DENPASAR,gianyardaily.com Pemerintah Provinsi Bali memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seiring memasuki masa peralihan musim kemarau menuju musim hujan. Sebanyak 446 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, hingga tenaga kesehatan disiagakan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bencana di wilayah Bali.
Kesiapan tersebut ditandai dengan pelaksanaan Apel Gabungan Kesiapan Pasukan Antisipasi dan Kesiapsiagaan Pencegahan Bencana yang dipimpin Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta di Lapangan Iptu Soetardjo, Mako Brimob, Tohpati, Denpasar, Kamis (5/11/2026).
Apel ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana, khususnya bencana hidrometeorologi yang dapat meningkat selama musim hujan.
Dalam amanatnya, Giri Prasta mengingatkan bahwa Bali saat ini mulai memasuki masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan dengan intensitas ringan hingga lebat berpotensi terjadi di seluruh kabupaten/kota di Bali selama November.
Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius mengingat sejumlah wilayah di Bali memiliki tingkat kerawanan terhadap berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, banjir rob, hingga abrasi. Perubahan cuaca yang dapat berlangsung secara cepat juga menuntut seluruh unsur terkait untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam mengambil tindakan.
Menurut Giri Prasta, kesiapsiagaan bencana menjadi hal penting bagi Bali yang memiliki ketergantungan cukup besar terhadap sektor pariwisata. Sebab, dampak bencana tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian serta citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.
“Kejadian bencana di Bali akan berdampak luas terhadap keselamatan jiwa, perekonomian, serta citra Bali di mata dunia. Karena itu, kesiapsiagaan harus menjadi komitmen bersama,” tegasnya.
Sebagai bentuk kesiapan menghadapi potensi bencana, sebanyak 446 personel gabungan dikerahkan dari berbagai instansi, di antaranya Kodam IX/Udayana, Polda Bali, Ditpolair, Polres Bandara, BPBD Bali, Basarnas Bali, serta unsur tenaga kesehatan.
Selain kekuatan personel, sebanyak 42 unit kendaraan dan berbagai sarana pendukung juga disiapkan untuk menunjang operasi penanganan bencana. Seluruh kekuatan tersebut diharapkan dapat digerakkan sewaktu-waktu apabila terjadi situasi darurat di wilayah Bali.
Giri Prasta menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya diukur dari jumlah personel dan kelengkapan peralatan. Kesiapan fisik, mental, serta kemampuan setiap unsur dalam merespons kondisi darurat juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.
Ia meminta seluruh pihak memastikan kendaraan dan peralatan operasional selalu berada dalam kondisi baik dan siap digunakan. Dengan demikian, proses pengerahan personel maupun penanganan di lapangan dapat dilakukan secara cepat tanpa terkendala kesiapan sarana pendukung.
Selain kesiapan sumber daya, koordinasi lintas sektor juga menjadi perhatian utama. Giri Prasta meminta TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, hingga desa adat untuk memperkuat komunikasi dan membangun mekanisme koordinasi serta komando penanganan yang jelas.
Menurutnya, sinergi seluruh unsur sangat dibutuhkan agar pengerahan personel, penggunaan peralatan, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi.
Pemantauan informasi cuaca dan sistem peringatan dini dari BMKG juga diminta untuk terus dioptimalkan, terutama pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.
“Utamakan keselamatan masyarakat dan keselamatan diri. Tingkatkan edukasi kepada masyarakat, berikan informasi yang akurat, serta laporkan setiap perkembangan secara berjenjang,” pesannya.
Lebih lanjut, Giri Prasta menyampaikan bahwa upaya perlindungan masyarakat dan alam dari ancaman bencana merupakan bagian dari implementasi visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Menurutnya, mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi tanggung jawab bersama karena dampak bencana dapat diminimalkan melalui perencanaan yang matang, kesiapan sumber daya, dan kerja sama seluruh pihak.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Polda Bali, Kodam IX/Udayana, BPBD, tenaga kesehatan, serta seluruh unsur yang telah berpartisipasi dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di Bali.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Kehadiran kita di sini merupakan bukti bahwa kesiapsiagaan bencana adalah tugas bersama,” ujarnya.
Menutup amanatnya, Giri Prasta mengajak seluruh personel mengedepankan semangat menyama braya atau kebersamaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Ia menekankan pentingnya menyatukan langkah dan komitmen untuk melindungi masyarakat serta menjaga Bali tetap aman dan lestari.
“Dengan semangat menyama braya, mari satukan tekad untuk siaga sebelum bencana, siap saat bencana, dan bangkit setelah bencana. Jadilah yang terdepan menjaga Bali dengan hati dan aksi nyata, demi Bali yang aman, nyaman, dan lestari,” tutupnya.
Usai pelaksanaan apel, Giri Prasta bersama Kapolda Bali Brigjen Pol Pasma Royce dan Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana melakukan pemeriksaan pasukan serta sarana dan prasarana pendukung.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh personel, kendaraan, dan peralatan operasional berada dalam kondisi siap digunakan guna mendukung upaya antisipasi maupun penanganan bencana di wilayah Bali.
.jpeg)
0 Comments:
Post a Comment