Pemprov Bali dan KPK Perkuat Tata Kelola, Sertifikasi Aset Daerah Jadi Perhatian

 

DENPASAR, gianyardaily.com Pemerintah Provinsi Bali bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya terkait pengelolaan dan pengamanan aset milik daerah. Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah percepatan sertifikasi aset guna memberikan kepastian hukum serta mencegah potensi permasalahan administrasi di kemudian hari.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola pada Pemerintah Daerah se-Kabupaten/Kota di Bali yang berlangsung di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan bahwa koordinasi tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperbaiki dan menyempurnakan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus didukung prinsip transparansi, akuntabilitas, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ia juga mengapresiasi koordinasi dan pendampingan KPK dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal tersebut turut tercermin dari capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) pemerintah daerah di Bali yang menunjukkan hasil baik.

“Kita bersama hadir di sini karena memiliki komitmen yang sama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Namun, kita tidak boleh berhenti sampai di sini, karena tata kelola pemerintahan bersifat dinamis. Oleh karena itu, perbaikan dan penyempurnaan harus terus dilakukan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, pengelolaan aset daerah menjadi salah satu pembahasan utama. Dewa Made Indra menekankan pentingnya memastikan seluruh aset milik pemerintah daerah memiliki pencatatan administrasi dan legalitas yang jelas, salah satunya melalui percepatan proses sertifikasi aset bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurutnya, proses sertifikasi membutuhkan kesiapan data dan dokumen pendukung yang lengkap. Selain itu, penyelesaian sertifikasi juga memerlukan waktu serta penganggaran secara bertahap, mengingat jumlah aset pemerintah daerah cukup besar dan terus bertambah seiring pembangunan.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V.2 KPK RI, Nuruh Ichsan Al Huda, mengapresiasi capaian MCSP pemerintah daerah di Bali yang dinilai menunjukkan hasil baik setiap tahunnya.

Ia berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan integritas aparatur serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Nuruh menjelaskan bahwa pengelolaan aset daerah merupakan salah satu fokus penting dalam upaya penyelamatan keuangan daerah. Oleh karena itu, pencatatan yang tertib, kepastian legalitas, hingga penguasaan fisik aset harus dipastikan agar barang milik daerah terlindungi dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

KPK juga mendorong penguatan koordinasi dengan BPN untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi aset sekaligus membantu mengatasi berbagai kendala administrasi dan pertanahan yang dihadapi pemerintah daerah.

Selain aset yang telah dimiliki, pemerintah daerah juga diingatkan agar setiap aset baru yang diperoleh melalui pengadaan maupun pembangunan segera dilengkapi dokumen administrasi dan legalitas. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan aset di kemudian hari.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Bupati dan Wali Kota se-Bali, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, serta seluruh Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten/kota se-Bali.

Melalui koordinasi ini, Pemprov Bali dan KPK berharap seluruh pemerintah daerah semakin memperkuat langkah konkret dalam mewujudkan pengelolaan aset yang tertib, aman, dan akuntabel. Dengan demikian, aset daerah tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.