadi bagian dari pembahasan. Pemprov Bali akan terus mendorong penguatan Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mengurangi kesenjangan dengan Bali Selatan.

Dalam hal investasi, Gubernur menegaskan pembangunan harus tetap mengacu pada tata ruang, lingkungan hidup, dan peraturan perundang-undangan. Penegakan aturan, menurutnya, harus dilakukan secara konsisten sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Di sisi lain, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap pengendalian inflasi, daya beli masyarakat, harga pangan, lapangan kerja, hingga tingginya harga tanah dan hunian di sejumlah wilayah Bali.

“Harapan kita, apa yang kita sepakati bersama dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Bali yang sejahtera, maju, berkeadilan, serta tetap menjaga alam, budaya dan jati diri Bali,” pungkasnya.

Read More

Buka UDG XXXIII Bali 2026, Gubernur Koster Tegaskan Pentingnya Membangun SDM Bali Unggul dan Berintegritas

 

DENPASAR, gianyardaily.com Gubernur Bali Wayan Koster membuka Utsawa Dharma Gita (UDG) Provinsi Bali XXXIII Tahun 2026 di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali (Art Center), Denpasar, Jumat (11/9/2026).

Mengusung tema “Dharmagita Atmanam Dharma”, UDG Bali XXXIII berlangsung selama enam hari, 11–16 September 2026. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan dharmagita, tetapi juga momentum memperkuat pelestarian sastra, bahasa, dan budaya Bali sekaligus membangun karakter serta sumber daya manusia (SDM) Bali yang unggul.

Pada pelaksanaan tahun ini, terdapat 11 bidang lomba dengan 37 kategori yang dipertandingkan. Bidang tersebut meliputi membaca Sloka, Palawakya, Kakawin, Kidung, Nyanyian Keagamaan Hindu, Gaguritan, Dharmawacana Bahasa Bali, Dharmawacana Bahasa Inggris, Menghafal Sloka, Dharmawiwada, dan Dharmacarita.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa UDG bukan sekadar kompetisi, melainkan salah satu wahana strategis untuk membangun SDM Bali yang unggul. Hal tersebut sejalan dengan arah pembangunan Bali dalam kerangka Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun.

Menurut Koster, pembangunan SDM Bali yang unggul menjadi salah satu pijakan penting dalam menentukan masa depan Bali. Pemikiran tersebut, kata dia, lahir dari hasil membaca berbagai dokumen penelitian dan buku yang mengulas perjalanan peradaban Bali sejak masa Bali Kuno hingga perkembangan Bali saat ini.

“Kenapa saya mengangkat SDM Bali unggul? Karena saya membaca berbagai dokumen hasil riset dan buku-buku tentang peradaban Bali, mulai dari Bali Kuno hingga perkembangan Bali sampai sekarang,” ujar Gubernur Koster.

Ia mengatakan, nilai-nilai yang terkandung dalam Nangun Sat Kerthi Loka Bali juga bersumber dari khazanah sastra dan peradaban Bali masa lampau. Nilai-nilai tersebut mencerminkan karakter luhur masyarakat Bali yang menjadi modal penting dalam membangun manusia Bali.

Koster menyebut karakter tersebut antara lain tercermin dalam sikap jemet, tekun, ulet, rajin, jujur, berpegang pada satya, serta lebih mengutamakan kewajiban daripada menuntut hak.

“Orang Bali itu jemet, tekun, ulet, rajin, jujur, berpegang pada satya, dan lebih mendahulukan kewajiban daripada hak,” tegasnya.

Namun, Koster mengakui perkembangan zaman telah membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat Bali. Kemajuan yang terjadi di berbagai bidang juga menghadirkan tantangan terhadap nilai-nilai luhur yang selama ini menjadi karakter masyarakat Bali.

Ia menyinggung munculnya sejumlah persoalan sosial, seperti perilaku tidak jujur, korupsi, serta tindakan yang dinilai tidak mencerminkan nilai kesantunan dan karakter masyarakat Bali.

Meski demikian, Koster menegaskan bahwa berbagai persoalan tersebut tidak menggambarkan mayoritas masyarakat Bali. Menurutnya, masyarakat Bali yang masih memegang teguh nilai-nilai kebaikan tetap jauh lebih banyak.

“Memang ada penurunan dari kesunatian orang Bali. Mulai ada korupsi, ada yang nakal, ada yang jahat. Tetapi yang begitu tidak banyak. Yang masih banyak adalah orang-orang yang baik,” ungkapnya.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun kembali integritas orang Bali. Nilai-nilai luhur yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Bali diharapkan dapat terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Menurut Koster, penguatan karakter dan integritas tidak dapat dipisahkan dari keberadaan bahasa Bali, aksara Bali, dan sastra Bali. Ketiganya merupakan bagian penting dari ekosistem kehidupan masyarakat Bali yang mengandung nilai, pengetahuan, sekaligus menjadi identitas kebudayaan.

“Bahasa Bali dan aksara Bali itu adalah ekosistem kehidupan orang Bali,” kata Koster.

Melalui UDG XXXIII, ia berharap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sastra, bahasa, dan budaya Bali tidak berhenti pada kegiatan seremonial maupun perlombaan. Nilai tersebut diharapkan dapat dipahami, dihayati, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan UDG Bali XXXIII Tahun 2026 sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda dan masyarakat Bali untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang sastra dan seni keagamaan Hindu, memperkuat kecintaan terhadap bahasa dan aksara Bali, serta menumbuhkan SDM yang cerdas, berkarakter, berintegritas, dan memiliki jati diri yang kuat.

Dengan tema “Dharmagita Atmanam Dharma”, UDG XXXIII diharapkan semakin memperkuat keberadaan dharmagita sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Bali sekaligus menjadi salah satu fondasi dalam menjaga keberlanjutan peradaban Bali. (*)

Read More

Anggrek Lokal Bali Mulai Ditinggalkan, Putri Koster Dorong Gerakan ‘Anggrek Kembali

DENPASAR, gianyardaily.com Upaya mengembalikan kejayaan anggrek lokal Bali terus didorong Ketua DPD Persatuan Anggrek Indonesia (PAI) Bali, Putri Koster. Salah satunya melalui penguatan konservasi serta pengembangan sumber daya genetik anggrek lokal yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Hal tersebut disampaikan Putri Koster saat menjadi keynote speaker dalam Focus Group Discussion (FGD) Adaptasi dan Pengembangan Sumber Daya Genetik Anggrek Lokal Bali yang berlangsung di Aula Gedung Pascasarjana Universitas Udayana, Selasa (8/9/2026).

Dalam forum tersebut, Putri menegaskan fokusnya saat ini adalah menjaga keberlangsungan anggrek lokal Bali sejak dari hulu. Upaya konservasi dan pengembangan sumber daya genetik menjadi langkah penting agar berbagai jenis anggrek asli Bali tidak semakin tergerus dan ditinggalkan masyarakat.

“Banyak sekali anggrek lokal Bali seperti anggrek linjong, anggrek vanda tri color dan lainnya yang dulu ada di rumah-rumah masyarakat namun sekarang setelah berpuluh-puluh tahun mulai kurang diminati dan ditinggalkan,” ujar Putri.

Melalui gerakan bertajuk “Anggrek Kembali”, Putri berharap anggrek lokal Bali kembali menjadi primadona di daerah asalnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, ia menggandeng Fakultas Pertanian Universitas Udayana bersama sejumlah instansi terkait untuk merumuskan langkah konservasi, adaptasi, serta pengembangan anggrek lokal agar memiliki kualitas yang lebih unggul dan kembali diminati masyarakat.

Kolaborasi tersebut melibatkan Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, serta BRIDA Provinsi Bali.

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Udayana, I Putu Sudiarta, mengatakan pengembangan anggrek lokal Bali dilakukan melalui sejumlah langkah, mulai dari adaptasi sumber daya genetik, perbanyakan secara massal, hingga pengembangan jenis anggrek lokal.

Selain itu, pengembangan juga diarahkan pada konsep desa wisata anggrek di Dusun Dosang, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

Menurutnya, anggrek lokal Bali memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Keberadaan destinasi berbasis anggrek dinilai tidak hanya mendukung pelestarian tanaman lokal, tetapi juga dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Dengan demikian, pengembangan anggrek diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Wayan Sunada, menyebut anggrek merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi sekaligus estetika dan budaya.

Tidak hanya itu, anggrek juga memiliki potensi sebagai sumber daya genetik yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan varietas unggul di masa mendatang.

FGD tersebut menjadi ruang pertukaran informasi dan gagasan antara akademisi, peneliti, pemerintah, serta para pemangku kepentingan dalam membahas identifikasi, karakterisasi, strategi konservasi, pelestarian, hingga pengembangan anggrek lokal Bali.

Kegiatan tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Aninda Retno Utami Wibowo dari BRIN, Made Dwi Jayanti dari BKSDA Bali, serta Dr. I Putu Sudana dari Fakultas Pariwisata Universitas Udayana.

Putri Koster berharap pembahasan dalam FGD tidak berhenti pada aspek penelitian. Hasil diskusi diharapkan dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang mampu memperkuat pelestarian anggrek lokal sekaligus memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Bali.

Dengan konsep “Anggrek Kembali”, pelestarian anggrek lokal Bali diharapkan tidak hanya menjaga kekayaan hayati Pulau Dewata, tetapi juga membuka peluang baru di sektor pertanian, ekonomi kreatif, hingga pariwisata.

Read More

Aksi Sosial Membina dan Berbagi Perkuat Peran Kader Posyandu di Denpasar

 

DENPASAR, gianyardaily.com  Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali melalui kegiatan Aksi Sosial “Membina dan Berbagi” terus memperkuat pembinaan sekaligus memberikan apresiasi kepada para kader Posyandu yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Banjar Bun, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Senin (7/9). Kegiatan menjadi momentum memperkuat sinergi antara Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Kota Denpasar, kecamatan, kelurahan, serta para kader di lapangan.

Ketua TP Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader yang selama ini telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pelayanan serta mendampingi masyarakat di wilayah masing-masing.

Menurutnya, kader merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat sehingga memiliki peran penting dalam mengetahui kondisi, kebutuhan, permasalahan, maupun aspirasi masyarakat.

Seiring dengan transformasi Posyandu, peran lembaga tersebut kini semakin luas. Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi telah berkembang melalui enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Transformasi tersebut, kata Putri, harus diikuti dengan peningkatan kapasitas kader. Para kader diharapkan memahami enam SPM sekaligus tugas dan tanggung jawab sesuai bidang pelayanan masing-masing.

Kader juga tidak hanya menjalankan kegiatan Posyandu, tetapi berperan mendata dan mencatat berbagai permasalahan serta aspirasi masyarakat. Data yang ditemukan di lapangan selanjutnya dapat disampaikan kepada petugas kelurahan untuk menjadi bahan tindak lanjut.

Dengan demikian, kader menjadi salah satu penghubung penting antara masyarakat dengan pemerintah, terutama dalam memastikan berbagai kebutuhan dasar masyarakat dapat diketahui dan ditindaklanjuti.

Ketua TP Posyandu Kota Denpasar, Sagung Antari Jaya Negara, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 459 kelompok Posyandu yang tersebar di 27 desa/kelurahan di Kota Denpasar. Seluruh kelompok tersebut terus didorong untuk memberikan pelayanan berdasarkan enam SPM.

Untuk mendukung pembinaan, terdapat empat Tim Pembina Posyandu Kecamatan di Kota Denpasar. Tim Pembina Posyandu Kota Denpasar bersama OPD pengarah juga terus melakukan sosialisasi dan pembinaan guna meningkatkan pemahaman serta kapasitas para kader.

Dalam Aksi Sosial “Membina dan Berbagi” di Kelurahan Dangin Puri, bantuan diberikan kepada 105 kader Posyandu yang berasal dari tujuh kelompok Posyandu.

Setiap kelompok menerima bantuan berupa 30 kilogram beras, dua krat atau 60 butir telur, serta dua kotak susu. Secara keseluruhan, bantuan yang disalurkan di Dangin Puri mencapai 3.150 kilogram beras, 210 krat atau 6.300 butir telur, serta 210 kotak susu.

Putri Suastini Koster menegaskan, bantuan tersebut tidak semata-mata dilihat dari bentuk maupun jumlahnya. Bantuan menjadi wujud perhatian, kepedulian, dan apresiasi kepada para kader yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam pelayanan masyarakat.

Pengarah Tim Posyandu Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, menegaskan bahwa transformasi enam SPM menjadi momentum untuk semakin memberdayakan Posyandu agar aktif berkolaborasi dalam membangun desa maupun wilayah.

“Secara kondisional, kesehatan menjadi faktor utama untuk kita maju dan beraktivitas. Membangun banjar atau wilayah itu menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya kesehatan, tetapi juga keamanan lingkungan, kebersihan lingkungan, jalan yang layak serta pemukiman yang sehat,” tegasnya.

Ia menambahkan, melalui enam SPM Posyandu, kader diharapkan turut aktif memberikan pelayanan dasar yang lebih dekat dan mudah diakses masyarakat.

“Melalui enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu, kita turut aktif berperan sebagai Kader Posyandu dalam memberikan layanan, sehingga kita dapat memberikan pelayanan dasar secara lebih dekat dengan masyarakat, dan cepat diakses oleh masyarakat,” lanjut Putu Anom.

Posyandu juga diharapkan menjadi lembaga yang responsif terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan, termasuk mampu membantu mendeteksi kebutuhan serta menyampaikan persoalan kepada pihak yang berwenang.

Selain Dangin Puri, kegiatan “Membina dan Berbagi” juga dilaksanakan di Banjar Kelod, Renon, Denpasar. Dalam kegiatan tersebut, bantuan diberikan kepada 75 kader Posyandu dari lima lingkungan atau lima kelompok Posyandu di Kelurahan Renon.

Masing-masing kelompok menerima 30 kilogram beras, dua krat telur, dan dua kotak susu. Total bantuan yang diserahkan di Kelurahan Renon mencapai 2.250 kilogram beras, 150 krat atau 4.500 butir telur, serta 150 kotak susu.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat keberadaan Posyandu sebagai lembaga yang hadir dekat dengan masyarakat. Dengan peningkatan kapasitas kader dan penerapan enam SPM, Posyandu diharapkan semakin mampu memberikan pelayanan dasar, mendeteksi kebutuhan masyarakat, memberikan edukasi, serta menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah.

Sinergi antara Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Kota Denpasar, kecamatan, kelurahan, serta para kader diharapkan terus diperkuat agar keberadaan Posyandu semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Read More

Warga Jaga Kebersihan Lingkungan, Dapat Apresiasi Beras 5 Kg dari TP PKK Bali

 

DENPASAR , gianyardaily.com Kepedulian warga dalam menjaga kebersihan lingkungan mendapat apresiasi dari Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Apresiasi tersebut diberikan dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu di Kota Denpasar, Minggu (6/9) pagi.

Melalui gerakan tersebut, masyarakat diajak tidak hanya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial serta semangat gotong royong di lingkungan masing-masing.

Menariknya, warga yang aktif melakukan kegiatan bersih-bersih di telajakan rumah masing-masing mendapatkan apresiasi berupa beras sebanyak 5 kilogram.

Apresiasi diserahkan oleh Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali I Made Dwi Dewata, Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi Bali A.A. Sagung Mas Dwipayani, serta Sekretaris II TP PKK Provinsi Bali I Nyoman Mendra.

Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu diharapkan dapat mendorong kebersihan, gotong royong, dan solidaritas sosial menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan.

Gerakan tersebut juga menjadi upaya untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong mulai dari lingkungan rumah hingga kehidupan bermasyarakat.

Di sisi lain, Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster turut meninjau kawasan sisi timur Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala Denpasar yang menjadi lokasi aktivitas pedagang saat Car Free Day (CFD).

Dalam peninjauan tersebut, Putri Koster menemukan masih adanya sampah yang berserakan di sejumlah titik dan dinilai belum mendapatkan perhatian secara maksimal.

Ia pun mengajak para pedagang maupun masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, khususnya selama pelaksanaan CFD.

Menurutnya, kebersihan kawasan CFD merupakan tanggung jawab bersama sehingga diperlukan kesadaran dari seluruh pihak agar ruang publik tetap nyaman dan bersih bagi masyarakat.

Melalui monev Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu ini, TP PKK Provinsi Bali terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus memperkuat budaya gotong royong di tingkat komunitas.

Read More

Ny. Putri Koster Resmi Buka Bina Posyandu Angkatan IV, Peran Kader Diperkuat

 

Denpasar, gianyardaily.com Upaya memperkuat fungsi Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat kembali ditekankan oleh Ny. Putri Koster saat membuka kegiatan Bina Posyandu Angkatan IV Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, 5–7 Mei 2026, di Bapelkesmas Provinsi Bali.

Dalam sambutannya pada Selasa (5/5), Ny. Putri Koster menegaskan bahwa peran kader Posyandu tidak hanya sebatas memberikan layanan dasar. Ia menilai kader memiliki posisi penting sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, terutama dalam menyampaikan berbagai kebutuhan di lapangan.

Menurutnya, pengelolaan Posyandu harus dilakukan secara terstruktur dan optimal. Kader diharapkan mampu melakukan pendataan, memahami kondisi masyarakat, serta menyampaikan informasi yang akurat agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Kegiatan ini diikuti oleh 112 peserta yang berasal dari Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng. Peserta terdiri dari kader Posyandu serta tim pembina di berbagai tingkatan, mulai dari kota, kecamatan, hingga desa. Kehadiran peserta dari dua wilayah ini menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kualitas layanan Posyandu secara merata.

Ketua panitia, Ni Komang Sriani, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas kader agar lebih memahami pelaksanaan program Posyandu secara menyeluruh.

Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan pembekalan dari berbagai narasumber lintas sektor, termasuk dari Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan Dinas Sosial. Materi yang diberikan mencakup penguatan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemahaman program, hingga pembahasan isu strategis dan kebijakan terbaru.

Selain itu, peserta juga diajak memahami bagaimana mengintegrasikan program Posyandu ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Melalui pelatihan ini, diharapkan para kader semakin siap dalam menjalankan perannya secara optimal serta mampu menghadirkan pelayanan yang lebih responsif dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Read More

Ibu Putri Koster Ingatkan Integritas Penyiaran di Peringatan HARSIARNAS ke-93 Tekankan Kualitas Informasi dan Bahaya Hoaks di Era Media Sosial

 

DENPASAR, gianyardaily.com Peringatan Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS) ke-93 menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas dan integritas dunia penyiaran. Hal tersebut disampaikan Ni Putu Putri Suastini Koster saat menghadiri peringatan HARSIARNAS di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Jumat (3/4).

Dalam kesempatan tersebut, Ibu Putri Koster yang juga merupakan penerima penghargaan lifetime achievement dari KPID Bali, menyampaikan apresiasinya kepada insan penyiaran yang telah berperan aktif dalam menyampaikan informasi yang edukatif, faktual, dan membangun.

Ia menegaskan bahwa kualitas sebuah siaran ditentukan oleh keakuratan data, transparansi informasi, serta kemampuan menyampaikan pesan secara jelas dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

“Informasi yang baik harus mampu memberikan edukasi, disampaikan secara cepat, tepat, serta berdasarkan fakta yang sebenarnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya menjaga integritas di tengah pesatnya perkembangan media sosial yang kerap memicu penyebaran informasi tidak benar atau hoaks. Menurutnya, insan penyiaran harus mampu menjadi filter informasi sekaligus menjaga marwah jurnalistik agar tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat

Sementara itu, Ketua KPID Bali, Agus Astapa, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap seluruh konten siaran, baik radio maupun televisi, termasuk platform digital.

Ia menyebutkan, dari puluhan lembaga penyiaran yang ada di Bali, hingga saat ini belum ditemukan pelanggaran serius. Namun, pihaknya tetap akan memberikan teguran hingga sanksi tegas apabila ditemukan konten yang menyimpang dari standar penyiaran.

Peringatan HARSIARNAS ke-93 yang mengusung tema “Kolaborasi Penyiaran Mewujudkan Ketahanan Nasional” ini juga diisi dengan penyerahan penghargaan kepada sejumlah insan penyiaran dan pelaku seni yang dinilai berkontribusi dalam menjaga kualitas siaran serta pelestarian budaya lokal Bali.

Read More