Badung, gianyardaily.com Pemerintah Kabupaten Badung terus mempercepat langkah transformasi digital di sektor pelayanan publik. Salah satu upaya strategis yang kini didorong adalah pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna memastikan penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan aktivasi IKD yang dirangkaikan dengan sosialisasi uji coba (piloting) digitalisasi bantuan sosial. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di enam kecamatan pada Selasa (5/5/2026), dengan melibatkan para agen pendamping di lapangan.
Kepala Dinas Sosial Badung, I Gde Eka Sudarwitha, menyampaikan bahwa program ini bertujuan memperkuat basis data penerima manfaat melalui sistem digital. Ia menegaskan, Badung bersama Provinsi Bali ditunjuk sebagai salah satu wilayah percontohan dalam implementasi digitalisasi bantuan sosial secara nasional.
Menurutnya, ke depan seluruh program bantuan akan terintegrasi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Integrasi ini memungkinkan pertukaran data antar instansi berjalan lebih optimal, sehingga potensi kesalahan data dapat ditekan dan bantuan bisa disalurkan dengan lebih akurat.
“Dengan sistem yang terhubung, data penerima bantuan akan lebih valid. Ini penting agar penyaluran bantuan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, pembaruan data masyarakat akan dilakukan melalui portal perlindungan sosial. Proses ini dapat diakses langsung oleh masyarakat, maupun difasilitasi oleh agen pendamping seperti tokoh masyarakat, kepala lingkungan, hingga perangkat desa.
Program digitalisasi ini mencakup berbagai bantuan, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, layanan BPJS Kesehatan, hingga bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar dan Bidikmisi. Seluruh program tersebut akan mengacu pada satu sistem data yang terus diperbarui secara berkala.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Badung, I Nyoman Rudiarta, menjelaskan bahwa pihaknya bertanggung jawab dalam proses aktivasi IKD bagi seluruh agen yang terlibat. Dari total 1.444 agen, sekitar 46 persen di antaranya telah mengaktifkan IKD.
Untuk mempercepat capaian tersebut, aktivasi dilakukan secara serentak di berbagai titik layanan, termasuk di kantor kecamatan dan desa yang telah dilengkapi petugas operator.
Ia juga mengajak masyarakat Badung untuk segera mengaktifkan IKD, mengingat ke depan layanan ini akan terintegrasi dengan berbagai sektor, seperti layanan kelistrikan, perpajakan kendaraan, perbankan, hingga jaminan kesehatan.
“Dengan integrasi ini, gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat akan lebih menyeluruh. IKD juga akan dilengkapi fitur perlindungan sosial untuk mendukung ketepatan program pemerintah,” tutupnya.
0 Comments:
Post a Comment