Gubernur Koster Dorong Pemanfaatan Dashboard ARISE untuk Perkuat Ketahanan Fiskal Bali Hadapi Risiko Bencana

 

DENPASAR,gianyardaily.com Gubernur Bali Wayan Koster mendorong pemanfaatan Dashboard ARISE (Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience) sebagai instrumen berbasis data untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi risiko bencana.

Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Capacity Building ARISE Dashboard: Strengthening Regional Fiscal Resilience to Disaster Risks di Aula Gedung Keuangan Negara, Denpasar, Selasa (10/11/2026).

Gubernur Koster menegaskan, implementasi ARISE di Bali harus ditindaklanjuti secara konkret, tidak hanya sebatas serah terima sistem. Sebelumnya, sistem tersebut secara resmi diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Bali pada 6 Oktober 2026.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi analisis berbasis data perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemutakhiran data secara berkala, serta konsistensi penggunaan dashboard oleh perangkat daerah.

Ia menilai Bali membutuhkan ketahanan fiskal yang kuat mengingat posisinya sebagai destinasi pariwisata dunia sekaligus daerah yang memiliki potensi risiko bencana alam. Karena itu, kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur dan penanganan darurat, tetapi juga harus didukung perencanaan keuangan yang matang.

Melalui Dashboard ARISE, perangkat daerah diharapkan mampu memetakan dan mengukur potensi dampak ekonomi serta beban fiskal akibat bencana. Hasil analisis tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah melalui APBD.

Koster juga menekankan bahwa penguatan ketahanan fiskal sejalan dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 sebagaimana tertuang dalam Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023, serta visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Upaya tersebut sekaligus menjadi implementasi nilai-nilai Sad Kerthi, khususnya Jana Kerthi, Atma Kerthi, dan Jagat Kerthi melalui perencanaan anggaran yang adaptif, perlindungan keselamatan manusia, serta keberlanjutan lingkungan dan pelayanan publik.

Dalam kesempatan itu, Koster secara khusus meminta jajaran Bappeda, BPKAD, dan BPBD Provinsi Bali mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan serius. Mulai dari pemahaman risiko fiskal, praktik penggunaan sistem, hingga simulasi dan studi kasus.

Ia berharap instrumen ARISE dapat dipahami dan dikuasai sehingga benar-benar terintegrasi dalam dokumen perencanaan strategis masing-masing perangkat daerah.

Bali Jadi Pelopor Implementasi ARISE di Indonesia

Sementara itu, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, Adriyanto, menyampaikan bahwa Bali memiliki posisi strategis dalam pengembangan ARISE di Indonesia.

Menurutnya, komitmen Pemerintah