BADUNG, gianyardaily.com Komisi III DPRD Kabupaten Badung menyoroti kinerja Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana, khususnya terkait transparansi pengelolaan keuangan, kondisi pasar, hingga pencapaian target keuntungan perusahaan.
Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPRD Badung yang dipimpin Ketua Komisi III I Made Ponda Wirawan di Ruang Gosana II Lantai 2 Gedung DPRD Kabupaten Badung, Kamis (5/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi III meminta Direksi Perumda memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi keuangan perusahaan, kinerja masing-masing pasar, pengelolaan kepegawaian, serta realisasi target laba. DPRD juga mempertanyakan perkembangan kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Food Station Jakarta dan kebutuhan anggaran penyehatan perusahaan pada tahun 2027.
Sejumlah penggunaan anggaran turut menjadi perhatian, termasuk biaya penyusunan master plan digitalisasi pasar yang mencapai sekitar Rp100 juta. Komisi III meminta agar setiap penggunaan anggaran memiliki perencanaan yang jelas dan selaras dengan target dalam rencana bisnis perusahaan.
Selain persoalan keuangan, kondisi infrastruktur pasar juga menjadi sorotan. Salah satunya Pasar Kuta yang masih mengalami kebocoran, becek, dan kondisi lingkungan yang dinilai kurang tertata. DPRD menilai pembenahan pasar tersebut perlu menjadi prioritas mengingat lokasinya berada di kawasan pariwisata internasional.
Komisi III juga meminta pemetaan pasar yang mengalami keuntungan maupun kerugian, termasuk langkah konkret untuk memperbaiki pengelolaannya. Terhadap pasar yang terus mengalami kerugian, seperti Pasar Tenten, muncul usulan agar pengelolaannya dipertimbangkan untuk diserahkan kepada desa adat setempat.
Pada aspek kepegawaian, DPRD menyoroti kesesuaian penggajian pegawai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) serta pembatasan jumlah karyawan maksimal 150 orang berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Evaluasi kinerja pegawai dinilai perlu dilakukan dengan mempertimbangkan produktivitas dan kebutuhan operasional perusahaan.
Tidak hanya itu, Komisi III turut meminta keterbukaan mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun sebelumnya, perkembangan penagihan piutang, keseimbangan utang perusahaan, serta biaya perbaikan pasar yang telah direalisasikan.
Melalui rapat kerja ini, DPRD Kabupaten Badung menekankan pentingnya pembenahan tata kelola Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana agar berjalan lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Direksi diharapkan mampu menghadirkan langkah strategis dan terukur untuk menyehatkan perusahaan, meningkatkan keuntungan, serta mengoptimalkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung.
Upaya pembenahan tersebut juga diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan pasar tradisional sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pedagang maupun masyarakat.
.jpeg)
0 Comments:
Post a Comment