Komisi I DPRD Badung Tindaklanjuti Aduan Petani Munggu, Segera Cek Lokasi LP2B

BADUNG, gianyardaily.com Aduan petani, subak, dan pekaseh Desa Munggu terkait dugaan pembangunan tanpa kelengkapan izin di kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mendapat perhatian Komisi I DPRD Badung.

Persoalan tersebut dibahas dalam rapat kerja yang mempertemukan Komisi I DPRD Badung dengan petani, Pemerintah Desa Munggu, serta tokoh masyarakat setempat di Ruang Gosana II Gedung DPRD Badung, Senin (31/8).

Rapat digelar sebagai upaya mediasi sekaligus untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat mengenai aktivitas pembangunan yang diduga dilakukan tanpa kelengkapan perizinan di wilayah LP2B.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, didampingi Sekretaris Komisi I Made Rai Wirata dan Anggota Komisi I Wayan Puspa Negara, mengatakan pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat Desa Munggu.

“Hari ini kita melakukan mediasi dengan para tokoh di Desa Munggu terkait adanya laporan pembangunan liar atau pengembang yang tidak melengkapi izin dan membangun di wilayah LP2B,” ujar Lanang Umbara.

Ia menyebut proses mediasi berjalan dengan baik. Lanang berharap masyarakat, khususnya para tokoh dan pemangku kepentingan di Desa Munggu, dapat terus bersinergi dalam menjaga keberadaan lahan pertanian serta kelestarian wilayah desa.

“Astungkara, syukur semua sudah bisa berjalan dengan baik. Semoga tokoh-tokoh kita ini bisa semakin bersatu untuk menjaga, melindungi dan melestarikan Munggu, Desa Munggu itu sendiri,” katanya.

Tak berhenti pada mediasi, Komisi I DPRD Badung memastikan akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi faktual di lapangan sekaligus menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan petani, pekaseh, maupun Perbekel Desa Munggu.

“Nanti kita pasti akan turun ke lapangan,” tegas Lanang.

Peninjauan lapangan nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas terkait kondisi pembangunan yang dikeluhkan masyarakat serta menjadi dasar bagi DPRD Badung dalam menentukan langkah selanjutnya.