BADUNG, gianyardaily.com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Kamis (5/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung tersebut dipimpin Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, dan dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama jajaran pemerintah daerah serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Empat Ranperda yang menjadi pembahasan meliputi Rancangan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027, penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara, serta pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Dalam penyampaian pandangan umum, tiga fraksi DPRD Badung, yakni Golkar, Gerindra, dan PDI Perjuangan, menyampaikan berbagai masukan terkait arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
Fraksi Golkar melalui Sekretaris Fraksi, I Gede Suraharja, menyoroti proyeksi pendapatan daerah dalam APBD 2027 yang mencapai Rp11,63 triliun. Menurutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan memberikan kontribusi sebesar 93,73 persen terhadap total pendapatan.
Kondisi tersebut dinilai perlu diimbangi dengan perencanaan penerimaan yang realistis, terutama dengan mempertimbangkan ketahanan sektor pariwisata sebagai salah satu penopang utama perekonomian Badung.
Selain persoalan fiskal, Golkar juga mendorong kajian pemanfaatan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) sebagai alternatif pengolahan air laut menjadi air bersih untuk mengantisipasi keterbatasan pasokan air baku.
Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, I Wayan Puspa Negara, memberikan perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja. Gerindra mengusulkan agar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Badung tahun 2027 berada pada kisaran Rp5,3 juta hingga Rp5,4 juta.
Usulan tersebut mempertimbangkan kebutuhan hidup layak serta pentingnya memasukkan aspek kebutuhan pertahanan budaya dalam komponen pengupahan.
Gerindra juga menyoroti penataan kawasan pariwisata, khususnya pengembangan pedestrian di sepanjang kawasan Seminyak, Legian, dan Kuta. Penataan fasilitas publik diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata Badung.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan melalui I Made Rai Wirata menekankan pentingnya optimalisasi penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama.
Tambahan modal tersebut diharapkan dapat menjadi solusi konkret atas persoalan keterbatasan air bersih yang masih dirasakan masyarakat di wilayah Bukit, terutama Desa Ungasan, Desa Pecatu, dan sekitarnya di Kecamatan Kuta Selatan.
Menurutnya, dukungan permodalan pemerintah daerah harus diikuti peningkatan kinerja perusahaan sehingga pelayanan air bersih dapat semakin optimal.
Berbagai pandangan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi tersebut menjadi bahan penting dalam penyempurnaan empat Ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.
Pada prinsipnya, ketiga fraksi menyatakan menerima dan menyetujui keempat Ranperda untuk dilanjutkan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
.jpeg)
0 Comments:
Post a Comment