DENPASAR,gianyardaily.com Gubernur Bali menyatakan siap berkolaborasi dengan DPRD Provinsi Bali untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin (14/9).
Dalam rapat tersebut, Gubernur mengapresiasi berbagai pandangan, kritik, saran, dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan perubahan APBD.
Menurutnya, masukan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan efektif, efisien, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Bali sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan dari DPRD. Ini adalah bagian dari proses demokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan APBD tidak hanya menjadi dokumen keuangan daerah, tetapi juga instrumen kebijakan publik untuk menerjemahkan arah pembangunan Bali ke dalam program yang dirasakan langsung masyarakat.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemprov Bali akan mengoptimalkan PAD melalui perbaikan sistem pemungutan, digitalisasi pajak, peningkatan kepatuhan, optimalisasi retribusi, pemanfaatan aset daerah, hingga peningkatan produktivitas BUMD.
Pengelolaan pendapatan, termasuk retribusi dan Pungutan Wisatawan Asing (PWA), juga akan diperkuat dari sisi pengawasan dan akuntabilitas. Pemerintah memastikan setiap penerimaan daerah diarahkan untuk mendukung pembangunan sekaligus menjaga lingkungan dan kebudayaan Bali.
Di sektor pariwisata, Pemprov Bali menyiapkan langkah mitigasi terhadap berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi kunjungan wisatawan dan penerimaan daerah.
Gangguan konektivitas dan mobilitas menjadi salah satu faktor eksternal yang perlu diantisipasi. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mendorong penguatan sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, UMKM, digitalisasi, dan sektor ekonomi lainnya untuk memperkuat ketahanan ekonomi Bali.
Untuk belanja daerah, Gubernur menekankan agar peningkatan anggaran benar-benar diarahkan pada program prioritas dan produktif.
“Efisiensi tidak boleh dimaknai sekadar mengurangi belanja, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat optimal dan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Pemprov Bali juga akan mempercepat realisasi belanja modal, terutama untuk proyek-proyek prioritas. Infrastruktur dasar, jalan, trotoar, pasar, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kesiapan pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali menjadi sejumlah perhatian.
Pemanfaatan aset daerah juga didorong agar lebih produktif. Pengembangan green tourism dan sport tourism disebut dapat menjadi salah satu upaya mengubah aset daerah menjadi sumber nilai tambah, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sementara terkait SiLPA dan rencana pinjaman daerah, pemerintah memastikan kebijakan pembiayaan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal, kebutuhan pembangunan, kewajiban pembayaran, dan manfaat yang dihasilkan.
Pengelolaan hibah juga menjadi perhatian. Gubernur meminta peningkatan belanja hibah diikuti penguatan verifikasi, transparansi, pengawasan, serta evaluasi manfaat agar penyalurannya benar-benar mendukung pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.
Persoalan pemerataan pembangunan turut menjadi bagian dari pembahasan. Pemprov Bali akan terus mendorong penguatan Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mengurangi kesenjangan dengan Bali Selatan.
Dalam hal investasi, Gubernur menegaskan pembangunan harus tetap mengacu pada tata ruang, lingkungan hidup, dan peraturan perundang-undangan. Penegakan aturan, menurutnya, harus dilakukan secara konsisten sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.
Di sisi lain, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap pengendalian inflasi, daya beli masyarakat, harga pangan, lapangan kerja, hingga tingginya harga tanah dan hunian di sejumlah wilayah Bali.
“Harapan kita, apa yang kita sepakati bersama dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Bali yang sejahtera, maju, berkeadilan, serta tetap menjaga alam, budaya dan jati diri Bali,” pungkasnya.
.jpeg)
0 Comments:
Post a Comment