Sekda Bali Dorong Penguatan Pencegahan Korupsi, APIP Diminta Bertransformasi Jadi Pengawas Strategis

 

DENPASAR,gianyardaily.com Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mendorong seluruh pemerintah daerah di Bali memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan diharapkan tidak lagi berfokus pada pemenuhan administrasi, tetapi mampu mengidentifikasi risiko dan mencegah potensi penyimpangan sejak dini.

Hal tersebut disampaikan Dewa Made Indra saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (12/11/2026).

Dalam sambutannya, Dewa Made Indra mengapresiasi pendampingan dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, koordinasi tersebut penting untuk menyamakan komitmen seluruh pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Ia menegaskan, pencegahan harus menjadi perhatian bersama agar aparatur dan penyelenggara pemerintahan tidak terjerat persoalan hukum akibat penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, arahan dan rekomendasi dalam kegiatan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui langkah nyata di masing-masing daerah.

“Jangan ada yang sampai keluar jalur dan bermasalah secara hukum. Oleh karena itu, mari kita ikuti bersama kegiatan ini dengan baik. Tidak hanya pada pertemuan kali ini, tetapi juga melalui aksi nyata untuk melakukan pencegahan terhadap semua hal yang berpotensi menimbulkan tindakan melawan hukum,” tegasnya.

Kapabilitas APIP Perlu Ditingkatkan

Penguatan kapabilitas APIP menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat koordinasi tersebut. Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Provinsi Bali, Rustam, menjelaskan bahwa penilaian kapabilitas APIP kini lebih menekankan kualitas pelaksanaan pengawasan, kecukupan bukti, analisis akar permasalahan, serta efektivitas rekomendasi.

Perubahan model penilaian berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan APIP tidak lagi hanya diukur dari kelengkapan dokumen atau pencapaian level maturitas.

Menurut Rustam, Inspektorat Daerah perlu memperkuat lima elemen kapabilitas APIP, meningkatkan kompetensi auditor, serta menerapkan pengawasan berbasis risiko melalui penyusunan risk register dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Kualitas penugasan, pengendalian mutu, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan juga perlu ditingkatkan.

Ia turut menyoroti hasil evaluasi kapabilitas APIP se-Provinsi Bali tahun 2025 yang berada pada Level 2 atau Terstruktur. Capaian tersebut perlu menjadi momentum pembenahan, terlebih periode pembinaan hingga Desember 2026 harus dimanfaatkan sebagai persiapan menghadapi evaluasi kapabilitas APIP pada 2027.

Dengan penguatan tersebut, APIP diharapkan mampu bertransformasi dari pengawasan administratif menjadi pengawasan strategis berbasis risiko, termasuk memberikan peringatan dini dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.

APIP Jadi Garda Terdepan Pencegahan Korupsi

Sementara itu, Plt. Inspektur II Kementerian Dalam Negeri, Yudawan Roswinardo, menyampaikan bahwa APIP merupakan garda terdepan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.

Penguatan peran tersebut perlu didukung independensi kelembagaan, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran, peningkatan kompetensi auditor, serta penerapan pengawasan berbasis risiko dengan memprioritaskan area rawan korupsi.

Ia menambahkan, efektivitas pengawasan tidak cukup diukur dari jumlah pemeriksaan atau rekomendasi yang diterbitkan. Keberhasilan APIP juga tercermin dari kemampuannya mengidentifikasi akar permasalahan, memastikan tindak lanjut hasil pengawasan, memperbaiki kelemahan sistem pengendalian intern, dan mencegah penyimpangan berulang.

Untuk itu, sinergi antara KPK, Inspektorat Jenderal Kemendagri, BPKP, dan Inspektorat Daerah perlu terus diperkuat melalui koordinasi, pertukaran informasi, serta pendampingan sesuai kewenangan masing-masing.

KPK Soroti Tiga Area Rawan Korupsi

Dalam kesempatan yang sama, Kasatgas Korsup Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Ichsan Alhuda, menyoroti tiga area strategis yang memiliki kerawanan terhadap praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah, yakni perencanaan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, penganggaran belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.

Ia menegaskan, pencegahan korupsi pada ketiga area tersebut tidak cukup dilakukan melalui pemenuhan administrasi dan kelengkapan dokumen. Pengawasan perlu menggunakan pendekatan berbasis risiko dengan mengidentifikasi pola penyimpangan, anomali, indikasi konflik kepentingan, kelemahan pengendalian, hingga potensi kerugian keuangan daerah.

APIP atau Inspektorat Daerah memiliki peran untuk memastikan perencanaan dan penganggaran Pokir DPRD berjalan sesuai ketentuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat, serta bebas dari konflik kepentingan.

Pemberian hibah juga harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, memenuhi persyaratan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, proses pengadaan barang dan jasa perlu dilaksanakan secara kompetitif, efisien, serta bebas dari praktik pengaturan penyedia, kemahalan harga, suap, gratifikasi, maupun konflik kepentingan.

Nurul menambahkan, setiap indikasi penyimpangan harus segera ditindaklanjuti melalui reviu, audit, monitoring, evaluasi, maupun audit investigasi sesuai tingkat risikonya. Hasil pengawasan juga harus menghasilkan rekomendasi konkret yang dipantau tindak lanjutnya, termasuk melalui koreksi anggaran tahun 2026 dan 2027.

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah di Bali diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan sinergi antarlembaga, serta memastikan komitmen pencegahan korupsi diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keberhasilan pencegahan korupsi, sebagaimana ditekankan dalam forum tersebut, tidak semata-mata diukur dari capaian nilai Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), tetapi juga dari perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.