Badung Masih Kekurangan 6.000 Pegawai, DPRD Dorong Solusi Bersama Pemerintah Pusat

BADUNG,gianyardaily.com Kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung masih belum terpenuhi. Dari jumlah ideal sekitar 22.000 pegawai, saat ini baru tersedia sekitar 16.000 orang. Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi I DPRD Badung dalam pembahasan evaluasi program pemerintah daerah dan persiapan kegiatan tahun 2027.

Persoalan itu dibahas dalam rapat kerja Komisi I DPRD Badung bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Gosana Lantai 2, Gedung DPRD Badung, Rabu (11/11/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, dengan melibatkan sejumlah anggota dewan serta jajaran perangkat daerah terkait.

Lanang Umbara mengungkapkan, kekurangan sekitar 6.000 pegawai tersebut berdampak pada berbagai sektor pelayanan masyarakat. Kebutuhan tenaga kerja tidak hanya menyangkut tenaga pendidik, tetapi juga staf administrasi sekolah, tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, hingga personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta pemadam kebakaran.

Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat, terutama menyangkut kebijakan dan kewenangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pegawai.

Komisi I pun meminta instansi kepegawaian Pemkab Badung segera melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi. DPRD Badung menyatakan siap ikut mendampingi apabila diperlukan guna memperjuangkan kebijakan yang dapat mengakomodasi kebutuhan daerah.

Selain itu, Lanang Umbara menyampaikan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya siap membahas kemungkinan skema pembiayaan apabila diberikan kewenangan untuk mengangkat pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.

Soroti Kendaraan Operasional Satpol PP

Dalam rapat tersebut, Komisi I juga menyoroti belum terealisasinya pengadaan kendaraan operasional Satpol PP Badung. Padahal, kebutuhan pengadaan kendaraan tersebut telah diajukan sejak 2023.

Lanang Umbara menilai kondisi kendaraan operasional yang mengalami kerusakan perlu segera mendapat perhatian. Ia meminta agar penyebab keterlambatan pengadaan ditelusuri, termasuk kemungkinan adanya kendala dalam penganggaran maupun penentuan prioritas belanja daerah.

Hasil evaluasi terhadap kebutuhan sarana operasional tersebut nantinya akan menjadi bahan rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah.

Tunggakan Pajak Hotel dan Restoran Capai Rp800 Miliar

Isu lain yang turut menjadi perhatian Komisi I adalah piutang pajak hotel dan restoran (PHR) di Kabupaten Badung yang nilainya disebut telah melampaui Rp800 miliar.

Lanang Umbara menegaskan bahwa pajak yang dipungut dari transaksi wisatawan melalui hotel dan restoran merupakan hak pemerintah daerah dan masyarakat Badung. Karena itu, para pelaku usaha diharapkan memenuhi kewajiban penyetoran pajak sesuai ketentuan.

Ia mengingatkan bahwa pajak tersebut merupakan kontribusi yang dibayarkan wisatawan melalui transaksi usaha dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan serta pelayanan publik.

Komisi I berharap persoalan tunggakan pajak mendapat perhatian serius dan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.

Melalui rapat kerja tersebut, DPRD Badung mendorong agar berbagai persoalan yang ditemukan tidak berhenti pada evaluasi, tetapi ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Pemenuhan kebutuhan pegawai, perbaikan sarana operasional, dan optimalisasi penerimaan pajak diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Badung pada 2027.